Solidaritas Anti Kejahatan Korporasi

Pengantar Kumpulan Poster untuk Solidaritas Papua

2010-12-30T08:50:00.000-08:00

Posted on December 23, 2010 by solidaritastanpabatas.wordpress.com

Selama ini informasi dan berita yang beredar tentang Papua sangatlah minim. Meskipun apa yang terjadi disana sangatlah genting, media massa tidak banyak memberi perhatian. Akibatnya masalah-masalah Papua dan segala yang terjadi diabaikan. Pendeknya, Papua tidak perlu diperhatikan, karena bukankah masalah juga ada dimana-mana? Dan kemudian apa yang kita lihat di Papua terus berlangsung, seperti kekerasan dan kejahatan kemanusiaan ala Orde Baru; pembunuhan dan pembantaian; bisnis militer; pembubaran paksa aksi-aksi unjuk rasa; dan eksploitasi sumberdaya alam. Mereka yang berani melawan akan diancam dengan hukuman berat, seperti 15 tahun jika mengibarkan bendera.

Akan tetapi gerakan sosial di Papua juga menunjukkan gejala positif. Di desa, kota, kampus, hutan hingga penjara, gerakan perjuangan tumbuh semakin dinamis, kreatif dan beragam. Semangat yang muncul juga semakin tinggi. Sebagai contoh, demonstrasi yang berlangsung pada Juli 2010 lalu adalah aksi demonstrasi terbesar paska kejatuhan Soeharto, Mei 98. Belum lagi model pengorganisiran yang dikembangkan juga luar biasa hebat. Ada ratusan blog di internet yang sama-sama terus menyuarakan tentang kabar dan perjuangan di Papua. Oleh karenanya, situasi ini haruslah didukung. Kita tidak bisa membiarkan gerakan-gerakan Papua terisolasi dan tertindas! Karena perjuangan di Papua bukanlah perjuangan untuk isu Papua. Apa yang berlangsung di Papua adalah tentang kejahatan korporasi, kekerasan militer, perusakan alam, genosida, pemusnahan adat dan budaya setempat. Penindasan terhadap gerakan di Papua adalah penindasan terhadap gerakan di tempat lain. Karenanya solidaritas haruslah terbangun lintas daerah agar Papua tidak lagi terasing dan terisolasi, dan pewajaran akan kejahatan dan penindasan yang terjadi dapat dihentikan.

Solidaritas dimulai dengan sebuah pemahaman. Dalam tujuan inilah kami menyediakan beberapa informasi tentang apa yang berlangsung di Papua dan isu-isu terpenting dan terkini. Disini kami mengemasnya dalam bentuk kumpulan poster tentang MIFEE, yakni sebuah proyek pertanian skala besar di Merauke yang merupakan ancaman besar terhadap suku-suku dan masyarakat adat dan alam lingkungan Papua. Untuk lebih memberikan gambaran tentang kejadian di Papua, kami menyusun sebuah kronologi kasus dan peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2010. Kami juga menyusun catatan yang membahas tentang rasisme, salah satu unsur permasalahan di Papua yang sering diabaikan.

Kami sengaja menyusun informasi ini dalam bentuk poster agar bisa lebih sering dilihat dan dibaca oleh orang banyak. Solidaritas dapat dimulai dengan menempel poster-poster ini di tempat umum, di warung, kantor, kampus, kantin, halte, tempat keramaian atau dimanapun yang bisa dilihat dan dibaca. Dengan harapan bahwa informasi ini akan menjadi katalisator solidaritas.

Unduh PDF kumpulan poster Solidaritas Papua disini:
http://solidaritastanpabatas.files.wordpress.com/2010/12/kumpulan_poster_papua_web.pdf

PERJUANGAN MASIH BERKOBAR DI POLONGBANGKENG

2010-12-30T07:56:00.000-08:00

DI BUKIT KECIL di bawah pohon besar, belasan warga telah menunggu sejak pagi. Mereka nampak serius mengamati dari jauh dan menunggu kemungkinan yang akan terjadi.

Perhatian warga itu tertuju ke Blok D areal perkebunan tebu PT. Perkebunan Nusantara PTPN IV, berjarak lebih 200 meter dari bukit tersebut. Tanah itu dirampas dari warga 28 tahun yang lalu. dan sampai sekarang masih berusaha untuk direbut kembali oleh pemiliknya para warga Polongbangkeng, Takalar.

“Akan ada pengolahan, kami akan menghadangnya”, kata seorang petani yang ikut berjaga-jaga pada Sabtu (13/11) lalu.

Menggunakan parang, ia menunjuk beberapa titik di sebelah barat, tenggara, dan selatan. Pada titik-titik yang ditunjuknya, terdapat masing-masing regu warga yang juga ikut mengawasi dari tempat yang berbeda. Sebuah gerilya sedang dipraktekkan.

Belakangan ini, perlawanan kembali intens. Hampir tiap hari warga Polongbangkeng, Takalar melakukan aksi penghadangan pengolahan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Warga bersikukuh bahwa perjanjian terdahulu tidak ditepati oleh perusahaan. Dalam mediasi akhir tahun lalu, disepakati kedua pihak untuk tidak mengolah lahan yang termasuk dalam wilayah konflik sebelum permasalahan ini diselesaikan. Namun, pihak PTPN XIV justru bebas melakukan pengolahan padahal kesepakatan tersebut juga mengikat pihak perusahaan. Pengolahan bahkan dilakukan di bawah pengawalan aparat bersenjata dari Brimob Polda Sulsel.

Aksi-aksi langsung warga dengan mendatangi lokasi dan menggagalkan pengolahan menunjukkan bahwa perjuangan memenangkan hidup masih terus berkobar di Polongbangkeng. Warga berbondong-bondong dari berbagai desa datang ke titik dimana pihak perusahaan akan menggarap tanah mereka. Solidaritas berdatangan dari berbagai desa menuju lokasi lahan yang hendak digarap. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok kecil, dan saling berkoordinasi secara informal melalui alat telekomunikasi untuk merencanakan aksi bersama.

Ardi, seorang warga yang mengontak kami, menceritakan bahwa aksi-aksi tersebut menyusul makin agresifnya pihak PTPN XIV. Ini lantas memicu reaksi keras dari petani.

Seminggu sebelumnya, kondisi sempat memanas. “Seorang petani bernama Dg. Tamma, menghadang aparat dan karyawan dengan cara memasukkan kepalanya ke bawah mobil traktor. Dia membiarkan dirinya tergilas mobil”, ujar Ardi. Tetapi aparat tidak berani ambil resiko, Dg Tamma diangkat dari bawah mobil traktor dan dibawa menjauh dari lokasi.

Dg. Tamma memang tidak punya pilihan lain, ubi yang ditanamnya diobrak-abrik oleh pihak PTPN untuk diganti dengan tebu. “Padahal, ubi itu siap panen dua bulan depan,” terang Arif. Kemarahannya bertransformsi menjadi aksi radikal, dengan menjadikan badannya sebagai blokade hidup. Mobil traktor perusahaan pun dipaksa berhenti.

“Beberapa hari lalu, Brimob juga sempat menembaki warga. Sayangnya tidak ada wartawan yang menyiarkan,” jelas kembali kawan petani itu. Sesaat kemudian, ia justru bertanya, ”Atau apakah karena tidak ada orang luar jadi mereka berani menembak?”

Hari itu, setelah hampir dua jam menunggu, warga memastikan tidak ada pengolahan. Kami memutuskan bergegas kembali ke rumah salah seorang warga, tempat awal berkumpul. Di tengah perjalanan kembali, kami melewati sebuah bukit dimana sebuah mobil polisi terparkir. Ternyata di sekitarnya terlihat pasukan Brimob nampak duduk bersiaga. Tapi entah kenapa mereka tidak melakukan penjagaan kepada karyawan dan mobil traktor perusahaan.

BEBERAPA WAKTU LALU, dalam pemberitaan media massa, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menegaskan akan mengambil alih pengelolaan beberapa pabrik gula di Sulsel. Pengambilalihan tersebut sebagai respon atas kekurangan stok gula di Sulsel dan pencanangan program ambisius untuk menjadikan Sulsel sebagai sentra industri gula.

Dalam ulasan dan analisa yang kami publikasikan jauh sebelumnya, semakin membuktikan bahwa kompetisi dan ekspansi industrialisasi membutuhkan tumbal –dalam hal ini warga Polongbangkeng, demi melanggengkan akumulasi. Untuk itu, agenda borjuasi domestik hanyalah memastikan agar industri gula tetap relevan dengan logika kapital.

Syahrul mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan industri gula di daerah ini, ia akan menyelesaikan konflik-konflik yang berhubungan dengan tata produksinya. Salah satu yang menjadi target adalah Pabrik Gula Takalar yang di bawah kendali operasi PTPN XIV. Namun ini juga menjadi sinyal untuk seluruh petani di daerah dimana PTPN XIV beroperasi.

Penegasan ini dalam rangka untuk memenuhi suplai gula lokal dan pasar regional. Targetnya akan memproduksi 120 ribu ton gula per tahun yang dikatakan sebagai jumlah kebutuhan gula di Sulsel, sebuah target besar dari jumlah yang baru bisa dihasilkan sebesar 25 ribu ton gula.

Untuk itu, borjuasi dan birokrat lebih memilih untuk menanam komoditi yang mencerminkan kepentingan bisnis mereka, ketimbang kebutuhan pokok warga terkait. Dengan kondisi hujan seperti ini, petani Polongbangkeng harus berburu waktu dengan musim tanam. Taruhannya adalah penghidupan dan kehidupan keluarga mereka.

MINGGU SIANG (18/11) keesokan harinya, hujan tidak menghalangi rencana warga meneruskan aksi penghadangan pengolahan dan sabotase produksi.

Dari rumah salah seorang warga kami menuju ke sebuah lokasi berbeda dari kemarin. Disini, sebuah aksi sabotase sedang berlangsung. Sekelompok warga menggali dan menimbun bongkahan tanah dengan menggunakan cangkul dan peralatan sederhana. Mereka mengisi karung-karung plastik dengan tanah untuk dijadikan tanggul. Mereka mensabotase parit yang dibuat PTPN XIV di tengah-tengah tanah warga. Aksi ini dimaksudkan untuk membalas tindakan PTPN yang menimbuni sawah warga yang baru saja ditanami beberapa waktu yang lalu.

Sabotase dilakukan untuk menghalangi aliran air yang mengalir melalui parit. Parit tersebut berfungsi untuk mengatur suplai air dalam genangan ladang tebu. Jika parit tidak berfungsi, air tidak bisa mengalir keluar dan akan tinggal di dalam yang bisa menyebabkan tanaman tebu membusuk. Menurut informasi warga, parit tersebut sudah dibuat bulan Februari 2010 lalu, mengelilingi beberapa lahan warga berbentuk huruf V dan U.

Petani yang menolak lahan mereka dilalui selokan ladang tebu, telah berkali-kali memprotes ke aparat kepolisian dan perusahaan. Ia menolak pembuatan parit melewati tanah warga. Tetapi jawaban yang muncul tidak memuaskan hatinya. Ia pun melancarkan bentuk protes lain sebagai perlawanan yakni dengan menutup parit.

Lewat tengah hari, kami mendapat kabar bahwa di Blok D, pengolahan akan segera dimulai. Beberapa warga lantas sibuk mengontak yang lainnya untuk segera menuju ke titik yang dimaksud. Kami pun beranjak bersama beberapa warga yang datang menjemput.

Setelah melewati sungai kecil dan pematang yang sungguh becek karena hujan, kami bertemu dengan beberapa warga lainnya yang juga bermaksud sama.

Dari kejauhan nampak sebuah mobil traktor perusahaan baru saja selesai mengolah sebidang tanah. Meski begitu, tak ada penjagaan ketat seperti beberapa hari lalu. Ketika rombongan warga sudah mendekat, pengemudi traktor nampak sedikit tegang. Beberapa warga mempercepat langkahnya. Entah karena ketakutan melihat kedatangan beberapa warga atau memang karena waktu telah menunjukkan jam pulang, pengemudi memutar mobil traktornya dan berjalan menjauh.

Beberapa orang warga yang mendapati lahan tersebut baru saja diolah tidak bisa menyembunyikan kegeramannya. Perusahaan memanfaatkan waktu kala hujan saat warga tidak berada di sekitar lokasi.

Di beberapa titik, regu-regu kecil juga telah bersiap. Serupa dengan hari kemarin, mereka mengawasi dari berbagai arah dan tempat berjauhan dan berkomunikasi melalui telepon seluler. Jika ada tanda-tanda pengolahan dan penjagaan, mereka akan segera mengepung lokasi.

Namun, setelah lebih dari satu jam menunggu, nampaknya tidak akan ada pengolahan lagi hari ini. Akhirnya, melalui komunikasi ponsel, diputuskan untuk berkumpul di Blok D. dalam beberapa menit, sudah nampak kelompok-kelompok warga berdatangan dari berbagai arah mata angin tempat mereka berkumpul dan bersiaga.

Satu hal yang perlu dicatat disini adalah batalnya pengolahan tidak membuat warga senang, namun sebaliknya mereka kecewa dan marah. Ini dikarenakan, perusahaan tidak akan melakukan pengolahan jika ada blokade warga dan pengawasan pihak seperti wartawan. Sementara warga sendiri justru ingin berhadapan dengan traktor dan Brimob penjaga. Sebab, yang lebih mengkhawatirkan adalah pengolahan di malam hari yang selama ini sering dilakukan PTPN XIV.

Akhirnya setelah seluruh regu berkumpul, warga kemudian membahas tentang situasi yang dihadapi. Mereka saling melempar argumen tentang apa yang mesti dilakukan. Warga terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan strategi yang diusulkan.

Pertama, ada yang menginginkan untuk melakukan aksi besar-besaran ke kantor Bupati atau Komisi I DPRD Takalar. Alasannya, para pemegang kekuasaan ini lebih bisa didesak untuk melakukan sesuatu yang berpihak pada warga.

Kelompok kedua, yang mendorong agar aksi-aksi penghadangan dapat terus dilangsungkan. Mereka mengusulkan agar penghadangan tidak hanya dilakukan di siang hari, tetapi juga malam hari. Ini dikarenakan pola pengolahan yang dilakukan PTPN cenderung di malam hari, jika siangnya dilakukan penghadangan.

Sementara yang ketiga mengusulkan taktik berbeda. Yakni pendudukan lahan, dengan cara membuat perkampungan sementara untuk menghalau perusahaan melakukan pengolahan dalam bentuk apapun. Dengan membangun perkampungan, warga akan tinggal sementara disitu dan akan mengawasi serta mempertahankan tanahnya.

Tanpa disadari, seluruh yang ada saat itu telah terlibat dalam diskusi yang berlangsung dalam suasana yang khas itu. Hampir 50 orang terlibat di dalamnya. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, dimana para petani yang bersahaja tersebut mendiskusikan strategi dan taktik yang diinginkannya masing-masing. Mereka mendiskusikannya tanpa representasi dan moderasi pemimpinnya. Gambaran tentang partisipasi yang relatif setara yang sangat jelas dalam dialog-dialog mereka, para warga biasa yang jauh dari hiruk pikuk ketokohan. Atmosfer khas sebagaimana yang tercermin dalam aksi-aksi spontan petani tahun 2009 yang lalu, muncul dalam sekilas dinamika ini. Ekspresi yang eksis sebelum warga dimediasi oleh kekuatan-kekuatan eksternal.

Dan menjelang satu jam saling berjibaku dengan argumen dan pandangan, diskusi belum juga menghasilkan keputusan yang bisa diambil. Warga juga menyadari bahwa mereka harus melibatkan yang tidak hadir saat itu, jika ingin merencanakan sebuah aksi bersama yang mengatasnamakan seluruh petani Polongbangkeng.

Akhirnya, seorang warga pun menawarkan agar pembicaraan dilanjutkan malam harinya di posko utama. Entah apakah suasana pertemuan sebentar malam yang formal itu dapat menjadi sama egaliternya dengan yang terjadi barusan. Entah juga apakah setiap orang dapat melontarkan pandangan dan keinginannya secara lebih bebas dan rileks, seperti diskusi tadi. Apakah pembicaraannya akan relatif bebas dari dominasi orang per orang.

Hari beranjak senja. Kami diberitahu agar sesegera mungkin meninggalkan lokasi karena arus sungai akan membesar. Semua orang pun akhirnya kembali ke tempat masing-masing, meninggalkan lokasi itu dengan semangat yang masih berkobar. ]iy+bml[

BY KONTINUM – NOVEMBER 16, 2010
www.kontinum.org

Reportase Fund Raising & Kampanye Solidaritas Anti Kejahatan Korporasi

2010-12-24T11:22:00.000-08:00

Pada 13-17 Desember 2010 kami di Jakarta telah mengadakan kegiatan Fund Raising & Kampanye Anti Kejahatan Korporasi yang mengangkat isu Penggusuran di Jakarta, penolakan pembangunan pabrik biji besi, Kulon Progo, dan proyek lumbung pangan dunia atau MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke, Papua.

Target kegiatan kami seperti yang telah kami umumkan sebelumnya adalah:
- Menggalang dana untuk kebutuhan komputer di radio komunitas Gerbong Revolusi, Kulon Progo
- Kampanye kasus (Penggusuran di Jakarta, penolakan pembangunan pabrik biji besi, Kulon Progo, dan proyek lumbung pangan dunia atau MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke, Papua)

Tahapan persiapan yang kami lakukan adalah dengan mengundang teman-teman dalam pertemuan untuk mengelaborasi bersama usulan acara, survey lokasi, sosialisasi hasil pertemuan melalui dunia maya, undangan acara melalui dunia maya (milis, internet, dan FB) dan sms. Kegiatan yang disepakati pada saat itu adalah;
- Penggalangan dana melalui penjualan merchandise (tas, baju, notes, emblem, poster) dimana hasil penjualan dibagi antara modal produksi dan selebihnya untuk penggalangan dana
- Kampanye (dengan medium poster, baliho, booklet, flyer, dan dialog langsung)
- Teater
- Sablon di tempat

Kemudian masuk ke tahap produksi media kampanye dan penggalangan dana (cetak poster, sablon, baliho kecil, booklet, flyer, emblem, kaos). Dan pelaksanaan acara pada 13,15, dan 17 Desember di 3 titik stasiun (UI, Pondok Cina & Depok Baru) dan fakultas Sastra, UI.

Namun pada perjalanannya setelah kami mengevaluasi, bisa kami simpulkan bahwa acara ini gagal. Meski ada capaian-capaian yang kami dapat, namun lebih banyak kegagalannya. Untuk melihat lebih objektif atas capaian dan kegagalan, berikut penjelasannya:

Capaian:
- Media kampanye cukup tersampaikan dengan parameter booklet dan flyer yang tersebar terus habis, terbangunnya dialog dan komunikasi lanjutan dengan individu-individu
- Terjualnya beberapa merchandise dengan tema kampanye dan umum (poster, kaos, tas, emblem, dll)
- Total pemasukan Rp. 286.000 (dengan pembagian modal produksi Rp. 180.000, dan penggalangan dana Rp. 106.000)

Kegagalan:
- Tidak terlaksananya fund raising di stasiun Pondok Cina dan Depok Baru, dan pindah ke Fakultas Sastra, UI dimana disana sedang diadakan acara Pekan Seni Rupa Sastra 15-17 Des. Alasan pemindahan lokasi karena lalu lintas Pondok Cina ternyata tidak ramai dan kurang strategis (kami kurang maksimal dalam survey di lokasi ini). Kemudian rencana di statsiun Depok Baru juga dibatalkan karena melanjutkan di Fakultas Sastra, UI
- Kurang banyaknya penggadaan media kampanye berupa booklet dan flyer, kami tidak memiliki lagi sumber financial untuk menutupi ini
- Luputnya mencantumkan kontak email atau website terkait dengan kampanye kasus
- Dihentikannya kegiatan sablon on the spot pada hari ke-2 karena tidak cukup orang untuk menjalankannya
- Minimnya partisipasi aktif, akhirnya kegiatan ini hanya dilakukan secara maksimal oleh 4 orang yang intens dan selebihnya datang pergi membantu sebisanya di lokasi.

Secara garis besar ‘gagalnya’ acara ini karena partisipasi aktif dan komitmen beberapa orang yang tadinya telah menyanggupi, tidak berjalan. Sehingga dari segelintir orang yang tersisa harus melakukan begitu banyak hal, ini menyebabkan keletihan fisik dan psikologis luar biasa, serta beberapa kegiatan harus dihentikan (misalnya sablon on the spot hanya hari pertama saja) dan dialakukan secara fleksibel.

Hal lain yang juga kami lihat menyebabkan kegiatan ini tidak berjalan sesuai rencana adalah begitu minimnya keterlibatan teman-teman, khususnya yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Ternyata besarnya jumlah anggota dalam group facebook tidak menjamin apapun hehehe…
Kami sudah berusaha sebisa kami dalam menginformasikan rencana ini, namun inilah kondisi dan fakta yang terjadi 

Kami masih memiliki beberapa rencana lanjutan, dan tidak lagi mengundang teman-teman dengan cara kemarin, karena hal ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti. Kami hanya akan menginformasikan saja, mau partisipasi cukur, ga mau ya gondrong…

Kami percaya kesadaran dan tindakan nyata hanya perlu distimulus, tidak dipaksakan
Dan semoga teman-teman semua bisa mengambil perannya masing-masing dengan apapun cara dan kondisi yang dimiliki, tidak perlu melakukan hal yang sama ataupun bersama kami. Kami percaya perlawanan itu harus berhamburan dimana-mana, seperti panu yang tidak diundang kedatangannya :P

In solidarity & rage,

MIFEE DI MERAUKE ADALAH GENOSIDA

2010-12-24T11:12:00.000-08:00

Kamis, 08 Juli 2010 10:32 | Ditulis oleh Komunitas Papua

Komunitas Papua News Merauke - Pencanangan MIFEE Merauke Integrated Food Energy Estate bukan solusi mengatasi kerentanan pangan di Papua. Program ini justru semakin membatasi warga untuk mengelola lahan pertanian lokal berbasis komunitas.
Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) telah dicanangkan secara resmi oleh Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010. MIFEE atau pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan di Merauke.

Proyek MIFEE melibatkan 32 Investor yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat, peternakan, konstruksi, dan industri pengolahan kayu. Proyek ini akan beroperasi di hampir semua distrik di Merauke. Lahan yang disiapkan seluas 1.616.234,56 Hektar
Lokasi tersebut merupakan tempat tumbuhnya kayu alam, binatang dan sumber makanan pokok satu-satunya bagi kaum pribumi setempat. Kabupaten Merauke memiliki luas 4,7 juta hektare dan 95,3% adalah kawasan hutan. Namun pemerintah justru memberikan hak guna usaha (HGU) lahan hutan dan perkebunan kepada investor, bukan kepada warga Papua.
Program MIfee merupakan perkebunan kelapa sawit, kedelai, jagung, industri kayu, perikanan darat dan peternakan kini menuai protes dari orang asli pemilik hak ulayat, LSM, Gereja dan generasi muda Papua. Misalnya Diana Gebze dari Solidaritas Rakya Papua Tolak Mifee ( Sorpatom).
“Kami sangat menolak program Mifee yang di perjuangkan oleh Jhon Gluba Gebze” tegas Diana Gebze.

Sedikitnya masih menurut Diana 4 juta orang akan didatangkan dari luar Papua untuk bekerja sebagai buruh-tani dalam proyek MIFEE. Ini artinya akan ada pertambahan penduduk sekitar 4 juta buruh-tani + 4 juta (suami/istri buruh-tani) + 8 juta (2 orang anak mereka sesuai standar KB) + 8 juta (2 orang kerabat buruh-tani) = 24 juta orang. Dengan jumlah populasi penduduk pribumi Merauke yang hanya sekitar 52.413 orang atau sekitar 30% dari 174.710 total penduduk Kabupaten Merauke (Papua dan Non Papua) maka dapat dipastikan bahwa genosida atau pemusnahan komunitas pribumi akan terjadi secara spontan” uangkap Diana di Jayapura 25 Juni lalu.
Dampak negatif dari proyek MIFEE saat ini mulai dirasakan masyarakat setempat. Di Kampung Boepe, Distrik Kaptel kabupaten Merauke, masyarakat pribumi sudah mulai kesulitan mendapatkan kayu bakar, binatang buruan, air bersih dan makanan pokok mereka yaitu Sagu. Hal ini karena PT Medco Papua Industri Lestari, salah satu Anak Perusahaan Medco Group ini sudah membabat habis hutan dan sumber-sumber makanan bagi masyarakat setempat. Selain itu limbah hasil Pengolahan Kayu Serpih dibuang di sungai sehingga mencemari sumber air satu-satunya di Kampung Boepe.
PT Medcopapua Industri Lestari telah menerima ijin dari Kementeri kehutananuntuk masuk ke Merauke, Papua, untuk "Wood Chips", kapasitas 2 juta meter kubik senilai Rp409,5 miliar. Selanjutnya perusahaan yang di nakodai oleh Arifin Panigoro ini masuk ke Merauke dalam Program Mifee ini.

PT Medcopapua Industri Lestari, anak usaha Medco Group menargetkan nilai investasi di provinsi Papua hingga akhir tahun diperkirakan mencapai US$80 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan biomassa dan hutan tanaman industri (HTI).
Namun target dari perusahaan yang berpusat di Jakarta ini tidak dengan mulus masuk ke Merauke karena sejumlah kalangan menolak Program Mifee ini.
Salah satu kejahatan adalah penipuan dari Perusahaan dan Pemerintah terhadap pemilik hak ulayat. Mereka membayar ganti rugi hanya Rp. 8,- /M2 , sebuah nilai yang lebih murah dari harga 1 buah pisang goreng.

Dalam perencanaannya, lahan potensial MIFEE selanjutnya akan dilakukan pengalihan lahan menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 1.428.000 ha. Dan Lahan Alokasi penggunaan lainnya (APL) seluas 202.869 ha. Total potensi ini mencapai 1.630.869 ha. Seterusnya terdapat juga rencana untuk pengembangan lahan tersebut. Yakni untuk lahan tanaman pangan, 1 juta ha, peternakan, perikanan dan perkebunan masing-masing 100.000 ha serta lahan untuk penggunaan lainnya mencapai 330.869 ha.

Kementerian Kehutanan telah menandatangani kesepakatan rekomendasi pemanfaatan hutan yang berada di dalam 10 klaster MIFEE untuk kemudian dilepaskan menjadi areal sentra pangan dan energi tersebut.
Menurutnya, dari 1,28 juta hektar areal MIFEE tersebut, seluas 125.485,5 hektar di antaranya adalah bukan kawasan hutan, sisanya seluas 1.157.347,5 hektar adalah kawasan hutan."Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), yang secara tata ruang memang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan,seperti pertanian. Namun, dari total luas 1,45 juta hektar kawasan HPK di Merauke, hanya 366.612,4 hektar yang dalam kondisi tak ber-hutan. Sisanya seluas 1,06 juta hektar masih berupa tegakan hutan alam dengan kondisi baik.

Dari data-data yang dikumpulkan, diketahui bahwa dana ganti rugi memang berjumlah Milyaran Rupiah, tetapi setelah dibagi kepada semua anggota Komunitas setiap orang hanya mendapat Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000. Angka ini jelas tidak sebanding dengan kerugian kehilangan Tanah Ulayat yang sangat luas.

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE); Sejarah dan Perkiraan Konsekwensi

2010-12-24T11:04:00.000-08:00

Sejak akhir 2007, distrik Merauke merencanakan membangun sebuah projek untuk produksi pangan dan energi yang disebut dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Ini adalah projek mega pengembangan agro untuk produksi pangan dan energi yang dilakukan di 3 distrik Papua (Merauke, Mappi, dan Boven Digul) dan ini merupakan bagian rencana pemerintah pusat dalam mengembangkan kawasan agrikultural di kawasan pinggir. Targetnya adalah agar Indonesia mampu menjadi negara yang berkecukupan dalam hal produksi pangan dan energi, bahkan menjadi eksportir seperti yang disampaikan oleh Presiden RI “Memberi makan Indonesia, kemudian memberi makan dunia” . Projek ini akan meliputi sekitar 1.28 juta hektar, dan 90% diantaranya (1.13 juta hektar) adalah hutan alami/primer-- yang belum pernah pernah di tebang sebelumnya. MIFEE menjadi bagian dari agenda 100 hari cabinet nasional dan menjadi wilayah kekuasaan kementrian agrikultur berkokordinasi dengan pemerintah local (level distrik Merauke). Projek ini diharapkan akan dimulai pada 2010, awalnya 500.000 hektar dengan panen pertama diharapkan pada 2012. Projek ini juga akan terhubung dengan konstruksi jalan sepanjang 700 kilometer di distrik, 1.500 kilometer jalan penghubung ke provinsi Papua Barat, tiga pelabuhan dan sistem irigasi yang melibatkan investasi pemerintah dalam infrastruktur sekitar US $ 3 juta dan dan diperkirakan masih akan mengundang investor swasta (lokal dan asing) lebih dari US $ 60 juta.

Adalah Texmaco—sebuah perusahaan konglomerasi—yang pertama kali mengeksplorasi ‘potensi’ Merauke dengan mengelola pertanian besar (lebih dari 3.000 ha) sejak tahun 1980’an, dan mengelola kelapa sawit, tebu, dan perkebunan alam lainnya untuk pengembangan bubur kertas oleh perusahaan AS, Scott Paper . Setelah tumbangnya Texmaco pada tahun 2000, grup Medco melanjutkan kerja dan riset Texmaco termasuk potensi produksi padi dan tebu Merauke.
Grup Medco, sebuah perusahaan minyak dan gas Indonesia, awalnya pada 2007 dengan menggunakan subsidi dari perusahaan (Medco Papua Lestari) mulai membangun konstruksi pabrik kayu-chip di Merauke dan berencana untuk memulai produksinya pada pertengahan 2008 untuk mencapai puncak target produksinya sebanyak 500.000 metrik ton bubur kertas dan kertas pertahun pada 2012 . Perkebunan ini akan menjadi pabrik baru terbesar di Indonesia sejak tahun 1997-18998 (krisis finansial Asia), dan pertamakalinya di Papua. Tampaknya Medco yang memiliki rencana terbesar untuk Merauke. Perusahaan ini telah meyakinkan pemerintah lokal dan Kementrian Kehutanan menyediakan area seluas 600.000 hektar dekat sungai Bian.
Di waktu yang bersamaan, PT Medco Papua (anak perusahaan Medco grup lainnya), memulai proyek pilot bisnis agrikultur seluas 200 hektar di Merauke; singkong, jagung, kedelai, tebu dan padi system SRI (yang juga dikenalkan oleh yayasan Medco di Jawa Barat, Aceh, Bali, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara). Bersamaan dengan kesuskesannya, terutama dalam memulai projek pilot 20 hektar dengan padi sistem SRI di Tanah Miring, Merauke (dan wilayah lainnya di Indonesia). Grup Medco mendapat dukungan terbesar dari Bupati Merauke (Johanes Gluba Gebze) dalam memperluas bisnin padi system SRI dalam skala industri sejak Bupati melihat padi system SRI memiliki prodktivitas tinggi dan cocok dengan karakteristik area, topografi, dan iklim di Merauke . Konsep industri padi terpadu yang meliputi 1.9 juta hektar di Merauke diajukan pada pemerintah (Kementrian Pertanian)—karena ini adalah proyek besar, investasi besar-besaran dan dukungan pemerintah dalam hal infrastruktur juga diperlukan—proyek ini disebut Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) . MIRE membangun kerjasama dengan petani lokal dan bank menggunakan sistem pertanian terpadu: system organik, pengelolaan sampah dan produksi pupuk organik.

Kementerian Pertanian melihat konsep MIRE dapat menjadi solusi bagi krisis pangan Indonesia (dan dunia) – lobi kuat dari Medco juga merupakan faktor lain yang menguatkan karena pemilik Medco juga adalah actor politik senior. Pada bulan Agustus 2008, Mentri Pertaian mengundang beberapa investor dari Saudi (Grup Bin Laden), yang dikenal sebagai Konsosrsium Pangan Timur Tengah, untuk membahas kemungkinan keterlibatan konsorsium dalam mengembangkan industri beras di Indonesia, khususnya di Merauke (Sulawesi Tenggara juga mengajukan). Grup Bin Laden menandatangani kesepakatan menanam modal sekitar US $ 4.3 miliar mewakili konsorsium 15 investor dari Saudi untuk mengembangkan 500.000 hektar lahan padi di Merauke . Tujuannya adalah memproduksi beras basmati (beras primer yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat di Timur Tengah) untuk di ekspor ke Arab Saudi . Konsorsium juga akan mempertimbangkan menyimpan sebagian beras untuk pasar lokal .

Ada juga beberapa perusahaan lokal yang tertarik bergabung dengan program MIRE, selain Medco E & P sebagai pelopornya, perusahaan lainnya adalah PT. Bangun Cipta Sarana (konstruksi), PT. Wolo Agro Lestari (perkebunan), PT. Comexindo (perkebunan dan perdagangan jagung, sawit, karet, dan teh), dan Sumber Alam Sutera (benih beras hybrid) . Kebanyakan perusahaan-perusahaan ini memiliki hubungan dekat dengan partai politik, juga memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, grup Medco dimiliki oleh Arifin Panigoro, aktor politik senior, sementara grup Comexindo dimiliki oleh Hashim Djoyohadikoesomo, saudara dari Prabowo Subianto (menantu mantan presiden Soeharto, mantan kepala Kopassus dan Pasukan Khusus Kostrad, dan juga kandidat Presiden yang gagal). PT. Bangun Cipta Sarana memiliki Siswono Yudo Husodo sebagai komisioner, menjadi direktur sejak 1968-1988. Selama periode ini Husodo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (1988 – 1993), Menteri Transmigrasi (1993 – 1998), dan kandidat deputi presidensil (2004). Sumber Alam Sutra/Grup Artha Graha dikontrol oleh Tomy Winata (Oe Suat Hong). Kedekatan Winata dengan militer terbangun ketika ia berhasil memenangkan kontrak pembangunan fasilitas militer di Papua dan Papua Barat, Ambon, dan Makasar, dan ketika ia dikabarkan menjalankan Yayasan Kartika Eka Paksi, sebuah yayasan dana pensiun bagi militer. Winata telah terlibat dalam perdagangan kayu sejak pembangunan grup Artha Graha .

Pemerintah pusat pada 27 November 2008 mengadakan pertemuan dan membahas bagaimana mendukung ‘perkebunan rakyat’ bagi ketahanan pangan Indonesia dengan menyediakan peraturan sebagai pijakan dasarnya . Beberapa peraturan kuci telah dipersiapkan dan dikordinasikan dengan kementerian Ekonomi karena proyek ‘perkebunan rakyat’ juga akan melibatkan banyak kementrian di Indonesia. Ketika draf peraturan sedang dinegoisasikan dengan parlemen, kabar buruk datang dari Forum Ekonomi Islam se-Dunia pada bulan Maret 2009. Menteri Pertanian mengumumkan bahwa kerajaan Bin Ladin di Saudi menghentikan rencana investasi sebesar US $ 4.3 milyar dalam pengembangan beras di Merauke. Para investor memutuskan untuk menghentikan rencana mereka terkait dengan krisis financial global (jatuhnya harga pangan dan menipisnya pendapatan minyak di Timur Tengah . Situasi ini memaksa pemerintah Indonesia untuk fokus pada rekan investor domestik yang potensial dalam mengembangkan ‘perkebunan rakyat’ dan mendorong investor lokal untuk mengundang investor asing dengan modal mereka sendiri.

Di sisi lain, grup Medco telah mempersiapkan rencana lain untuk pabrik bubur kertas dan kertas di Merauke terkait dengan membesarnya perhatian global akan dampak pembalakan hutan terhadap perubahan iklim. Medco menghentikan rencana pabrik bubur kertas dan kertas dan berfokus pada fasilitas skala kecil US $ 70 juta untuk memproduksi pellet kayu, bahan bakar ‘hijau’ potensial. Terdapat pasar potensial akibat tingginya permintaan pellet kayu dari perusahaan-perusahaan di Eropa dan Asia yang berada dibawah tekanan untuk mengurangi emisi karbon mereka. Pelet kayu mengalami peningkatan popularitas sebagai sumber bahan bakar untuk menggantikan karbon dioksida – pembangkit listrik tenaga batubara dan untuk pemanasan. Medco sudah bekerjasama dengan LG Corp, Korea Selatan , yang telah memiliki 32% saham di unit Medco Papua dan akan memasarkan pellet kayunya ke seluruh dunia. Mereka berencana memproduksi 100.000 metrik ton pellet kayu pada 2010 dan 300.000 ton pada dua tahun berikutnya. Perusahaan ini juga melihat tebu sebagai masa depan yang prospektif dalam pengembangan makanan (gula) dan (bahan bakar (etanol), mereka berencana untuk memperluas areanya dari proyek pilot menjadi proyek berlevel industri, dan mencoba melibatkan rekan strategis mereka dari Jepang dengan total investasi sekitar US $ 25-30 juta untuk memproduksi 60 ton bio-ethanol perhari . Medco melihat dua inisiatif ini sebagai alternatif bahan bakar dapat menjadi hal yang strategis dalam mempromosikan industri ‘perkebunan rakyat’ yang sudah direncanakan di Merauke. Lantas pemerintah mendukung gagasan ini, konsep energi dikembangkan menjadi ‘perkebunan rakyat’. Itulah kenapa alasan MIRE (Merauke Integrated Rice Estated) diubah menjadi MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estated).

Sementara ada upaya serius dalam merekrut para investor dalam proyek MIFEE, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi yang akan membuka jalan lebih luas bagi implementasi proyek ini. Pertama adalah peraturan 14 Oktober 2009, Undang-Undang no. 41/2009 tentang Perlindungan Wilayah bagi Keberlanjutan Agrikultur Pangan. Undang-undang ini bertujuan untuk mendukung kesuksesan Indonesia dalam kemakmuran pangan dengan melindungi lahan pertanian yang telah ada dan menciptakan lahan pertanian yang perenial bagi sumber makanan. Undang-undang ini juga memberikan ruang bagi pertanian korporasi dalam berbagi investasi dengan pembagian 51% bagi pemerintah local dan 49% bagi investor asing. Kemudian pada 29 November 2009 dalam Peraturan Pemerintah no. 39/2009 mengenai Zona Ekonomi Khusus yang dimandatkan di bawah Undang-undang investasi tahun 2007, seperti Merauke (melalui proyek MIFEE) juga diusulkan menjadi salah satu Zona Ekonomi Khusus di Indonesia untuk tujuan pertanian (terdapat 22 usulan untuk Zone Ekonomi Khusus). Dengan menggunakan hukum ini, wilayah-wilayah ini akan menyediakan intensif fiskal bagi perusahaan-perusahan, seperti pengurangan pajak pemasukan dan tanah bagi perusahaan, dan akan membebaskan mereka dari pajak penambahan nilai dan barang berharga. Perusahaan juga akan menikmati intensif non-fiskal, seperti prosedur imigrasi yang lancar dan akses yang lebih mudah atas izin tanah dan bisnis. Tidak seperti dalam area pasar bebas sebelumnya – yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan internasional—impor bahan mentah dan ekspor produk jadi tidak akan mendapatkan bebas pajak, tapi barang-barang yang diproduksi di kluster akan diperbolehkan dijual dalam pasar domestik. Para investor dapat memperoleh izin bisnis mereka kurang dari 14 hari, dibandingkan sebelumnya yang memakan waktu 30 hingga 60 hari, dan melewati seluruh hukum perizinan oleh administrasi lokal.

Pada 2010 terdapat 3 regulasi terkait dengan proyek MIFEE yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah lahan baru – menggunakan Peraturan Pemerintah No. 10/2010 (22 Januari 2010) mengenai Prosedur atas Konversi Fungsi dan Alokasi Hutan. Harus dicatat disini bahwa regulasi ini memperbolehkan area hutan digunakan dalam pengembangan aktivitas non-hutan yang dikategorikan dalam peraturan tersebut sebagai “aktivitas pasti yang terkait dengan tujuan strategis.” Aktivitas-aktivitas ini termasuk pertambangan, teknologi energi terbarukan, pengembangan telekomunikasi, instalasi generator, jalan publik, jalan tol, rel kereta, industri yang terkait dengan kehutanan, keamanan dan pertahanan, dan shelter sementara terhadap bencana alam. Kemudian di hari yang sama, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan No. 11/2010 tentang Ketahanan dan Pemberdayaan Lahan Terlantar (termasuk zona hutan) yang memperbolehkan akuisisi lahan bagi aktivitas publik privat selama itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat . Kemudian pada 28 Januari 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 18/2010 mengenai Perkebunan Bisnis yang diadaptasi dari Undang-undang no. 41/2009. Peraturan ini menyatakan bahwa untuk area Papua setiap investor perkebunan pangan hanya diperbolehkan mengelola maksimum sebesar 20.000 hektar (sementara area lainnya hanya 10.000 hektar), kemudian izin diperlukan bagi petani yang memiliki lahan lebih dari 25 hektar, atau yang memperkerjakan lebih dari 10 orang tenaga kerja.
Pemerintah daerah pada 2010 juga menyiapkan peraturan daerah terkait dengan proyek MIFEE. Akan ada 3 regulasi yang akan segera dikeluarkan. Hingga saat ini peraturan tersebut masih didiskusikan dengan para stakeholder terkait di Merauke . Peraturannya adalah (i) MIFEE; (ii) pemberdayaan komunitas (iii) hak masyarakat adat. Keterlibatan stakeholder lain termasuk LSM lokal— juga dipertanyakan, karena sejak awal konsep MIFEE dirancang top-down. Ada kekhawatiran dari kalangan aktivis LSM bahwa keterlibatan mereka dalam pembahasan regulasi MIFEE dijadikan pembenaran bagi pemerintah daerah bahwa MIFEE telah melibatkan stakeholder lain dalam perencanaannya . Sejak awal, gagasan MIFEE selalu disampaikan sebagai konsep Bupati dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden No. 01/2010 (Februari 2010) dalam Akselerasi Pembangunan Nasional 2010, MIFEE telah dimulai dengan memenuhi Rancangan Utama Pengembangan Perkebunan Rakyat Beras dan Energi. Dalam Rancangan Utama, terdapat 8 cluster (3 zona) dimana setiap cluster terdiri atas 30 sub-cluster zona produksi yang telah dirancang, dimana setiap sub-cluster akan meliputi sekitar 5.000 hektar . Direncanakan area tersebut akan ditanami sebesar 50% untuk stok pangan (padi, jagung, keledai, dan husbandary), 30% tebu, dan 25% sawit untuk mencapai tujuan proyek seperti yang tertera secara eksplisit dalam dokumen. Tujuan kuantitatif MIFEE adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan stok pangan utama Indonesia (beras 1.95 juta ton, terigu 2.02 juta ton, dan CPO 937.000 ton)
- Ekspor surplus stok pangan
- Mengembangkan zona agro-bisnis dan agro-industri di area potensial yang meliputi 1.28 juta hektar yang terdiri dari 154.790 hektar APL (lahan untuk penggunaan lain) dan 1.128 juta hektar HPK (Konversi Hutan Produksi)
- Menyediakan kesempatan kerja dalam sektor agrikultur bagi 44.900 orang – tenaga lokal maupun asing
- Meningkatkan pendapatan populasi local setidaknya US $ 3.500 per rumah tangga dalam setahun
- Simpanan devisa nasional melalui peningkatan impor pangan sebesar Rp. 51.41 milyar
Bagaimanapun juga, harus diingat bahwa pengembangan bio-fuel tidak dapat dikendalikan oleh pasar sendiri. Kemajuan atas seluruh prasyarat dalam rangka mencapai kompetisi produk harus dilakukan melalui kontribusi besar dari pusat seperti pemerintah daerah. Terkait dengan fakta proyek MIFEE, adanya potensi dalam mengembangkan stok produk pangan dan bio-fuel secara paralel tinggi.

Terdapat 37 investor (hanya 1 investor asing dari Korea – investor dari Cina dan Singapur akan segera menyusul) yang telah menunjukan minat mereka pada proyek MIFEE, dan 6 diantaranya telah memiliki izin. Mereka adalah Bangun Tjipta, Grup Medco, Comexindo, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama dan Wolo Agro Makmur, Korindo Group, Artha Graha. Izin ini memberikan perusahaan hak penggunaan lahan selama 60 tahun dan bisa diperpanjang hingga 90 tahun.

Opini kritis melihat potensi atas pengalokasian lahan hutan bagi proyek MIFEE yang akan melibatkan pembalakan hutan besar-besaran dan pendapatan kayu milyaran dollar bagi perusahaan-perusahaan yang mendapat konsensi. Greenomics (2010) memperkirakan dari 1.06 juta hektar area hutan untuk proyek ini mengandung sekitar 410.9 juta kubik kayu yang bernilai sekitar Rp. 120.87 triliun dalam pasar domestik. Dan bisa melambung hingga Rp. 375.5 triliun di pasar gelap.
Selain itu juga dilihat dampak negative proyek MIFEE dalam memarjinalkan masyarakat local. Karena masyarakat Papua masih tergantung dengan alam bagi penghidupan mereka, pembalakan hutan besar-besaran berarti masyarakat Papua akan kehilangan sumber penghidupan mereka, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan pertanian dalam menyaingi para pekerja agrikultur dari luar . Hilangnya hutan bagi suku-suku di Merauke juga akan menciptakan konflik horizontal diantara mereka karena mereka harus bersaing dalam mencari sumber kehidupan lainnya. Hukum adat meperbolehkan seseorang membunuh orang dari suku lain yang memasuki hutan mereka, bahkan untuk makanan . Rasio yang tidak seimbang antara area proyek dan ketersediaan tenaga manusia dapat menghadirkan masalah lain, memaksa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek ini untuk mengambil pekerja dari luar Papua. Jika satu hektar lahan membutuhkan 4 pekerja, maka proyek ini akan membutuhkan 6.4 juta pekerja sementara total populasi masyarakat Papua hanya 4.6 juta jiwa, dimana 2.2 juta jiwa dari populasi ini adalah masyarakat adat dan 70% hidup di wilayah pinggir. Dengan populasi hanya sekitar 174.710 jiwa di Merauke, rencana ini akan mengancam eksistensi masyarakat Papua di area-area tersebut, membuat mereka menjadi minoritas, bahkan mengiring mereka pada kepunahan. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengatakan bahwa proyek MIFEE juga merupakan bagian dari pembantaian manusia secara sistematis dan struktural . MIFEE juga dicurigai dapat mengiring para petani dalam perbudakan terkait dengan besarnya kapital dan luasnya jangkauan korporasi. Sudah ada kisah panjang dugaan monopoli bisnis yang akan mengontrol harga penjualan.

Solidaritas yang terus dirajut; Radio Komunitas Gerbong Revolusi 88,9 FM

2010-12-24T10:42:00.000-08:00

Saya menuliskan ini sebagai sebuah penghargaan atas rajutan solidaritas dan persekawanan yang terjalin dengan indah dan melengkapi…
Sebuah pengalaman dan perjalanan hidup, dalam api semangat yang sama, melawan…

Gerbong Revolusi, Rumah Baca Masyarakat & Warung Kejujuran adalah sebuah rumah bersama di desa Garongan yang terletak di pesisir pantai Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Rumah ini awalnya adalah milik salah seorang petani yang ‘dititipkan’nya pada warga untuk mendukung kegiatan warga.
Di depan rumah terapat sebuah meja ping-pong tempat warga biasa bersantai selepas bertani atau sekedar mengisi waktu kosongnya. Ketika memasuki rumah yang berukuran cukup besar ini kamu akan melihat poster-poster dari kardus yang dipotong berbentuk dengan tulisan seperti “Tolak Tambang Pasir Besi”, “Pertanian Lebih Menghidupi Daripada Tambang Pasir Besi”, “Lawan Modal Asing Perusak Alam”, “Tanah Adalah Hidup Kami” dan poster-poster bertemakan perlawanan lainnya. Di sudut kanan sebuah rak buku yang berisi tak seberapa, kebanyakan bertemakan lingkungan, sosial dan sastra. Dan kini di sebuah sudut ruangan terdapat meja sederhana dengan perangkat radio yang barus saja beroperasi berkapasitas siar sejauh 2 km.

Gerbong Revolusi pada awalnya merupakan inisiatif beberapa pemuda yang memiliki sebuah wadah kumpul dan pusat informasi, baik informasi umum seperti harga-harga komoditas pertanian, ‘gosip pasar’ hingga perkembangan perjuangan warga melawan usaha perampasan tanah mereka yang dilakukan oleh negara dan korporasi. Rumah ini menjadi tempat kumpul warga dalam melakukan berbagai aktifitas seperti bermain, rapat, diskusi, belajar dan lain sebagainya. Pada perjalannya rumah ini juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi warga pesisir pantai Kulon Progo dan bagi ‘orang luar’ yang datang ke pesisir pantai Kulon Progo. Bisa dipastikan ketika kita datang kerumah ini, semua warga yang berada disana mengetahui segala informasi mengenai apa yang terjadi di tanah mereka.

Melihat gerakan warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam membangun dan mengelola perlawanannya dengan mekanisme dan strategi yang sungguh-sungguh, tak heran perjuangan mereka membuahkan banyak hasil yang baik. Melihat bagaimana warga mengelola sendiri perjuangannya secara otonom, tidak melibatkan pihak luar selain warga sendiri, membangun rumah bersama Gerbong Revolusi sebagai pusat kegiatan dan informasi, mengelola jaringan solidaritas dan terakhir membangun radio komunitas sebagai saran sosialisasi informasi dan pendidikan, sungguhlah sebuah hal yang sangat menginspirasi.

Jaringan yang terbangunpun telah menghasilkan banyak solidaritas yang mutualis. Para petani tidak segan datang mengunjungi wilayah lain dan berbagi pengalaman dan semangat dengan para pejuang hidup lainnya seperti warga Pati, Jawa Tengah yang melawan pabrik semen PT. Semen Gresik, dengan nelayan Pantai Labuh, Sumatra Utara yang berjuang melawan perusahaan perikanan bermodal besar dan kapal moderen serta ancaman penggusuran tanah akibat rencana pembangunan Bandara Udara Internasional Polonia, dengan warga persil 4, Deli Serdang, Sumut yang berjuang melawan perampasan tanah oleh PT. Perkebunan Nasional. Mereka juga tak segan dan tak letih selalu mengulang kisah yang sama pada kawan-kawan yang ingin mengetahui dan bersolidaritas. Di rumah inipun banyak terjadi proses diskusi dan belajar bersama, kawan-kawan dari luar membagi informasi dan pengetahuan yang mereka ketahui terkait dengan permasalahan yang dihadapi warga, sungguh proses saling mengisi dan melengkapi yang terjadi begitu alami…

Banyak hal di dalam Rumah Baca Masyarakat Gerbong Revolusi inipun merupakan hasil dari solidaritas langsung yang telah dan terus dirajut bersama.

Kirim dukungan langsung kamu ke radio Gerbong Revolusi melalui nomor: 081904111929

http://www.petanimerdeka.tk/
=====================================================================================

Berikut adalah hasil wawancara dengan petani di pesisir pantai Kulon Progo tentang perjuangan warga serta Radio dan rumah baca masyarakat 'Gerbong Revolusi' pada awal November lalu.

Semoga menginspirasi dan terus merajut tali solidaritas perlawanan kawan!

Transkrip wawancara Gerbong Revolusi

T: Bisa cerita sedikit tentang situasi petani di pesisir KP dan sedikit latar blakang tentag situasi dsini?

J: Terimakasih. Latar belakang dari petani Kulon Progo bahwa awalnya pesisir Kulon Progo adalah sebuah tempat yang bisa dikatakan gersang dan tidak produktif. Tapi dengan kearifan lokal yang terjadi di Pesisr Kulon Progo lahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian sehingga mampu mengangkat harkat hidup orang banyak di seluruh pesisir Kulon Progo dengan bertani macam-macam sayuran dan buah-buahan, seperti itu. Dan ini merupakan hasil karya masyarakat pesisir Kulon Progo sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah. Seperti itulah latar belakangnya. Tetapi pada hari ini tiba-tiba saja ketika kita sudah menemukan sebuah kesejahteraan hidup, kehidupan kami diganggu oleh ulah pemerintah yang bekerjasama dengan korporasi untuk menggusur kami dan menjadikan tempat hidup kami, lahan hidup kami, lahan pertanian kami, akan dijadikan oleh mereka sebagai tambang pasir besi, tambang biji besi. Sehingga hari ini kita masyarakat secara otonom membentuk sebuah paguyuban yang bernama Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo yang disingkat PPLP KP. Itu terbentuk dari masyarakat sendiri, dari elemen-elemen kelompok petani yang berkumpul dan membentuk sebuah paguyuban tersebut untuk melawan, dalam hal ini pemerintah yang akan menggusur kehidupan kami. Dan paguyuban petani itu berdiri atas nama dan atas dasar masyarakat pesisir Kulon Progo tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, artinya kita tidak mau menerima yang namanya dewan, LSM, ormas, dan lainnya. Bahwa kami petani tetap bertani dan akan mempertahankan hidup kami sebagai petani dan akan terus menghidupi keluarga kami dengan bertani apapun yang terjadi. Ketika orang menggangu kehidupan kami maka akan kita lawan biarpun itu (dalam hal ini) pemerintah dan negara. Seperti itulah sedikit gambarannya, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan bertanya lagi.

T: Ok, kita lanjut ngobrol tentang Gerbong Revolusi, Rumah Baca Masyarakat. Dari mana munculnya ide untuk membuat tempat seperti ini dan apa tujuan dari project ini?

J: Oke, ini memang dulunya hanya apa ya, berawal dari hanya sekedar omong-omong dari pemuda-pemuda khususnya di Garongan …. 2, mereka itu dulunya nongkrong dimana-mana, nggak ada tempatnya, hanya yah seperti begitu sajalah dipinggir jalan, sambil ngapa-ngapain bikin ribut. Kemudian ada inisiatif kita beberapa orang bagaimana mencoba membuat semacam rumah umum, rumah semua orang, rumah pusat kegiatan yang sebetulnya itu adalah milik smua orang tapi yang menjalankan dari unsur pemuda. Sehingga muncul ide bagaimana kita mengumpulkan orang-orang, tapi itu hanya ide kecil-kecilan saja awalnya, kita mencoba untuk mengadakan buku dari bantuan kawan-kawan. Yang kedua idenya adalah membuat tempat main seperti meja pingpong, karambol, kartu-kartu gitu tapi itu hanya sekedar media agar orang-orang ngumpul dan tenyata usaha kita itu berhasil. Artinya bahwa pemuda disini bisa berkumpul, bisa saling bertukar pengalaman bahkan dari beberapa daerah datang kesini untuk bertukar pengalaman. Sampai hari ini kita tetap menjalankan rumah bersama ini. Dan disitu tertulis Gerbong Revolusi, Rumah Baca Masyarakat dan Warung Kejujuran, karena waktu pertama kali kita berdiri untuk menghimpun dana, kita itu mulainya kecil-kecilan, pemuda membuat warung yang disitu ada dijual beberapa makanan siap saji seperti kue-kue, minuman, dan lain-lain. Disitu pembelinya ambil sendiri, makan sendiri, hitung sendiri, melayani sendiri, kita hanya menyediakan tempat uang dan pada penutupan hari dihitung apakah kawan-kawan itu jujur apa nggak. Dan terbukti karena setiap malam penutupan sepertinya nggak pernah ada ‘geseh’, kalau bahasa Indonesianya ‘tercecer’, nggak ada itu, berarti pada dasarnya warga di pesisir ini sangat jujur sekali dan ini berlanjut terus untuk beberapa waktu. Tapi sekarang warung kejujuran malah ditinggalkan karena pemuda-pemudanya lebih banyak bergerak di bidang-bidang sosial dan lebih urgent di masyarakat. Itu latar belakang dari Gerbong Revolusi, dan sampai hari ini adalah sebuah keberuntungan juga bagi kami bahwa kawan-kawan dari luar daerah bahkan dari tingkatan global bisa mendukung disini misalnya dengan dibangunnya radio komunitas. Pemuda disini sekarang semakin senang dan semakin kompak untuk membicarakan tentang gerakan penolakan tambang dan penolakan ketidakadilan serta mendiskusikan tentang hak asasi khususnya di pesisir Kulon Progo ini.

T: Ok, rumah ini hebat sekali, mantap sekali dan juga besar. Mungkin kita bisa bicara sedikit teknis, bagaimana mendapatkan rumah sebesar ini? Bagaimana mendapatkan semua buku-buku dan peralatan lainnya yang ada disini?

J: Rumah ini adalah rumah warga yang kebetulan tidak ditempati dan yang punya rumah itu menawarkan sebagai rumah bersama. Ini sebenarnya bukan cuma satu rumah ini saja, karena kita kemarin ada semacam beberapa pilihan rumah juga, karena disini ada 5 rumah besar yang tidak ditempati dan itu semua rumah petani. Semua menawari pada gerakan pemuda disini untuk menempati rumah tersebut, tapi kita memilih untuk menempati rumah ini karena ini kayanya yang agak pantas. Yang lain juga besar dan pantas, tapi dalam hal ini pantas yg kita maksud karena kita mempertimbangkan juga tentang MCK, karena rumah yang lainnya belum ada MCK dan rumah ini kebetulan sudah ada, kita hanya nempatin saja. Kalau persoalan tentang isinya sudah cukup banyak, ya seperti yang tadi saya sudah bilang, ini solidaritas dari teman-teman diluar. Artinya mereka ingin membangun jaringan bersama kita, ingin belajar bersama, sehingga apa yang mereka punya didonasikan untuk rumah baca Gerbong Revolusi ini.

T: Selain tempat kumpul, tempat main, dan tempat nongkrong, kegiatan apa lagi yang sudah dilakukan di Gerbong Revolusi?

J: Sudah ada banyak sekali kegiatan yang kita lakukan disini. Misalnya ketika kita lagi jenuh kita akan mengadakan perlombaan-perlombaan dengan senang-senangnya kita. Kita juga memberikan pembelajaran pada anak-anak kecil bagaimana kita bersosialisasi, kita juga memberikan informasi kepada masyarakat. Disini juga sering mengadakan pemutaran film tentang perjuangan, film-film cerita rakyat agar masyarakat itu tau bahwa sebenarnya dunia ini luas. Banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan seperti misalnya saat ini ada bencana Merapi, di Gerbong Revolusi membangun posko peduli Merapi dengan kegiatan seperti yang tadi sudah kita salurkan kesana (lokasi-lokasi pengungsi –Red.) bareng-bareng kerjasama dengan PPLP. Karena disini mau tidak mau Gerbong Revolusi juga merupakan salah satu gerakan pemuda yang tergabung dalam bagian PPLP. Masih banyak lagi kegiatan sosial yang masih dibutuhkan oleh masyarakat seperti misalnya kerja-kerja sosial, kerja-kerja bakti, apapunlah, misalnya juga ada masyarakat yang butuh bantuan apa, maka kita akan selalu memberi support dan bergabung dengan masyarakat, gitulah.

T: Bagaimana hubungannya dengan perjuangan anti tambang dsini? Apakah keadaan di tempat ini turut memperkuat solidaritas masyarakat, atau apa dampaknya? Atau bagaimana menggunakan strategi ini dalam rangka perjuangan?

J: Wah itu dampaknya besar sekali dan sepertinya komunitas PPLP itu sendiri sangat membutuhkan sekali gerakan seperti Gerbong Revolusi ini karena selain tempatnya bisa digunakan untuk acara apapun, PPLP juga gerakannya sangat nampak sekali. Kita juga sangat membutuhkan Gerbong Revolusi, artinya kita ini satu kesatuan, dan ini efeknya sangat baik sekali jadi misalnya ketika kawan-kawan dari luar daerah ingn tau mengenai PPLP, ingin tau perjuangan PPLP, ingin bersolidaritas dengan PPLP, ya pasti larinya ke Gerbong Revolusi. Karena disini menurut saya perannya sudah terbagi secara alami. Kepengurusan PPLP seakan-akan sudah terjadi dengan sendirinya, dengan masyarakat itu sudah klop sekali gitu. Gerbong Revolusi sangat dibutuhkan oleh PPLP, dan sebaliknya kita juga sangat membutuhkan PPLP, karena Gerbong Revolusi merupakan bagian perjuangan PPLP juga.

T: Jika perjuangan PPLP termasuk beberapa kampung di lahan pantai, kira-kira sepanjang 20 km ya, bagaimana dengan kampung lainnya? Bagaimana dengan warga disana? Apa mereka juga memanfaatkan Gerbong Revolusi atau tidak?

J: Ya, kadang-kadang masyarakat diluar juga ingin tau tentang bagaimana PPLP, apa yang dilakukan oleh PPLP. Kadang-kadang dimanfaatkan juga tapi biasanya sebatas untuk mendapatkan informasi, tapi pada fokusnya tetap Gerbong Revolusi untuk PPLP dan oleh PPLP. Jd intinya pusat informasi itu banyak tersedia di Gerbong Revolusi, bahkan sekretariat PPLP sendiri kadang-kadang malah tidak ada informasi, justru informasi perjuangan kita berada di Gerbong Revolusi. Informasi solidaritas kita juga masuknya ke Gerbong Revolusi karena memang ruang yang disediakan untuk kawan-kawan dari luar daerah memang di Gerbong Revolusi, tapi kalau untuk kepengurusan PPLP sendiri, untuk internalnya itu tetap di sekre tapi sekarang yang terjadi sekretariat ya sebatas tempat saja, tapi tetap ketika kita rembukan masalah perjuangan itu off the record, semua orang nggak boleh tau, yang boleh tau hanya warga PPLP.

T: Saya mau tanya tentang buku, karena saya pernah terlibat dalam proyek perpustakaan. Ada banyak buku yang sangat bagus dan saya sering kecewa karena orang tidak mau membaca, bagaimana dengan dsini? Apa orang disini sering pinjam buku atau lebih sebagai tempat sosial?

J: Sebetulnya buku itu penting, tapi disini yang namanya karakter masyarakat, karakter orang itu beda-beda. Disini sebetulnya ada yang sering pinjam buku atau membaca, tapi kayanya kalau dari yang saya liat itu disini lebih senangnya melihat yang secara visual, melihat secara langsung. Kalau presentase pembaca itu disini bisa dikatakan rendah tapi masih ada. Tapi untuk buku-buku masih kurang juga karena anak-anak disini itu senang melihat-lihat komik, lihat-lihat apa saja mereka senang.

T: Apa ada kegiatan pendidikan anak-anak atau kegiatan kreatif? atau belum ada?

J: Kalau untuk kegiatan kreatif anak-anak belum, tapi untuk pembelajaran tentang agama ada tapi jarang karena kalau pembelajaran tentang agama kita fokuskan di tempat-tempat ibadah.

T: Baru pasang radio komunitas disini, bagaimana kamu lihat ini? Setelah 1 minggu dipasang. Bagaimana bisa masuk project ini? Atau apa dampak positif dari radio komunitas?

J: Kita melihat ini positif sekali, baru sekitar 1 minggu siaran saja penggemar kita sudah banyak sekali. Ada request lagu, info pertanian, harga-harga komoditas pertanian, perjuangan dan lain-lain. Ternyata masyarakat sangat responsif sekali, masyarakat sangat senang sekali karena mereka bisa mengakses informasi langsung tanpa harus datang ke Gerbong Revolusi. Dan juga bagi kawan-kawan pemuda sepertinya sangat penting sekali untuk pembelajaran, mereka jadi harus belajar tentang jurnalistik, nipu-nipu orang ketika mencari info atau data. Dari sini kan mereka jadi belajar karena pemuda disini itu juga sangat mencintai pertanian sehingga mereka tidak akan meninggalkan pertanian. Karena sudah terbukti misalnya di Garongan ini sangat anti sekali dengan yang namanya organisasi, mereka lebih senang bertani, sehingga dengan adanya radio komunitas di Gerbong Revolusi ini pemuda semakin kompak dan semakin ramai dan kita bisa lebih banyak menginformasikan dan banyak memeberi tau bagaimana perjalanan perjuangan PPLP secara langsung melaui radio.

T: Tentang masa depan, apa masih ada ide-ide untuk mengembangkan ruang ini? Atau apa ada ide baru untuk kegiatan dsini? Project lanjutan?

J: Kalau kedepan itu kita tetap akan melakukan inovasi-inovasi yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat perjuangan petani, dengan menghadirkan opini-opini yang bisa dipercaya, betul-betul dari sumber-sumber yang benar dan dari sebuah kenyataan yang terjadi di seputaran daerah kita. Kedepan kita tetap akan mempertahankan ini dan akan mengembangkan lebih jauh dan juga sangat mengharapkan solidaritas dari kawan-kawan dari manapun, apapun bentuknya selama itu tidak mengganggu perjuangan petani Kulon Progo. Dan akan kita bangun terus agar Gerbong Revolusi ini jadi pusat pergerakan di Kulon Progo khususnya, dan siapa tau kedepannya akan jadi agen gerakan di semua lini.

T: Ada hal lain yang ingin disampaikan atau saran bagi kawan-kawan lain yang ingin membangun ruang yang otonom di tempat mereka?

J: Keyakinan kita, semakin banyak kita berkawan maka semakin kuat kita. Dan kita selalu membuka diri untuk berjejaring. Kita juga masih banyak sekali kekurangan dsini. Dan saya sendiri sebagai warga yang berada disini tidak bisa melihat diri sendiri, artinya kita juga perlu kritikan dan masukan dari kawan-kawan diluar tentang bagaimana kita kedepannya, tapi tetap pada intinya selama hal tersebut tidak akan mengganggu perjuangan petani lahan pantai. Dan kalau bisa, dan sebenarnya ini harus. Bagi kawan-kawan yang sudah tau tentang keadaan dan kondisi petani disini, keadaan rumah bersama disini, mereka juga bertanggung jawab untuk mengkampanyekan kemanapun mereka pergi dan kemanapun mereka bicara dengan siapapun, mereka harus menyampaikan bahwa petani pesisir akan terus dan selalu berjuang melawan ketidakadilan di sepanjang pesisir pantai KP, dan kalau perlu di semua tempat. Kitapun juga siap bersolidaritas dimanapun.

Situasi di Persil V semakin memanas

2010-03-15T02:30:00.001-07:00

Update 11/3/2010
Situasi di Persil V semakin memanas, dua kubu yang saling bertarung untuk merebut
sawit di atas lahan konflik saling menyerang, antara kubu PTPN II yang di backup
Brimob dan preman2 bertopeng bertarung dengan kubu MAfia Persil V (sekelompok kecil
warga persil V)yang dibackup Tentara.

Buntut dari bentrokan tgl 9 kemarin yang mengakibatkan 2 korban di pihak kubu Persil
V yaitu 2 tentara babak belur dihajar Preman PTPN II mengakibatkan bentrokan susulan
tadi pagi, tepat pukul 09. 00 wib seperti biasa pihak PTPN II melakukan operasi
rutin di lahan konflik, operasi rutin yang dilakukan tadi pagi menyebabkan 3 warga
biasa menjadi korban salah sasaran, Preman PTPN II mengira 3 warga tersebut sedang
melakukan pencurian sawit yg diklaim milik PTPN II padahal 3 warga tersebut sedang
mencari rumput untuk hewan ternaknya, seperti biasa kebiadaban preman2 PTPN II yang
kalau melakukan operasi rutin pasti tidak tidak pernah menginterogasi alias langsung
pukul jika mereka melihat ada orang di lahan konflik.

3 warga yang sudah berumur diatas 50 tahun tersebut babak belur, salah satunya pak
Selamet umur 60 tahun mengalami luka tembak di tangan, dan 2 lainnya mengalami luka
bacok di kepala. Akibat kejadian ini pihak Persil V melakukan penculikan terhadap
preman PTPN II, 2 preman PTPN II mengalami patah tangan dan kuping nyaris putus.

Di kubu Persil V sebenarnya terdiri dari 2 kekuatan yang berbeda kepentingan yaitu
warga yang beroientasi perjuangan perebuatan tanah dan sekelompok warga yang
berorientasi hanya pada buah sawit(sering disebut sebagai mafia karena hanya untuk
kepentingan pribadi), dan mayoritas warga tidak terlalu respon dengan sekelompok
itu, tetapi mereka sama2 benci dengan PTPN II.

~the real fight is out there...~

Pasukan Bertopeng dalam Bisnis dan Konflik Tanah di Deli Serdang

2010-03-15T01:44:00.001-07:00

Persil V adalah sebuah daerah yang terletak di kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, yang akhir-akhir ini sering diberitakan di berbagai media karena seringnya terjadi bentrokan antara warga dengan pihak PTPN II dalam kasus sengketa kasus perampasan tanah rakyat setempat.

Luas lahan sengketa adalah 400an Ha, yang jika dirunut konflik ini mulai terjadi sekitar tahun 1972, dimana rakyat telah mengusahai tanah mereka turun temurun dan pada masa kepemimpinan Soekarno, negara memberi tanah itu kepada rakyat atan nama tanah Suguhan Persil V, dan diperkuat dengan legalitas kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik.

Namun pada tahun 1972 pada masa rezim Orde baru tanah tersebut dirampas oleh negara dan diperuntukkan menjadi Hak Guna Usaha oleh PTPN II untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, rakyat kehilangan alat produksinya dan harus beralih profesi hanya sekedar untuk menyambung hidup.

Pada tahun 1998 warga Persil V mulai berjuang untuk merebut kembali tanahnya dengan cara mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Deli Serdang atas nama koperasi yang mereka bentuk yaitu Koperasi Juma Tombak dan bergabung dengan perjuangan petani Persil IV (525 ha) yang mengalami kasus sama, di Tingkat Pengadilan Negeri gugatan dimenangkan oleh pihak warga, PTPN II melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi namun gugatan tetap dimenangkan oleh pihak rakyat, dan berlanjut hinggah kemenangan rakyat di tingkat MA yang menolak kasasi PTPN II, namun kenyataan pahit akhirnya menimpa rakyat karena PTPN II melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas kasus tersebut dengan bukti-bukti baru yang diajukan PTPN II dan MA mengabulkan PK PTPN II.

Dalam putusan pengadilan dinyatakan bahwa tanah adalah milik rakyat dan tanaman milik PTPN II diperkuat dengan keputusan BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) yang menyatakan bahwa areal sengketa tersebut diluar HGU (Hak Guna Usaha), dan dalam catatan jajak pendapat diantara beberapa lembaga pemerintah tersebut PTPN II juga mengakui bahwa tanah tersebut milik masyarakat tetapi tanaman milik PTPN II, hal ini yang selalu menimbulkan konflik di lahan, akhirnya menjadi tanah tak bertuan, asset tanaman diatas lahan sengketa tersebut perbulannya bisa menghasilkan 1 milyar rupiah bahkan bisa lebih. Tentu ini menjadi sebuah proyek terselubung dan bisnis kotor diantara pejabat-pejabat di tubuh PTPN II dan TNI/POLRI, karena dalam logikanya jika tanah diluar HGU maka tidak akan disetor ke kas negara.

Jika disederhanakan sumber masalahnya adalah tanaman diatas lahan tersebut, maka tanaman (sawit dan karet) yang diklaim milik PTPN II tersebut harus dimusnahkan, tetapi rakyat akan dihadapkan dengan kriminalisasi tindak pidana pengrusakan tanaman, maka jika ingin memusnahkan tanaman tersebut rakyat harus melakukannya dengan cara diam-diam dan rahasia.

Pada tahun 2002 Koperasi Juma Tombak yang merupakan wadah perjuangan petani Persil V dan IV mengalami konflik internal, berhembus isu konflik perpecahan di internal koperasi Juma Tombak dipicu oleh beberapa anggota pengurus koperasi yang telah membelot dan menjadi agen kepentingan PTPN II karena setelah ditinjau ulang ternyata wadah mereka terbangun secara sentralistik yang memberikan wewenang penuh terhadap ketua Koperasi, di sisi lain selama tahun 2000-2002 rakyat sempat menguasai lahan secara penuh dan memanen buah sawit di atas lahan sengketa tersebut untuk menjadi logistik perjuangan yang di simpan menjadi kas Koperasi Juma Tombak, dengan keadaan organisasi yang tidak sehat maka terjadilah praktik korupsi di tubuh koperasi tersebut, kelemahan yang lain terletak pada metode perjuangan yang hanya mengandalkan pada putusan pengadilan bukan pada gerakan pemusnahan tanaman yang akhirnya menyebabkan beberapa oknum pengurus koperasi memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi dari hasil pemanenan tersebut ditambah dengan lemahnya control dari organisasi maka perpecahan semakin tak terelakkan dan Persil IV menyatakan sikap keluar dari koperasi Juma Tombak.

Pasca bubarnya Koperasi Juma Tombak kondisi perjuangan di Persil V menjadi berantakan, lahirlah dua blok kekuatan yang saling bersaing untuk merebut sawit di atas lahan sengketa tersebut, yaitu blok PTPN II yang beranggotakan ratusan preman-preman bayaran dan puluhan brimob ( BKO ), blok lain adalah mantan-mantan pengurus koperasi Juma Tombak Persil V yang beranggotakan puluhan preman bayaran yang di backup oleh Tentara dalam bentuk KSO : Kerja Sama Operasional. Oknum-oknum mantan pengurus koperasi ini memiliki beberapa sertifikat tanah dari warga yang mereka jadikan sebagai alat untuk melakukan kerja sama dengan pihak tentara sebagai jaminan mereka untuk melakukan KSO.

Dua blok ini adalah musuh perjuangan petani Persil IV, dan dua blok ini adalah merupakan konflik yang sengaja dipelihara agar memunculkan kondisi yang tidak aman, dan dua blok ini adalah sebuah konspirasi besar dari sebuah scenario persoalan agraria di Sumatera Utara.

Hari ini saya mendapat kabar dari kawan-kawan wartawan media cetak dan elektonik (TV) bahwa akan ada bentrokan dua kubu ini di Persil V, akhirnya saya dan beberapa kawan berniat ikut dengan rekan-rekan wartawan tersebut untuk melihat peristiwa ini, dengan membawa sebuah kamera seolah-olah terlihat seperti wartawan (penyamaran) kami langsung tancap gas, pukul 09. 00 wib kami sudah berada di lokasi yang sangat terisolir tepatnya di tengah perkebunan sawit, karena belum terlihat tanda-tanda akan terjadinya bentrokan kami mencari warung untuk melepas dahaga sekaligus menunggu rekan-rekan wartawan lainnya, tak lama kemudian sekitar pukul 09. 40 wib terlihat kubu PTPN II mulai berkumpul dengan pasukan bertopeng berjumlah puluhan, lengkap dengan senjata panah, golok dan tombak, terlihat seperti akan melakukan perburuan binatang buas di tengah hutan, selang beberapa waktu beberapa personil Brimob bergabung dengan puluhan preman bertopeng tersebut. Beberapa warga setempat yang melintas tampak pucat pasi dan menghindar dari gerombolan preman tersebut.

Sepertinya gerombolan preman bertopeng tersebut mendapat arahan dan instruksi untuk operasi yang akan dilakukan dari seseorang pimpinannya. Beberapa rekan wartawan yang sudah kenal dengan pimpinan preman bertopeng tersebut mencoba untuk melakukan wawancara dan saya memilih untuk bersantai di bawah pohon sawit besar sambil membayangkan kejadian yang akan terjadi, di sisi lain saya tidak ingin terlalu mendekat karena beberapa hal.

Tiba-tiba pimpinan preman bertopeng tersebut melontarkan kata “gerak” dan dalam sekejab semua preman bertopeng tersebut naik ke atas mobil jeep terbuka, terlihat mobil yang paling depan adalah pimpinan preman yang di kawal oleh beberapa personil Brimob, di mobil yang tengah adalah jeep terbuka para preman bertopeng tersebut dan mobil yang paling belakang adalah para staf pegawai PTPN II, diikuti oleh beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh preman-preman lainnya.

Sedangkan kami para pemburu berita berada dalam posisi yang paling terakhir alias dibelakang mereka, di tengah perjalanan saya bertanya kepada salah satu wartawan media cetak apa yang akan terjadi, dan dia jawab kamu lebih ngerti apa yang akan terjadi. Dan akhirnya berujung ketawa lebar ditemani abu yang beterbangan dan asap kenderaan mobil mereka.

11. 35 wib tiba-tiba semua mobil berhenti dan terdengar teriakan dari arah depan, rekan-rekan wartawan dari TV dan media cetak langsung berlari untuk mengambil peristiwa yang terjadi, aku juga tidak mau ketinggalan, terlihat preman bertopeng tersebut lompat dari mobil jeep yang mereka tumpangi, dan mengejar gerombolan di depan, terjadi kejar-kejaran dengan oknum dari kubu yang kusebut diatas, ternyata yang mereka kejar adalah oknum tentara yang mereka anggap memback-up Persil V, baku hantam tak seimbang tak terelakkan, karena dari kubu Persil V hanya berjumlah 6 orang, itupun 4 orang dari mereka berhasil lolos dari sergapan preman bertopeng PTPN II. 2 orang yang diduga oknum tentara yang memback-up persil V menjadi bulan-bulanan preman bertopeng. Sadis atau sandiwara untuk memunculkan isu hanya itu yang ada di benakku saat itu, letusan senjata ke atas terdengar beberapa kali di perkebunan sawit yang tak bertuan itu, jikalau ini hanya sebuah sandiwara yang diskenariokan oleh komandan-komandan TNI/POLRI ataupun pejabat-pejabat PTPN II dengan menumbalkan 2 orang oknum TNI yang berpangkat sersan mayor sampai babak belur berarti ini sebuah konspirasi yang 'cantik'. Ataukah ini mengenai persaingan bisnis antara Petinggi Polri/PTPN II VS Tentara?

Silahkan kawan-kawan sendiri yang menganalisa kondisi yang banyak terjadi di Sumatera Utara ini dalam kasus konflik agraria yang berkepanjangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua agar kita semakin mengerti dan faham tentang situasi dan bagaimana kita mempersiapkan langkah-langkah kedepan.

Monster di Kota Perth – Pertambangan Menggusur Petani

2010-03-09T02:38:00.000-08:00

Perusahaan yang berpusat di Perth, Indo Mines Ltd dan Kimberley Diamonds tengah terlibat dalam upaya pengusiran yang sadis terhadap petani-petani Indonesia dari tanah tradisional mereka.

Di Kulon Progo, Yogyakarta, sebuah komunitas masyarakat otonom yang terdiri dari ribuan petani tengah menghadapi nasib mereka yang mengerikan—yaitu sebuah keharusan untuk memperjuangkan hidup mereka. Setelah menyempurnakan sendiri teknik pertanian di atas lahan pasir di mana mereka tinggal, dengan seenaknya mereka dikabari bahwa tanah mereka yang subur mengandung cadangan pasir besi yang sangat besar, yang mana Sultan Yogyakarta, pemerintah Indonesia dan perusahaan dari Perth Indo Mines dan Kimberley Diamonds merasa sangat antusias untuk mengeksploitasi tanah tersebut demi profit, dengan atau tanpa ijin para petani.

Perjuangan para petani demi kebebasan tanah mereka telah berlangsung sejak pertama kali komunitas mereka mendengar kabar mengenai rencana penambangan pada 2006. Sejak saat itu, para petani telah membentuk sebuah komunitas yang independen dan organisasi yang dijalankan secara konsensus. PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pasir) telah memobilisasi perlawanan dalam jumlah dan intensitas yang mencengangkan. Para petani telah melakukan berbagai demonstrasi dalam jumlah ribuan orang, menduduki kantor-kantor pemerintah di Kulon Progo dan di provinsi Yogyakarta, dan telah mengalami juga sebuah serangan yang kejam oleh sebuah milisi fasis dan polisi dan telah pula berjuang membebaskan seorang warga dari tahanan polisi. Informasi lebih lanjut mengenai aksi-aksi yang dilakukan sejauh ini dan komunitas petani yang anti hirarkis dan berstruktur komunal dapat dibaca dalam bahasa Inggris di:

http://hidupbiasa.blogspot.com/2009/12/tale-of-sand.html and http://hidupbiasa.blogspot.com/2009/12/thousands-of-kulon-progo-farmers-resist.html and in Bahasa Indonesian at http://kulonprogotolaktambangbesi.wordpress.com.

Dua orang aktifis dari Perth baru-baru ini telah mengunjungi sebuah desa di Kulon progo untuk menyaksikan sendiri perjuangan petani melawan perampasan tanah mereka. Kami melakukan interview kepada beberapa petani mengenai kehidupan mereka dan pandangan mereka tentang kampanye solidaritas untuk membantu mempertahankan tanah mereka sambil bersama-sama menanam benih cabe, minum air kelapa yang segar di ladang dan makan semangka yang baru saja dipanen. Ketika kami mengatakan bahwa dalam website nya, Indo Mines menyatakan bahwa “area dalam lingkup proyek pertambangan tergolong sebagai wilayah yang sangat marjinal untuk pertanian dengan hanya sedikit area yang menyokong pertanian tradisional. Perusahaan kami percaya bahwa proyek pertambangan akan membawa dampak yang positif terhadap aktifitas-aktifitas tersebut”, seorang petani merespon bahwa mereka yang menyatakan hal itu tidak pernah mengunjungi ladang-ladang kami untuk menyaksikan sendiri kesuburannya atau berkonsultasi dengan kami padahal hal itu seharusnya dilakukan. Kenyataanya, Kulon Progo relative makmur dibandingkan dengan desa-desa pertanian lainnya di Jawa mengingat banyaknya varietas tanaman dan jumlah tanaman pangan yang ditanam di lahan yang akan dijadikan area pertambangan. Seorang petani yang kami interview, menyatakan bahwa “seratus ribu orang makan dari tanaman pangan yang kami tanam di tanah ini”. Kulon Progo juga sangat signifikan dalam hal jumlah pemuda yang tinggal dan bertani di daerah tersebut. Tidak seperti wilayah lain di Jawa dan Australia di mana kebanyakan pemuda meninggalkan komunitas desa yang kecil untuk bekerja di kota-kota besar, bertani dipandang sebagai pilihan hidup yang menarik bagi generasi muda.

Tak ada satupun orang di Kulon Progo yang yakin kapan pertambangan akan dimulai, atau tentang seberapa jauh perkembangan rencana tersebut saat ini, karena pemerintah dan korporasi tidak pernah memberikan informasi yang pasti mengenai niatan pertambangan tersebut. Namun ada satu hal yang pasti bahwa: banyak petani Kulon Progo yang bersedia mati mempertahankan tanah mereka. Bagi mereka, bertani adalah hidup mereka. Dengan bekerja di pabrik atau di perusahaan tambang, menjadi pekerja-upahan, meninggalkan tanah mereka dan menjadi pengungsi adalah sebuah pengorbanan otonomi mereka, jalan hidup mereka dan kebebasan mereka, yang tidak akan dapat mereka terima. Pera petani yang kami ajak berbincang menginginkan agar investor dari Perth dan Australia yang terlibat dalam proyek ini agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, agar mengetahui bahwa mereka tengah melancarkan usaha penggusuran secara paksa dan kejam kepada para petani dari tanah mereka sendiri. Apabila para investor mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan bahwa mereka saat ini tidaklah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka akan secara sadar terlibat dalam sebuah tindakan penyerangan terhadap komunitas yang otonom dan mereka telah menjadi musuh kebebasan.

Pak Tukijo—salah satu koordinator PPLP, ketika mencoba mencari informasi mengenai proses pertambangan dan polemik kepemilikan tanah, telah dituduh melakukan penyerangan serupa penghinaan (pencemaran nama baik). Pada persidangan terakhir, seribu petani menunjukkan kekuatan mereka dan solidaritas untuk kawan mereka. Sebelum demonstrasi, (kami) dua orang kulit putih satu-satunya yang tampil ditahan oleh polisi, dan hanya akan dibebaskan setelah demonstrasi berakhir. Polisi menyatakan bahwa mereka takut kalau “media massa akan menyadari bahwa kampanye solidaritas Kulon progo telah mencapai level internasional”. Signifikansi solidaritas internasional juga disampaikan oleh petani Kulon progo yang meminta para aktifis Australia untuk melakukan aksi kampanye perlawanan terhadap investor dan perusahaan Australia tersebut. Hari ini kami mengungkap isu tersebut dan juga tentang partisipasi Indo Mines dan Kimberley Diamonds di dalamnya, kami menuntut agar dua perusahaan tersebut memahami situasi penolakan yanga ada dan kemudian menarik segala upaya mereka untuk proyek pertambangan. Dan apabila mereka tidak dapat mendengar tuntutan kami, maka setiap orang yang membaca pesan ini di Perth yang berniat terlibat dalam even-even yang lebih jauh, tentang informasi dan kampanye solidaritas untuk mencegah kapital Australia berkembang dapat mengirim imel ke KPSolidaritas[at]riseup.net. Melbourne Anarchist Club (MAC) juga telah memulai aksi solidaritas di Melbourne, kontak mereka adalah kpsoli@gmail.com dan website http://kpsolidarity.wordpress.com/

Di samping semuanya, dari kunjungan kami, kami mempelajari bawa para petani Kulon Progo adalah sebuah komunitas yang lugu/baik, yang hanya ingin hidup sendiri tanpa otoritas untuk menanam tanaman mereka dan hidup tanpa campur tangan negara dan kapital. Dan selayaknya harimau yang tersudut, mereka tidak takut untuk secara militan mempertahankan kebebasan mereka dari ancaman semua orang di luar mereka. Kekuatan dari kampanye mereka berasal dari kesadaran politik mereka yang cerdas, penggunaan konsensus dalam proses pembuatan keputusan, ketidakpercayaan mereka terhadap negara dan kapital, penolakan mereka terhadap sistem perwakilan, mediasi dan LSM, penekanan mereka pada solidaritas, mutualisme, aksi langsung dan selebihnya, komitmen absolut mereka pada tanah dan kebebasan.

Foto di bawah ini adalah foto di sebuah ladang di Kulon Progo pada waktu panen semangka dan pada waktu demonstrasi di luar pengadilan selama sidang putusan Pak Tukijo.

Link: http://perth.indymedia.org/?action=newswire&parentview=150334

Perlawanan eksekusi lahan Warga Pandang Raya: Potret resistensi miskin kota melawan ekspansi kapital

2010-03-09T02:31:00.000-08:00

Makassar, 23 Februari 2010

Pandang Raya adalah sebuah pemukiman kecil seluas 4900m2. Posisinya yang strategis, berada di tengah kota dan diapit oleh perumahan dan pusat perbelanjaan terbesar di kota ini, tentu adalah incaran bagi mereka yang tergiur akan peluang investasi di lokasi tersebut. Sama halnya yang terjadi di beberapa tempat lainnya, yang hilang dan terpinggirkan oleh pesatnya pembanguan infrastruktur, pandang raya kini menghadapi ancaman yang sama. Lahan kecil yang hanya dihuni oleh sekitar 40 rumah ini merupakan lahan emas yang kini diklaim oleh seorang bernama Goman Wisan, pengusaha kakao yang berdomisili di kota Palu.
Kasus sengketa ini telah berjalan lama dan menjalani proses persidangan yang memenangkan si pengusaha dan menetapkan keputusan eksekusi lahan tersebut. Surat keputusan ekseskusi tanah berapa kali telah dikeluarkan pengadilan tinggi. Eksekusi pertama gagal dijalankan oleh perlawanan warga setempat, begitu pula dengan ekseskusi kedua juga batal oleh serangkaian aksi yang dilakukan warga di beberapa instansi yaitu BPN, Pengadilan Negeri Makassar, dan Polwiltabes. Warga terus melakukan perlawanan dan mempertahankan lahan serta mencari dukungan solidaritas. Selain secara psinsipil bahwa tanah tersebut merupakan tempat hidup dan bernaung mereka selama berpuluh-puluh tahun, tanah tersebut adalah hak milik mereka yang sah, karena jelas bahwa tanah yang diklaim oleh si pengusaha berada di lokasi yang salah berdasarkan surat-surat tanah yang tertera. Tetapi bagaimanapun legalitas hukum yang dimiliki, kepentingan modal tetap mengambil kuasa. 23 Februari 2010 Eksekusi lahan kembali ditetapkan oleh pengadilan tinggi.

…
Sejak pagi warga setempat telah bersiap menyiapkan strategi, taktik serta amunisi untuk menghadapi eksekusi. Lokasi yang diapit oleh perumahan dan pusat perbelanjaan ini, dihubungkan oleh sebuah jalan diblokade dua arah oleh warga. Berjarak 100 meter dari pemukiman, jalan tersebut ditutup oleh drum panjang dan kawat duri. Batu-batu dari pinggiran jalan dan bambu runcing dikumpulkan warga sebagai amunisi bertahan mereka. Bersama sejumlah mahasiswa dan organ yang bersolidaritas atas ancaman eksekusi ini, menutup jalan sambil berorasi. Sekitar pukul 09:00 pagi satuan kepolisian dari Polsek makasaar timur dikerahkan menuju lokasi lahan. Terdapat 10 mobil PHH atau sekitar 300 satuan aparat diturunkan untuk proses eksekusi ini. Kedatangan aparat serentak membuat situasi mulai memanas, warga mulai bersiap menghadapi aparat yang telah menyusun formasi dengan tameng lengkap.

Saat memulai menyusun formasinya, Sesuatu yang menarik terjadi. Dihadapan aparat kepolisian, warga menyembelih seekor kambing sebagai simbol bahwa apapun yang terjadi mereka akan terus bertahan dan melawan sampai titik darah penghabisan. Ungkapan sakral dari sebuah perlawanan, yang sering mereka utarakan. Hal ini terlihat dari psikologi dan mental yang begitu siap menghalangi eksekusi walau secara kuantitas, jumlah mereka sangat kecil.

Selang beberapa lama aparat mulai mendekati blokade warga. Spontan membuat warga serempak lebih bersiaga. Aparat bergerak maju dan mendekati blokade depan.Warga berteriak memberikan ultimatum agar aparat tidak bergerak maju tetapi tetap saja mereka terus mendekati blockade yang dipasang warga. Keadaan makin memanas, saat polisi mendekat, spontan warga bertahan dengan melemparkan batu ke arah polisi dari sinilah bentrok terjadi. Batu-batu terus dilemparkan, senjata minimal yang bisa digunakan warga untuk menghalangi kemungkinan terburuk terjadinya pembongkaran rumah mereka. Polisi terus bergerak, hingga mampu melewati blokade utama, pertahanan warga mulai terhambur, belum lagi oleh persediaan amunisi yang semakin sedikit. Tapi keadaan kembali berubah, saat beberapa orang melemparkan Molotov. Beberapa orang dari polisi terkena lemparan tersebut, seorang bahkan terkena bakar dan membuat formasi mereka berhamburan dan memecah. Kelabakan oleh lemparan yang terus diarahkan, satuan polisi kemudian mundur. Tetapi keadaan belum mereda, karena formasi atau ring kepolisian pertama diganti oleh Dalmas yang bertameng besi. Dalam cuaca yang cukup panas, satuan ini merengsek maju dan langsung menembakkan gas air mata kearah warga. Dua kali tembakan terus dilemparkan, menyebabkan warga berhamburan karena merasakan perih dan sesak oleh hirupan gas, sambil terus bertahan dengan melempar batu dan Molotov.

Tetapi kembali sesuatu menarik yang terjadi, saat kondisi alam seolah memihak pada pertahanan warga. Oleh arah angin, gas air mata yang dilemparkan justru kembali mengarah ke kerumunan aparat dan membuat mereka juga berhamburan. Lemparan batu yang tersisa, akhirnya melemahkan dan memundurkan dalmas. Saat mereka mundur, warga kembali menyiapkan amunisi batu dan Molotov untuk menghadapi kemungkinan serangan yang kembali datang. Hingga beberapa waktu polisi, masih menahan diri sampai akhirnya seorang dari pimpinan kepolisian meminta perwakilan warga untuk bernegosiasi. Keadaan mereda, saat keputusan eksekusi hari itu kembali dibatalkan. Luapan kegembiraan serentak diekpresikan dengan bersorak dan bernyayi terlebih saat satuan aparat dipulangkan dan meninggalkan lokasi mereka. Bentrokan antara warga dan aparat ini berlangsung kurang dari satu jam, keadaan mereda menjelang pukul 12:00.

…
Kata ‘anarkis” selalu identik oleh kerusuhan dan bentrok. Dilekatkan dengan pengrusakan, lemparan batu, dan tindakan sejenisnya. Merusak makna sesungguhnya bahwa aksi-aksi demikian justru adalah cara untuk mendapatkan kehidupannya. Luapan amarah dari lemparan batu dan Molotov, lagi-lagi dalam pandangan mainstream terlebih oleh media, tiada hentinya mencekoki kita dengan sesuatu yang sifatnya bar-bar dan rusuh. Tetapi sama sekali tidak pernah memandang bahwa cara inilah yang dipaksakan kepada mereka untuk menghadapi kekerasaan yang sesungguhnya dari Negara dan Kapital. Yang tidak akan pernah sebanding hanya dengan lemparan batu dan Molotov itu. Lucunya, medialah yang semakin mendapatkan nyawa dari situasi seperti ini.

Apa yang terjadi di Pandang Raya hari itu adalah sekian dari potret tersebut. Bentuk resistensi warga miskin kota yang bertahan untuk tetap terselip di ruang-ruang kota, walau mereka terus dipaksa dan diusir untuk kepentingan modal (pengusaha) yang terbelalak oleh investasi di lahan kehidupan mereka.
Apakah mereka akan mendapatkan kemenangan? Tak ada yang bisa menjawab, selain bagaimana warga haru terus bersiap mengantungi batu dan amunisi untuk terus bertahan.

Finally…
24 Februari 2010.

Kronologis :
Jarak 100meter dari pemukiman . PHH 10 mobil, mereka datang jam 9:26. ..warga memasang blockade ke2, terdiri dari bale bambu. warga siap sejak jam 8, menyiapkan amunsi : blockade pertama bagian barat berupa drum besar, dan kawat duri. Begitu jg sebelah timur, amunisi lain batu, bambu runcing. Yang mayoritas digunakan oleh peserta aksi. Parang, polisi tiba lemparan Molotov. Sekitar 300 aparat keamanan dari maktim, jumlah warga bersama mahasiswa sekitar 200..setelah orasi, polisi yang tiba 60 menit kemudian datang masang formasi dan tameng lengkap..5 menit kemudian mulai maju mendekati blockade 1. Warga yang memberi ultimatum agar tidak bergerak maju melempari dengan batu. Setelah itu polisi makin maju dan melewati blockade pertama. Molotov mulai dilepmarakan. 3 orang aparat terkena lemparan Molotov. Formasi mulai berhamburan, ring pertama mundur. Dan digantikan oleh ring kedua yaitu dari dalmas dengan tameng besi. Setelah dalmas menrangsek maju, gas air mata mulai ditembakkan ke arah warga. 2 kali tembakan gas iar mata, yang pertama perlawanan makin memicu perlawanan dari warga. tembakan Molotov kedua yang diarahkan kekerumunan warga membuat warga berhamburan. Dibantu oleh kondisi alam khusunya arah angin yang mengarah ke arah polisi. Membuat aparat juga terkena dampak dari gas air mata. Pasca ini, polisi tetap bertahan dan warga yang kehabisan amunisi menyiapkan amunisi baru. Hal ini menyebabkan polisi menahan diri dan meminta perwakilan untuk tidak menyerang. Polisi menarik pasukannya. Eksekusi ditunda dan warga bersorak atas gagalnya eksekusi hari ini.

Tentang Korporasi, Negara, dan Posisi Korban: Sebuah Wawancara Dengan Mereka yang Masih Melawan

2010-03-09T02:29:00.000-08:00

Menurut Cak Ir[1], apakah ada keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dengan hadirnya korporasi di lingkungan Cak Ir?

Pada dasarnya masyarakat tertipu dengan kehadiran korporasi. Tertipu dengan kehidupan yang lebih baik, jaminan kerja, punya uang lebih banyak, lebih modern, lebih enak. Di Besuki[2], pertama kali masyarakat tertipu adalah saat dimulainya pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol tersebut, disosialiasikan kepada masyarakat sebagai pembangunan jalan raya yang akan bisa diakses oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat beranggapan dengan jalan raya tersebut, akan banyak kemudahan yang bisa diperoleh. Jalanan juga akan lebih enak karena diaspal. Ternyata yang dibangun adalah jalan tol yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Semenjak adanya jalan tol tersebut, mobil-mobil mewah berseliweran sementara masyarakat tidak bisa mendapatkan itu dan hanya menjadi penonton saja. Industri pun mulai subur menggeser lahan pertanian. Pabrik pertama yang berdiri adalah Pertamina.

Kerugian utama yang dirasakan masyarakat dengan adanya jalan tol tersebut adalah secara geografis masyarakat menjadi terbelah dua: Besuki timur tol dan Besuki barat tol. Letak desa yang telah terbelah ini juga membawa kerepotan yang lain. Jika ingin mengunjungi rumah saudara yang letaknya satu desa jalannya harus muter-muter. Padahal sebelumnya mengunjungi saudara atau teman begitu lancar karena desa belum terbelah oleh jalan tol itu.

Tanpa kehadiran korporasi, sebenernya warga tetep bisa hidup dan malah akan membuat kondisi lebih nyaman. Sebelum ada pabrik, masyarakat hidup dengan bertani dan kondisinya lebih baik dari sekarang ini.

Cak Ir menyebutkan bahwa dengan pertanian kondisi lebih baik. Tapi apakah hal itu memadai karena tidak semua orang memiliki lahan?

Pertanian yang ada selama ini sebenarnya mendukung kehidupan masyarakat. Di desa terdapat lumbung padi di mana masyarakat bisa meminjam padi di sana jika sedang kekurangan. Padi yang dipinjam tersebut dibayar oleh sang peminjam pada saat panen. Dengan adanya pembangunan, hal-hal seperti itu semakin terkikis. Gotongroyong pun semakin hilang, selain tinggal acara gotongmayat saat ada yang meninggal.

Intinya, tak ada satu pun keuntungan yang diperoleh masyarakat dari hadirnya korporasi, baik itu Lapindo Brantas maupun pabrik lainnya. Masyarakat hanya tertipu. Tertipu dengan taraf hidup yang lebih baik, dapat pekerjaan, modernisasi. Padahal apakah orang kerja di pabrik itu bisa selamanya? Paling lama orang kerja di pabrik hanya dua atau tiga tahun. Setelah itu, usianya akan menua dan akan digantikan dengan orang lain yang lebih muda dan kreatif. Padahal saat dia bekerja di pabrik, dia sudah menggantungkan hidupnya hanya ke pekerjaannya di pabrik. Ketika dia sudah tidak terpakai, dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa.

Sewaktu zaman saya masih kecil, hasil panen yang diperoleh tidak semuanya dijual tapi juga disimpan. Tapi sekarang kondisi tidak lagi seperti itu. Saat mendapat hasil panen, para petani tidak lagi membawa beras tapi uang. Akhirnya dia jadi konsumtif, beli barang ini dan barang itu. Pada saat menjelang musim tanam, uangnya sudah tidak ada lagi.

Jika masyarakat tertipu oleh korporasi dan pembangunan, apakah hal itu mempengaruhi hubungan sosial?

Yang jelas-jelas hilang adalah alat produksi pertanian (sawah). Tanpa adanya alat produksi, bagaimana seorang petani dapat berproduksi? Bagaimana petani dapat menghidupi kehidupannya? Dengan pembangunan dan hadirnya korporasi, sawah-sawah para petani digusur dan dihilangkan. Memang sih, sawah para petani dibeli dengan harga mahal untuk proyek pembangunan dan pendirian pabrik. Tapi uang untuk membeli sawah lagi di tempat lain juga tidak murah. Di lain pihak, dengan kondisi mereka yang kemudian punya uang banyak, kebanyakan masyarakat tidak menggunakan uangnya untuk membeli tanah di tempat lain. Ketika uangnya sudah habis, mereka memilih untuk mencari kerja di pabrik yang telah menggusur sawah mereka. Hal ini sebenarnya adalah penghancuran kebebasan. Sawah yang tadinya adalah penghidupan petani dikuasai oleh orang lain. Secara tidak sadar, kita sedang dibeli oleh orang lain. Setelah sawah sudah tidak ada lagi, kita terus-terusan menghamba pada mereka, orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal. Kita jadi tidak bebas lagi.

Dalam kehidupan sehari-hari pun mulai terjadi kompetisi. Dalam hal kerja, misalnya. Untuk masuk kerja pun pihak pabrik lebih memilih orang yang sebelumnya sudah punya uang untuk nyogok. Dari sini jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Termasuk kompetisi di bidang konsumerisme. Misalnya, sekarang aku sudah punya televisi loh, aku sudah punya motor baru... Orang-orang jadi lebih senang mengumpulkan barang-barang yang sebenernya tidak mereka butuhkan. Orang-orang jadi tidak kreatif dan menjadi individualistik.

Kerugian apakah yang paling menonjol dari perubahan tersebut?

Hubungan sosial hanya dinilai dengan uang. Dengan dominasi uang, orang-orang semakin menghalalkan segala cara untuk menguasai. Gotongroyong juga semakin terkikis. Misalnya, dalam kerjabakti atau ronda. Seseorang bisa membayar orang lain untuk menggantikan dirinya untuk kerjabakti atau ronda. Uang juga memisah-misahkan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, dan mulai membangun status-status sosial yang memisahkan. Misalnya orang kaya males berhubungan dengan orang miskin, dan sebaliknya, orang miskin merasa minder dengan orang kaya.

Bukankah uang telah lebih dulu ada bahkan sebelum industrialisasi tumbuh subur?

Sebelum industrialisasi seperti sekarang, uang memang sudah ada, tapi tidak terlalu signifikan dan tidak semenggila seperti sekarang. Orang-orang masih terbiasa untuk saling mengunjungi dan suasana kekeluargaan benar-benar hidup. Misalnya ada orang sakit, dengan kesadarannya sendiri orang-orang saling membantu orang lainnya. Lalu pada hari raya misalnya, orang-orang bisa saling mengunjungi hampir ke semua rumah. Suasana ramai bisa berlangsung sampai seminggu penuh. Sekarang suasana tidak lagi seramai dulu. Di hari ketiga lebaran saja, orang-orang sudah memikirkan pekerjaannya. Hal lainnya karena adanya teknologi juga. Dengan adanya HP, orang merasa sudah cukup bersilaturahmi hanya dengan mengirimkan sms atau menelpon tanpa perlu bertatap muka.

Dengan posisi saat ini, di mana posisi negara?

Justru negara melindungi orang-orang kaya dan para korporat untuk menghisap masyarakat. Bakrie tidak mungkin bisa ada di porong tanpa izin Bupati atau Gubernur. Pemerintahlah, yang bersama korporasi menghancurkan kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak pernah sekali pun melindungi masyarakat. Justru masyarakat ditakut-takuti oleh mereka. Contohnya saat pembebasan tanah dan pembangunan jalan tol. Jika masyarakat tidak mau menjual tanahnya, diancam telah menghambat langkah pembangunan.

Apa sih yang bisa diberikan oleh negara untuk kita? Negara hanya memungut pajak dan sebagainya demi keuntungan diri mereka sendiri. Masyarakat tetap menjadi sampah. Tapi kebanyakan orang tidak sadar bahwa negara itu dibiayai oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat masih banyak yang merasa takut terhadap negara.

Berarti negara adalah institusi yang perlu dilawan juga dong?

Dengan sekuat tenaga dan pikiran negara harus dilawan. Tanpa negara masyarakat tetap bisa hidup ko. Memang masyarakat pada umumnya takut jika tak ada negara maka hidupnya akan dijajah oleh negara lain. Kenyataannya, sebelum dijajah negara lain kita telah dijajah oleh negara kita sendiri. Lagian memangnya jika akan dijajah negara lain apakah kita akan diam saja? Ketika tidak ada negara, kita bisa bikin peraturan kita sendiri, hidup berkelompok, dan mencari solusi sendiri. Negara tidak menjamin apa-apa. Buktinya banyak undang-undang tapi tidak pernah beres. Belum lagi undang-undang itu tidak pernah lebih dahulu ditanyakan ke kita. Saat kita akan melakukan sesuatu, kita tidak tahu apa-apa tiba-tiba dituduh melanggar dan dikenai sangsi.

Jika Cak Ir merasa korporasi hanya mampu merusak dan negara juga menindas, lalu di manakah posisi Cak Ir?

Jika kita hanya terus menerus diam, jelas kita adalah korban karena kita tidak berdaya. Kita jadi tidak bebas lagi dan hanya mengikuti peraturan yang ada. Contohnya dalam kasus lapindo, soal penentuan peta terdampak dan bukan[3]. Seharusnya dalam kasus ini, siapa pun yang merasa hidupnya menjadi rusak karena Lapindo adalah korban—bukan berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Agar tidak terus menerus menjadi korban, kita harus menghancurkan mereka yang telah merusak hidup kita. Tanpa menghancurkan korporasi dan negara, tidak akan pernah ada kehidupan baru yang lebih baik. Kita mungkin bisa pindah ke tempat lain, tapi selama korporasi dan negara tetap ada, mereka juga akan tetap menghancurkan kita di tempat yang lain. Kita tidak hanya sekedar menuntut kehidupan baru yang lebih baik, tapi juga harus menghancurkan korporasi dan negara karena mereka memang perusak dan penindas itu sendiri.

Dalam konteks kasus Lapindo, masyarakat pada umumnya hanya menuntut kompensasi. Dengan posisi seperti itu korporasi dapat dengan mudah meremehkan kita. Mereka akan menganggap kita tidak punya kemampuan melawan dan tidak akan berani menuntut sesuatu di luar skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan korporasi. Masyarakat pada umumnya tidak sadar bahwa korporasi selalu punya cara untuk mengelit sehingga masyarakat akan selalu kalah. Contoh lainnya adalah harga tanah (yang diklaim oleh Lapindo dan pemerintah sebagai harga ganti rugi)[4] yang semula satu juta per meter persegi akan diganti menjadi 900 ribu per meter persegi. Nanti, belum lagi uang itu turun, mereka akan dengan mudah menurunkan harga secara sepihak. Masyarakat harus sadar bahwa masyarakat akan selalu dalam posisi yang lemah jika berada dalam medan perang mereka.

Apa yang telah Cak Ir lakukan untuk melawan perusakan dan penindasan tersebut?

Selama ini saya mencoba untuk membangun kesadaran bersama teman-teman bahwa bagaimanapun jika kita hanya menuntut kompensasi tanpa menuntut si perusak dihukum, maka kita akan selalu dibayangi ketakutan-ketakutan. Hal ini tidak berlaku hanya untuk kasus Lapindo saja. Di manapun korporasi-korporasi dan orang-orang kaya akan berlaku seperti itu. Yang menghancurkan gunung, membuang limbah ke laut, yang membikin hutan gundul itu bukan orang miskin tapi korporasi dan orang-orang kaya itu. Korporasi dan orang-orang kaya harus dihentikan. Untuk saat ini, karena negara masih ada, maka negara yang harus menghukum mereka. Tapi jika negara memang tidak bisa, masyarakat sendirilah yang harus menghukum si perusak ini. Kasus lapindo ini sudah berjalan selama hampir 4 tahun dan negara sama sekali tidak berbuat apa pun. Hukum bisa dibeli dan dibohongi. Karenanya masyarakat sendirilah yg harus menghukum si perusak. Misalnya dengan menduduki kantor dan menghentikan aktifitasnya. Sayangnya, masyarakat pada umumnya masih belum berani dan sadar untuk melakukan hal ini. Mereka masih menginginkan kompensasi saja, hanya sebatas itu.

CATATAN:

[1] Cak Ir adalah panggilan akrab Muhamad Irsyad, seorang pejuang yang tetap teguh melawan Lapindo dan negara semenjak pertama kali kasus luapan Lumpur Lapindo. Lelaki yang dulunya petani ini pernah berkali-kali mendapatkan teror seperti ancaman fisik, rumahnya dibakar, dan yang terakhir rumahnya dilempar batu sebesar kepala bayi. Sampai sekarang lelaki yang tinggal di Besuki Timur ini masih sering dianggap provokator oleh orang-orang konservatif di desanya karena mengadvokasikan perlawanan tanpa henti terhadap Lapindo dan negara. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh ayah dari 3 anak ini di antaranya adalah, kampanye kejahatan Lapindo, demonstrasi melawan Lapindo, pembangunan komunitas Al-Faz (diskusi, perpustakaan komunitas, kegiatan bermain bersama anak-anak), dan lain-lain.

[2] Besuki adalah nama desa di Kelurahan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah ada jalan tol Surabaya – Gempol, desa Besuki terbelah menjadi dua bagian: Besuki Barat dan Besuki Timur.

[3] Sampai saat ini, penentuan peta terdampak luapan Lumpur Lapindo berdasarkan Perpres no 14 tahun 2007, Perpres no 48 tahun 2008, dan Perpres no 40 tahun 2009. “Peta terdampak” adalah istilah di mana suatu wilayah terkena dampak dari luapan Lumpur Lapindo sehingga berhak mendapatkan ganti rugi. Tidak semua desa mendapatkan ganti rugi. Dalam Perpres no 14 tahun 2007, hanya empat desa yang dikategorikan berhak mendapatkan ganti rugi, yaitu Renokenongo, Jatirejo, Siring (ketiganya masuk dalam Kecamatan Porong), dan Kedungbendo (Kecamatan Tanggulangin). Perpres no 48 tahun 2008 hanya memasukkan 3 desa dari Kecamatan Jabon, yaitu Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki Barat. Sementara Perpres no 40 tahun 2009 hanya memasukkan Siring Barat, Jatirejo Barat, dan 3 RT dari desa Mindi (semuanya Kecamatan Porong). Pembagian wilayah yang jelas diskriminatif ini membuat perpecahan horisontal dan kecemburuan sosial. Padahal ada banyak desa-desa lain yang merasakan dampak nyata dari luapan Lumpur Sidoarjo.

[4] Lapindo dan pemerintah konsisten menggunakan frasa yang sama, “ganti rugi”, sebagai kalimat ganti dari “jual beli”. Dalam kasus luapan Lumpur Lapindo, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi, yang terjadi adalah aset masyarakat (yang daerahnya telah ditetapkan masuk ke dalam peta terdampak) dibeli oleh Lapindo dan pemerintah. Desa-desa yang masuk peta terdampak lewat Perpres no 14 tahun 2007, asetnya akan dibeli oleh Lapindo. Untuk desa-desa yang masuk peta terdampak lewat Perpres no 48 tahun 2008, asetnya akan dibeli oleh pemerintah. Sementara desa-desa yang masuk peta terdampak lewat Perpres no 40 tahun 2009 asetnya tidak dibeli. Pemerintah hanya memberi kompensasi uang kontrak selama satu tahun sebesar Rp. 2,5 juta per kepala keluarga dan jatah hidup sebesar Rp. 300 ribu per jiwa selama enam bulan.

LAPORAN REFLEKSI PERJUANGAN GERAKAN TANI PERSIL IV DELI SERDANG

2009-11-16T02:07:00.000-08:00

Gerakan Tani Persil IV adalah organisasi Tani yang didirikan pada pertengahan Agustus 2006 di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Merupakan organisasi independen yang sedang berjuang melawan kebiadaban kapitalisme dalam kasus perampasan tanah seluas 525 Ha.

Tanah milik rakyat seluas 525 Ha yang dirampas PTPN II pada tahun 1972 ini menyisakan segudang derita yang akut, mulai petani harus pindah ke daerah lain untuk mencari penghidupan yang baru ataupun tetap bertahan dengan konsekuensi akan menjadi buruh di atas tanahnya sendiri bahkan harus beralih profesi menjadi pedagang keliling atau mati dalam siksaan batin.

Berlalu tanpa ada harapan dan hidup dalam ketakutan dibawah tirani Orde Baru yang menghamba kepada kepentingan Modal, seolah-olah mereka harus dipaksa untuk melupakan tragedy berdarah itu, gubuk-gubuk dibakar di depan mata, tanaman siap panen dibabat habis oleh segerombolan loreng-loreng mengatas namanakan Negara, pukulan-pukulan yang membabi buta, rumah hanya tinggal tiang pondasi karena atapnya dibakar sekelompok orang tak dikenal, suatu pengalaman hidup yang menjadi trauma mendalam ketika berusaha mempertahankan haknya.

Tahun 1998 adalah titik awal perjuangan kaum tani dari gerakan tani Persil IV, sesuai dengan Surat Kepemilikan Tanah yang mereka punya dinamai dengan tanah Persil IV maka dinamakanlah perjuangan mereka menjadi perjuangan Tani Persil IV.

Perjuangan dilakukan dengan melakukan gugatan pengadilan terhadap PTPN II, dari tingkat PN hinggah MA, alhasil perjuangannya terjebak dalam legalitas hokum Negara yang pasti akan berpihak terhadap kepentingan modal, walaupun sampai di tingkat MA gugatan dimenangkan oleh masyarakat tapi ada cara lain untuk menyelamatkan PTPN II yaitu dikabulkannya PK PTPN II di MA.

Metode perjuangan yang seperti itu akhirnya hanya akan membawa perjuangan, mereka ke alam bawah sadar yang kebanyakan terbius oleh janji palsu pengadilan dan hanya melahirkan situasi ketergantungan. Belum lagi upaya-upaya pihak PTPN II yang gencar melakukan lobi di tingkat pemilik tanah.

Dari tahun 1998 hinggah 2006 perjuangan Persil IV hanya menggantungkan nasibnya pada gerakan lobi dengan kepemimpinan organisasi yang semerawut dan elitis, jelas sekali strategi yang mereka lakukan akan menjadi bom waktu yang siap meledak dan akhirnya akan melahirkan ketergantungan dan perpecahan, belum lagi kepentingan-kepentingan busuk beberapa LSM yang coba mengendap di tubuh Persil IV.

Agustus tahun 2006 adalah titik dimana perjuangan petani Persil IV mengalami beberapa perubahan strategi, diawali dari masuknya organisasi aliansi mahasiswa yang independent bernama SMAPUR (Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Untuk Perjuangan Rakyat), yang akhirnya melakukan pengorganisiran hinggah sekarang.

Pengorganisiran yang dilakukan melahirkan sebuah organisasi perjuangan tani yang bernama GTP IV (Gerakan Tani Persil IV) Deli Serdang, dengan jumlah Organiser 8 mahasiswa yang live in.

Gerakan – gerakan pendudukan lahan mulai dilakukan, serta penekanan-penekanan politik ke lembaga Negara tetap digunakan sebagai strategi. Akhirnya PTPN II mengakui secara tertulis bahwa tanah adalah milik petani, tetapi mereka mengklaim tanaman adalah tetap milik mereka.

Akhirnya ini menjadi bisnis oleh pejabat-pejabat PTPN II, Kepolisian, Mafia dan lembaga Negara lainnya, dengan cara membuat KSO (Kerja Sama Operasional) pemanenan dengan perusahaan lain agar tetap bisa melakukan pemanenan, walaupun dalam hukum formal ini illegal (tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian di atas obyek yang berperkara) namun ini berjalan hinggah sekarang.

Konsentrasi strategi perjuangan adalah melakukan pembunuhan terhadap sawit karena hanya tanaman yang di klaim milik PTPN, tetapi petani harus berhadapan dengan ratusan preman, polisi dan tentara di lahan mereka, petani berusaha melakukan penanaman tanaman tumpang sari di tanah mereka karena PTPN telah mengakui bahwa tanah adalah milik petani, dan penanaman tanaman tumpang sari juga digunakan sebagai strategi untuk menumbuhkan semangat turun ke lahan sekaligus sebagai sikap penunjukkan identitas kepemilikan lahan/alat produksi.

Strategi ini hanya berjalan 3 bulan terhitung mulai dari januari hinggah maret 2007 karena semua tanaman tumpang sari yang ditanam petani dibabat habis oleh oknum PTPN II dan menyusul pada pertengahan 2007 posko induk perjuangan Gerakan Tani Persil IV dibakar ketika posko sedang kosong.

Dari kondisi inilah petani mulai hilang kesabaran dengan mencoba untuk konfrontasi terbuka dengan preman-preman bayaran PTPN II, beberapa kali bentrokan terjadi, dan petani bisa kembali menduduki lahan mereka, namun hanya bertahan hinggah awal 2008 karena lahan dikuasai kembali oleh preman-preman.

Akhir 2008 merupakan titik klimak kejenuhan perjuangan Tani Persil IV, di tingkat Organiser (mahasiswa) juga semakin melemah karena beberapa organizer yang live in di basis dituntut untuk menyelesaikan study akhirnya (sarjana) dan hanya tinggal 3 orang yang bertahan untuk mengorganiser di basis, banyak hal kami akui secara jujur bahwa pengorganisiran di Persil IV memiliki banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan.

Dari kondisi yang kami paparkan di atas kami sedang berusaha untuk memperbaiki kembali kekurangan-kekurangan kami, dan mencoba berusaha untuk memulai lagi dengan semangat dan strategi baru dengan prinsip-prinsip anti otoritarian.

Dalam pertemuan akbar Refleksi Perjuangan Gerakan Tani Persil IV yang difasilitasi oleh SMAPUR (Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Untuk Perjuangan Rakyat), pada Minggu 4 Oktober 2009, yang hanya dihadiri 50% seluruh anggota Gerakan Tani Persil IV Deli Serdang membuahkan beberapa kesepakatan yaitu : menyatukan kembali kekuatan yang telah melemah, pendudukan lahan, penguatan organisasi dan membunuh sawit.

Salam Solidaritas …!!!

NB : Hari ini, esok dan kedepan kapitalisme tidak akan pernah berhenti menggilas kehidupan jika kita tidak melakukan sesuatu yang akan menghancurkan mereka, perlawanan itu akan berarti jika kita melakukannya dengan kecerdasan dan perlawanan akan berakhir konyol jika tanpa kecerdasan, dan itu hanya ditemukan jika kita melebur didalamnya.

Reportase Kebangkitan Petani Polongbangkeng, Takalar

2009-11-16T02:04:00.001-08:00

Reportase Kebangkitan Petani Polongbangkeng, Takalar

RENTANG PERJUANGAN SELAMA 27 TAHUN

Di Polongbangkeng Utara dan Selatan, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, sekitar 50 km dari Makassar. Selama lebih dari 27 tahun tanah petani dirampas untuk ditanami tebu oleh Pabrik Gula PTPN XIV (persero).

Awal Mula Perampasan

Dibentuk berdasarkan PP No. 19/1996, PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) adalah satu dari sekian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agribisnis. PTPN XIV merupakan penggabungan kebun-kebun proyek pengembangan PTP di Sulawesi, Maluku dan NTT yaitu eks PTP VII, PTP XXVIII , PTP XXXII dan PT Bina Mulia Ternak (BMT). PTPN XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit pabrik pengolahan dengan komoditi kelapa sawit, gula , karet, kakao, kelapa hibrida, kelapa Nias, pala, kopi pada areal konsesi seluas 55.425,25 ha.

Khusus komoditi gula PTPN XIV kini mengelola tiga pabrik gula yaitu PG Camming dan PG Arasoe di Kabupaten Bone dan PG Takalar di Kabupaten Takalar dengan total areal seluas 14.312 ha. Dalam setahun, ketiga pabrik ini memproduksi 36.000 ton atau memasok 1,33 % konsumsi gula nasional yang mencapai 2, 7 juta ton.

PG Takalar PTPN XIV beroperasi di Polong-bangkeng sejak tahun 1982. Sebelumnya beroperasi dengan nama PTP XXIV-XXV. PG Takalar PTPN XIV adalah peralihan dari PT Madu Baru, yaitu sebuah perusahaan pabrik gula milik Sultan Hamengkubuwono yang sebelumnya telah berdiri dan membebaskan sebagian tanah petani sejak tahun 1978. Namun pada tahun 1980 PT Madu Baru mundur dari rencana pengolahan perkebunan tebu setelah terjerat kasus penyelewengan dana pembebasan tanah, sehingga digantikan oleh PTPN XIV berdasarkan SK Bupati Takalar tahun 1980.

Penolakan yang dijawab dengan Represi kejam

Reaksi petani atas pembangunan pabrik telah menunjukkan penolakan sejak PT Madu Baru berdiri. Tidak adanya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat oleh dikeluarkannya izin sepihak pembangunan pabrik serta penetapan ganti rugi yang sangat tak sebanding yaitu Rp. 10/m², adalah alasan penolakan petani. Bahkan pembebasan lahan berjalan penuh dengan manipulasi dan intimidasi. Serangkaian ancaman dan tindakan kekejaman dilakukan aparat TNI. Pengrusakan dan pengambilan tanah secara paksa, pemukulan, penangkapan atas tuduhan kriminal, penembakan, bahkan pembunuhan. Sebagai contoh, pada November 1978 Lewa Dg. Rowa seorang petani ditemukan tewas dengan kaki tergantung, kasusnya tak pernah diusut hingga hari ini.

Setelah peralihan PT Madu Baru kepada PTPN XIV, intimidasi masih terus berlanjut untuk mempercepat penguasaan lahan petani. Bahkan diperparah dengan mencap warga yang menolak pembebasan lahan sebagai PKI. Adalah makar bagi setiap tindakan yang tak sejalan atas kebijakan pemerintah. Ini adalah pola standar di masa itu yang digunakan negara untuk mematahkan perlawanan.

“Karaeng” atau golongan keturunan bangsawan turut berperan dalam upaya pembebasan lahan. Di tengah masyarakat, kelompok ini memiliki posisi dan wewenang lebih tinggi bahkan menempati jabatan dalam struktur pemerintahan. Selain informan, mereka juga mengelabui dan merepresi setiap bentuk penolakan petani.

Atas SK Bupati Takalar tahun 1980, izin HGU diterbitkan selama 25 tahun bagi beroperasinya Pabrik gula PTPN XIV. Ditipu oleh status tanah dan jani bahwa tanah petani akan kembali setelah masa HGU berakhir membuat warga terpaksa menandatangi perjanjian dan menerima pembayaran ganti rugi atas tanah. Ditambah posisi warga yang tersudutkan oleh intimidasi. Meski begitu, sejumlah petani tak sedikitpun pernah mendapatkan ganti rugi.

Lebih dari 6500 m2 lahan dikuasai pabrik gula PTPN XIV, 4000 m2 lahan tersebar di 12 Desa di dua kecamatan yaitu Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar, 2500 m² lahan tersebar di Gowa dan Jeneponto. Penguasaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi negara ini adalah penghilangan sumber kehidupan petani.

Kebangkitan Petani

Penantian selama bertahun-tahun tak mampu membendung keterpurukan dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Perlawanan petani merebut kembali tanahnya akhirnya mulai dilakukan.

Tahun 1999, pendudukan lahan bermula, secara individu petani mulai melakukan aksi langsung pengambilan tanahnya. Menduduki lahan, mengolah dan mengganti tebu dengan tanaman yang lebih produktif (ubi kayu, jagung, palawija) terjadi di beberapa areal perkebunan .

Tahun 2005, status HGU PTPN XIV seharusnya berakhir tetapi PTPN XIV terus melakukan aktivitasnya seolah-olah HGU tak punya batas waktu. Petani pun terus melakukan pengambilalihan lahan, petani di desa lainnya juga melakukan hal sama. Reclaiming meluas, diperkuat keyakinan bahwa status tanah telah kembali karena masa HGU telah berakhir.

Tahun 2007, dua tahun lewat dari batas HGU, tetap tak ada kejelasan atas pengembalian tanah petani. Reclaiming makin meluas dan dilakukan secara massal hampir di seluruh desa di Kec. Polongbangkeng. Pembakaran lahan, pendudukan dan pematokan areal perkebunan, pengalihan fungsi lahan menjadi menjadi persawahan, ternak dilepaskan di perkebunan tebu, serta penggagalan pembibitan lahan tebu adalah sejumlah aksi langsung yang sangat signifikan mengambil kembali tanah pertanian.

Tahun 2008. akibat aksi reclaiming petani ini telah mengancam aktivitas PTPN XIV, sehingga satuan Brimob terus diturunkan melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Warga menjalankan taktik jenius, melepaskan ternak sapi mereka ke areal perkebunan tebu. Ini dimaksudkan sebagai upaya merebut kembali tanah tersebut, sekaligus mensabotase tanaman illegal yang ditanam PTPN di tanah mereka. Brimob yang terlatih tersebut terus disiagakan menghalau aksi petani. Dalam sebuah aksi protes, petani dihadang oleh pasukan bersenjata lengkap. Insiden penembakan pun meletus. Insiden ini melukai 4 orang petani. Konflik petani dan PTPN XIV kembali terangkat dan menjadi sorotan. Resistensi warga semakin meningkat apalagi setelah Bupati Takalar secara sepihak kembali menerbitkan sertifikat HGU PG Takalar berlaku sampai 2024.

Tahun 2009, sepanjang tahun dan hampir setiap harinya, petani Polongbangkeng mempertahankan lahan mereka. Sepanjang itu pula mereka mendapatkan tekanan aparat yang terus disiagakan PTPN XIV. Penembakan kembali terjadi hanya dalam kurun waktu tidak sampai setahun. Pada 9 agustus 2009, sebuah aksi protes yang dimaksudkan petani untuk mencegah traktor milik PTPN XIV mengolah lahan mereka, dihalau secara brutal oleh aparat Negara. Satuan polisi dari Polresta Takalar, bersama 2 SSK Brimob dan PHH membabi buta melemparkan gas air mata dan tembakan pada kerumunan petani yang berkumpul. Setidaknya 8 orang petani tertembak, satu di antaranya mengalami luka serius di kepala karena ditembak dari jarak dekat, sementara sebagian besar lainnya juga mengalami luka-luka. Dari kejadian tersebut 7 petani ditangkap di lokasi kejadian.

Pasca kejadian ini, polisi terus melakukan penyisiran dan intimidasi ke rumah-rumah warga. Intimidasi lewat jalur hukum, mengkriminalkan petani, berbagai taktik digunakan PTPN XIV dalam memperlemah perjuangan Petani.

Upaya-upaya melemahkan Perjuangan Petani

Terdesak dengan aksi petani yang tak kunjung mereda, dimana mengancam kegagalan obsesi swasembada gula yang diprogramkan, akhirnya membuat pemerintah, PTPN dan polisi mendorong upaya diplomasi dan pendekatan kepada sejumlah warga secara terbatas. Wakil Gubernur Agus Arifin Numang turun langsung ke Takalar untuk bertemu dengan petani. Tetapi ini sekali lagi tak melibatkan petani secara keseluruhan, dan pada akhirnya ber-buah solusi sepihak yang tidak didukung oleh sebagian besar petani.

Keputusan pertemuan yakni Program Tebu Rakyat (TR) tak ubahnya sebagai sogokan agar petani melupakan siapa sebenarnya pemilik tanah dan siapa yang merampoknya. Mereka dijanjikan sekian luasan tanah untuk digarap dengan status hak kelola perkebunan tebu. Bukannya mengembalikan tanah petani, corak kapitalistik yang kental dalam program tersebut menjadikan petani hanya dijadikan buruh untuk menyuplai bahan baku produksi. Sebuah pembodohan dan manipulasi sejarah tanah, yang untungnya tidak disepakati oleh mayoritas petani.

Adu domba dan politik pecah belah terus dilancarkan, yang menyulut konflik horizontal akibat dominasi beberapa elit-elit masyarakat yang tergabung dalam sebuah tim perwakilan dari seluruh desa, justru beralih menjadi musuh yang mengambil keuntungan dalam program tersebut.

Di bulan Agustus 2009, diplomasi kembali digagas. Kali ini giliran polisi yang maju. Kapolda Sulselbar Mathius Salempang yang langsung turun tangan. Tapi, seperti sejarah selalu mengajarkan, diplomasi takkan pernah memenangkan kaum yang ditindas. Perjuangan petani kini dibelokkan dengan cara mendudukkan mereka pada hukum formal, sebuah tempat yang tidak pernah menyediakan tempat bersahabat bagi petani.

Epilog

Keberadaan Pabrik Gula PTPN XIV hampir 30 tahun telah secara drastis mengubah kehidupan petani Polongbangkeng. Akan tetapi, saat mereka menjadi tumbal atas ambisi tak kenal batas, petani Polongbangkeng telah memahami siapa musuh mereka dan bagaimana sistem ini berjalan. Mereka mengajarkan bagaimana berjuang dengan sepenuh hati. Mereka menunjukkan bahwa hanya dengan 'aksi langsung', dan bukan berunding atau memohon belas kasihan pejabat, kehidupan mereka bisa berubah. Mereka membuktikannya saat menduduki lahan-lahan secara sepihak, menanaminya langsung, panen padi dan jagung dirasakan kembali setelah hilang selama 27 tahun.

Dalam situasi terakhir, petani terus dihantui teror negara terkait kriminalisasi karena menuntut hak. Penggrebegan, intimidasi, pengawasan, penjemputan paksa, interogasi, penahanan, dan tindakan lainnya terus menerus dilancarkan. Ini adalah upaya sistematis untuk melihat perjuangan petani hancur lebur. Tetapi kita semua tahu, mereka tak mungkin bertahan hingga hampir 30 tahun di bawah tindakan-tindakan dan intimidasi kejam jika tak ada semangat hidup yang terus menyala di dada mereka. Semangat hidup yang berarti bersiap untuk mati, sebagaimana yang mereka sering serukan!

UPDATE TAKALAR

2009-11-16T02:03:00.001-08:00

PAKAI PELURU TAJAM, POLISI KEMBALI TEMBAKI WARGA

Polisi kembali menembaki warga Polongbangkeng, Kabupaten Takalar. Ini adalah ketiga kalinya sejak kasus perampasan tanah oleh PTPN XIV ini muncul ke permukaan akhir 2008 lalu.

Hari Minggu, 25 Oktober 2009, warga mendengar kabar adanya aktifitas pengolahan lahan yang dilakukan oleh pihak PTPN XIV. Sekitar jam 4 sore, 10 (sepuluh) orang warga mendatangi lokasi di Blok K Desa Barugayya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Takalar. Namun belum sampai di lokasi, aparat yang mengawal pihak PTPN, menghadang warga. Mereka mengusir dan memerintahkan untuk kembali ke rumah masing-masing jika ingin aman. Tidak menerima hal tersebut, terjadilah adu mulut tentang latar belakang pengolahan dan kasus ini sebelumnya. Kemudian ada 4 (empat) orang dari satuan Brimob dan satu orang intelijen Kodim, yang terus mendesak warga untuk pergi dari lokasi.

Karena terdesak dan waktu telah menunjukkan pukul 6 petang, warga terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Kepulangan warga ternyata disusul oleh 1 (satu) mobil Brimob. Dalam perjalanan pulang, saat warga masih berjarak sekitar 1 km dari lokasi pengolahan, mobil aparat mendekati rombongan warga dan bergerak melambat. Saat itulah aparat yang ada di atas mobil langsung melompat turun dan menembak secara membabi buta ke arah warga.

Peluru Tajam

Terjadi kepanikan luar biasa, karena warga tidak menyangka akan mendapat tembakan dari polisi. Menurut pengakuan warga, polisi menggunakan peluru tajam saat kejadian tersebut. Ini membuat warga terpencar untuk menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Namun, Basse Dg Gassing (50 tahun) dan Bandu Dg Gissing (70 tahun) yang telah berusia lanjut akhirnya tidak bisa menghindari pengejaran di bawah rentetan tembakan. Dg Gassing dan Dg Gissing pun ditangkapi dan langsung dibawa ke kantor polisi.

Tidak cukup satu jam berselang, polisi kemudian bergerak masuk ke arah perkampungan warga di Kampung Ko’mara dengan menembak secara acak. Dari arah belakang rumah warga, polisi terus melakukan intimidasi dengan menembakkan gas airmata. Hal tersebut terus berlangsung hingga jam sepuluh malam.

Sejarah Panjang Tiga Dekade

Penghadangan warga atas aktifitas PTPN XIV yang kemudian direspon aparat dengan penembakan membabi buta, adalah kelanjutan dari perjuangan warga selama hampir tiga dekade. Sejak tahun 1980, tanah mereka diambil negara untuk dijadikan perkebunan tebu. Prosesnya berlangsung penuh tekanan, manipulasi dan represi aparat negara. Tahun 1999, seiring melemahnya rezim otoritarian Orde Baru, tanpa dikomando dan keterlibatan pihak luar, petani kembali bangkit dan berjuang mengembalikan tanah mereka yang dirampas. Mereka melakukan pendudukan dan aksi langsung (reclaiming), sebagai protes dan manifestasi perjuangan.

Meski belakangan diperlemah dengan upaya-upaya diplomasi serta represi negara, warga terus bertahan. Salah satunya dengan melakukan penghadangan serta sabotase atas aktifitas PTPN XIV yang mengancam kehidupan warga. Ini adalah bentuk swa-aktifitas warga Polongbangkeng Takalar yang berkembang secara mandiri.

Ribuan Petani Kulon Progo Melawan Kejahatan Korporasi

2009-11-16T01:59:00.000-08:00

Ribuan Petani Kulon Progo Melawan Kejahatan Korporasi hingga bertempur
terhadap Polisi

Sejak pagi hari (Senin, 20 Oktober 2009) sekitar 2000 petani pesisir yang
tergabung dalam PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) Kulon Progo sudah
menempati jalan di depan kantor bupati Kulon Progo, Wates. Mereka datang
dengan 28 truk, untuk menyampaikan sikap penolakan rencana proyek
penambangan pasir besi di acara konsultasi publik proyek penambangan
pasir besi. Sikap masyarakat pesisir ini adalah bentuk aksi yang sudah
puluhan kali ditempuh Petani Pesisir Kulon Progo.

Konsultasi Publik ini dihadiri oleh oleh pemprakarsa proyek PT. Jogja
Magasa Iron (JMI), instansi pemerintah, LSM, perangkat desa dan
masyarakat. Acara ini mengundang masyarakat pesisir (petani) terdampak tak
lebih dari 25 orang. Tetapi saat memperlihatkan undangan, ada sejumlah
orang yang ditolak masuk ruangan. Alasan panitia, nama mereka tidak
terdaftar di buku tamu walau mereka memegang undangan. Sempat terjadi
negosiasi alot dengan panitia penyelenggara, karena sejumlah masyarakat
ini tergabung dalam PPLP, dilarang masuk. Hingga akhirnya Ketua PPLP,
Supriyadi dan beberapa orang yang terdaftar saja diperbolehkan masuk
Gedung Kaca, Pemkab Kulon Progo.
Sementara di luar gedung, aksi ribuan petani terus berlanjut melakukan
orasi, pembentangan spanduk, papan protes dan aksi teatrikal tentang
petani melawan pemodal tambang dan birokrat berdasi. Penjagaan ketat
dilakukan berlapis dengan menurunkan 600 personil polisi (PHH) dan mobil
water cannon. Polisi sempat terkecoh hingga warga bisa melewati lapis
pertama penjagaan polisi dan berhamburan di hadapan penjagaan lapis kedua.
Massa yang berhadapan langsung tepat di depan penjagaan lapis pertama ini,
sempat menggeser dan memindahkan besi palang pembatas polisi. Massa
kemudian menggantinya dengan membuat garis batas antara mereka dan polisi
berupa spanduk penolakan bertuliskan “Masyarakat Pesisir Kulon Progo
Menyatakan Menolak Penambangan Pasir Besi dan Eksploitasi Alam Sampai
Titik Darah Penghabisan”.

Di dalam Gedung, Wakil Ketua PPLP, Sutarman menginterupsi sidang yang
dipimpin oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Mulyono. Sutarman membacakan sikap
resmi PPLP dihadapan Dirut PT.JMI Philip Welten, Komisaris PT.JMI: GKR
Pembayun, GBPH Joyokusumo, KPH Condrokusumo, KPH Ariyo Seno, Lutfi Hayder
dan peserta sidang lainnya. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan
Sutarman bahwa “Proyek Penambangan Pasir Besi ini berpotensi merusak
sistem sosial masyarakat, merusak lingkungan dan ekonomi rakyat mandiri,
maka masyarakat pesisir melalui komunitas PPLP(Paguyuban Petani Lahan
Pantai) mendesak pemerintah Pusat Indonesia, Provinsi Yogyakarta dan
Kabupaten Kulon Progo untuk segera membatalkan rencana penambangan biji
besi di kawasan pesisir Kulon Progo.”

Sutarman juga menyampaikan supaya Pemkab Kulon Progo dan PT. JMI segera
bertemu langsung masyarakat pesisir di luar gedung demi memahami aspirasi
masyarakat yang sesungguhnya. Namun seusai pernyataan sikap dibacakan,
Wakil Bupati Kulon Progo Mulyono, selaku moderator sidang publik
menyatakan “Apabila nanti ada hal-hal yang menggangu acara ini maka
sepenuhnya ketertiban dan keamanan kami serahkan kepada Bapak Kapolres dan
Jajarannya. Oleh karena itu apabila bapak/ibu yang masuk dengan baik
dengan undangan ataupun tanpa undangan, bisa mengikuti dengan tenang kami
silahkan, namun kalau mengganggu jalannya sidang tentu hal ini kami
serahkan sepenuhnya kepada bapak kapolres Kulon Progo". Pernyataan itu
dinilai terlalu intimidatif oleh Sutarman, tidak lama setelahnya 20 orang
yang tergabung dalam PPLP memutuskan keluar meninggalkan sidang.
Supriyadi, Ketua PPLP menegaskan, “Keinginan kami masuk menyampaikan
aspirasi dihalang-halangi. Jumlah masyarakat terdampak saja di dalam tidak
sampai 20 persen. Acara ini bukan forum konsultasi publik, melainkan forum
legitimasi untuk meloloskan AMDAL Proyek Penambangan Bijih Besi.”

Aksi di luar gedung yang dihadang barikade Polisi tetap mengiginkan agar
pihak JMI dan Pemkab Kulon Progo untuk menemui petani pesisir. Sutarman
kembali masuk ruang sidang dan meminta agar Pemkab dan JMI menemui warga,
namun permintaan itu ditolak mentah oleh pemerintah. Akhirnya perwakilan
PPLP yang menghadiri sidang merapat ke massa aksi dan menyampaikan hasil
pertemuan mereka di dalam gedung pertemuan. Massa aksi masih menunggu
sambil melakukan orasi dan syalawatan. Salah satu syalawatan yang
dilantunkan berbunyi “Shalatullah shalaamullaah a’laa thaha
rosullullilaah… Pak Bupati sing bayar Petani, Pak DPR sing bayar Petani,
Pak Polisi sing bayar Petani, Ati-ati ojo nganti mati.”

Sekitar jam 11 siang hari mulai terik, massa aksi mulai kepanasan,
kemudian berkumpul dalam satu barisan. Seorang peserta aksi, Ulin Nuha,
sempat berorasi dari mobil komando dengan mengatakan “Ternyata darah kita
masih lebih merah dari investor. Karena mereka tidak mau mengobarkan diri
mereka, seperti kita mengorbankan diri untuk alam ini”. Sekejab secara
spontan para petani pesisir mulai merapat ke barikade polisi. Petani mulai
berjuang merangsek ingin bertemu dengan berbagai pihak di dalam gedung
yang berkepentingan terhadap penambangan. Aksi orasi berubah menjadi aksi
langsung dengan daya inisiatif melampaui garis barikade polisi.

Aksi dorong antara petani dan polisi pun terjadi. Polisi terdorong mundur
ke belakang oleh kekuatan aksi petani. Serangan ini membuat mundur lapisan
pertama satu barikade polisi menjadi berada di belakang barikade kedua
dengan tameng yang lebih tinggi. Polisi pun menyerang dengan memukul para
petani dari belakang lapis pertama yang sedang menempel dengan aksi massa
petani. Petani terus bertahan menyerang dengan kemampuan tanpa senjata.
Banyak petani muda membalas dengan ‘tangan kosong’ memukul dan menendang
polisi yang memiliki seragam pertahanan, tameng dan dipersenjatai pemukul
yang lengkap.

Suara tembakan seperti ledakan deras berbunyi, dan bersamaan dengannya
daya serang petani yang sangat spontan hadir dengan melempar batu yang
berada di sekitar lintasan rel kereta api. Sebelah selatan garis bentrokan
ini terdapat areal lintasan Kereta Api. Hujan batu yang sangat deras dan
bertubi-tubi pun tak bisa dihindari. Polisi pun balik menyerang dengan
batu dan tembakan gas air mata. Meski sudah terdengar suara tembakan
sampai 3 kali petani masih tetap berjuang dengan cara menyerang dan
bertahan membuat jarak ruang dengan polisi yang semakin terdesak mundur ke
belakang. Akhirnya menurut pengakuan Widodo, seorang petani Koordinator
Lapangan PPLP, “Polisi mengarahkan tembakan gas air mata ke hadapan saya,
peluru gas air mata itu meluncur kencang, lalu saya menghindar hingga
melewati setengah meter di depan kepala”. Ledakan tembakan gas air mata
ini sempat terdengar sampai lebih dari 5 kali. Aksi petani masih terus
menyerang pun memilih bertahan menghindar dari sesak dan perihnya gas air
mata, dengan berkumpul di alun-alun tempat truk mereka diparkir.

Mobil water cannon sempat disemprotkan dan mengenai mobil komondo aksi.
Meski massa aksi petani sudah menjauh dari depan real gedung Pemkab Kulon
Progo, masih terjadi tembakan gas air mata yang jauhnya sampai ke tengah
jalan alun-alun mendekati kerumunan massa. Seorang ibu berasal dari desa
Karang Wuni yang tidak mau namanya disebutkan, sambil berjalan dan
berusaha mengeluarkan muntahan mualnya mengatakan “Polisi mau membunuh
petani. Lihat saja, kami akan ingat kejadian ini”. (-tn-)

with fuck you
journalist attitude! jurnalis pundungan can kiss my arse!

KULON PROGO RIOT PORN dan Kronologi resistansi

2009-11-16T01:56:00.000-08:00

http://www.youtube.com/watch?v=znTQHV783ZY 1. August 23, 2007
Buka link ini untuk melihat video dan update resistensi Kulon Progo

http://www.youtube.com/watch?v=znTQHV783ZY 2. October 23, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=R22paW0J_6Y 3.October 20, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=c3i4TFHPKOA 4.October 20, 2009

website - with english translation:

http://kulonprogotolaktambangbesi.wordpress.com/

KAUM TANI DIBAWAH ANCAMAN KAPITALISME

2009-11-16T01:53:00.000-08:00

KAUM TANI DIBAWAH ANCAMAN KAPITALISME

Saat ini petani Indonesia sering menemukan kenyataan bahwa beras yang mereka produksi harganya jauh lebih mahal daripada beras yang diimpor (didatangkan dari luar Indonesia). Demikian pula halnya dengan hasil-hasil (produk) pertanian yang lain. Kenapa hal tersebut terjadi ? sejak kapan terjadinya dan apa akibatnya bagi kehidupan petani dan masyarakat Indonesia pada umumnya ?

Untuk memahami masalah-masalah ini, kita perlu mengenali apa yang disebut kapitalisme dan Imperialisme. Apa artinya kapitalisme ? kapitalisme adalah system pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh (termasuk buruh tani dan buruh perkebunan) dari alat-alat produksi. Dengan cara produksi semacam inilah, maka keuntungan (nilai lebih) tidak jatuh ke tangan buruh, melainkan jatuh ke tangan majikan (pemilik modal/capital). Kapitalisme oleh karenanya pula, menyebabkan penumpukan capital, konsentrasi capital, sentralisasi capital, dan barisan penganggur.

Sedangkan imperialisme adalah suatu nafsu, suatu system menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri, suatu system merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain. Ini adalah suatu kejadian di dalam pergaulan hidup, yang timbulnya ialah oleh keharusan-keharusandi dalam ekonomi suatu negeri atau suatu bangsa. Selama ada perekonomian bangsa, selama ada ekonomi negeri, selama itu dunia melhat imperialisme. Dia kita daapatkan dalam burung Garuda Rum (Kerajaan Romawi) terbang ke mana-mana menaklukkan negeri-negeri sekeliling dan di luar lautan Tengah. Dia kita dapatkan di dalam nafsu bangsa Spanyol menduduki negeri Belanda untuk bias mengalahkan Inggris, diaa kita dapatkan di dalam nafsu Kerajaan Timur Sriwijaya menaklukkan Negeri Semenanjung Malaka, menaklukkan Kerajaan Melayu, mempengaruhi rumah tangga negeri Kamboja atau Campa. Dia kita dapatkan dalam nafsu negeri Majapahit menaklukkan dan mempengaruhi semua Kepulauan Indonesia, dari Bali sampai Kalimantan, dari Sumatera sampai Maluku.

Imperialisme bukan saja system atau nafsu menaklukkan bangsa lain, tetapi imperialisme bisa juga hanya nafsu atau system mempengaruhi ekonomi Negara atau bangsa lain. Dia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal perang, tidak usah berupa perluasan negeri-daerah dengan kekerasan senjata. Dia bisa juga dijalankan dengan putar lidah atau cara halus-halusan saja, atau diplomasi perdagangan dan dalam perkembangan kapitalisme global, dilakukan dengan tarif barang dan jasa.

Perjanjian Tentang Pertanian dan Akibatnya Bagi Petani Kecil

Perjanjian tentang Pertanian (AoA) adalah salah satu hasil Putaran Urugay yang mengatur perdagangan pangan secara internasional dan dalam negeri. Aturan-aturan ini memacu lajunya konsentrasi pertanian ke agribisnis dan melemahkan kemampuan Negara-negara miskin untuk mencukupi kebutuhan swadaya pangan dengaan cara bertani subsisten (bahan pokok penyembung hidup). Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, perjanjian Tentang Pertanian (AoA) sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan petani Indonesia.

Menurut dasar pikiran ketetapan tersebut, daripada mencukupi sendiri kebutuhan pangan, lebih baik Negara-negara itu membeli makanan dalam pasar Internasional dengan uang yang diperoleh dari hasil ekspor. Namun, banyak Negara-negara kurang berkembang menghadapi rendahnya harga produk mereka atas sejumlah ekspor mereka yang terbatas. Selama empat tahun pertamaWTO, harga bahan-bahan pertanian jatuh, sedangkan harga makanan tetap tinggi. System ini dapat merugikan petani maupun konsumen dan sekaligus membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan transnasional mendominasi pasar, terutama di Negara-negara miskin.

Dengan menanda tangani Perjanjian Pertanian (AoA) Negara-negara dunia ketiga menyadari bahwa mereka telah setuju untuk membuka pasar-pasar mereka sementara memungkinkan para Adikuasa pertanian menguatkan system produksi pertanian bersubsidi mereka yang menyebabkan anjloknya harga padda pasar-pasar mereka. Pada gilirannya, proses tersebut, menghancurkan pertanian berbasis petani kecil.

Aturan-aturan WTO yang terbaru mengenai pertanian mendesak Negara-negara miskin untuk meliberalisasi pasar-pasar mereka, sementara pada sisi lain memungkinkan Negara-negara maju/industri untuk mensubsidi dan membanting harga produk-produk ekspor pertanian mereka. Ekspor yang dilakukan dengan membanting harga, terutama oleh Negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat menghancurkan kehidupan di Negara-negara miskin, dan harus secepatnya dihapuskan. Di Afrika Barat, sebagai contoh banjir konsentrat tomat murah Eropa telah menghancurkan produksi dan pengolahan tomat local, sementara produk-produk susu Uni Eropa yang bersubsidi tinggi telah menyebabkan hilangnya pendapatan para produsen susu di Brazil dan Jamaica. Sedangkan di Indonesia, para petani kecil penghasil beraas mengeluhkan banjirnya beras impor, yang harganya selalu lebih murah daripada beras yang mereka produksi.

Pemerintah-pemerintah Negara kaya terutama Amerika serikat seringkali menyatakan kesediannya terhadap pengembangan lapangan bermain yang sama dalam pertanian. Namun, dalam kenyataannya, secara bersama-sama Negara-negara OECD (Negara-negara industri maju0 membelanjakan $350 Milyar untuk mensubsidi para petani mereka. Di Amerika Serikat, ini berarti subsidi senilai $20.000 untuk tiap orang petani. Globalisasi pasar-pasar pertanian berarti bahwa para petani ini bersaing dengan para petani kecil di Negara-negara miskin, yang banyak diantaranya hidup dengan kurang dari $ 1 per hari.

Pada masa krisis, banyak Negara berkembang/miskin telah meliberalisasikan impor pangan mereka, atas tekanan dari IMF dan Bank Dunia, bahkan memberlakukan tarif nol persen untuk impor bahan pangan utamanya (sembako). Pada masa normal nantinya, sulit untuk memberlakukan tarif lagi.

Akibat dua keuntungan yang diperoleh dari perjanjian tantang pertanian yakni produk pertanian yang bersubsidi dan tarif bea masuk yang sangat rendah adalah sangat mengerikan bagi para petani di Negara-negara miskin dan berkembang. Petani kecil tidak akan mampu bersaing dalam pasar global yang dikendalikan oleh perusahaan transnasional sementara tekanan untuk menyediakan produk tanaman ekspor akan menggusur jutaan petani dari lahan mereka, jadi, sekali lagi, patut dicamkan bahwa inilah akibat utama dari Perjanjian tentang Pertanian/WTO bagi petani di Negara-negara berkembang/miskin : menggusur jutaan petani kecil di lahan mereka.

Kapitalisme Global di Lapangan Agraria : Pasar Tanah dan Proyek Administrasi Pertanahan

Setelah melihat kepentingan yang dibawakan oleh WTO lewat perjanjian tentang Pertanian (AoA), maka kita perlu pula mengetahui kepentingan kapitalisme global terhadap alat produksi yang paling penting bagi petani dan sector pertanian yaitu tanah. Untuk hal ini, kapitalisme global dan para pendukungnya (termasuk kalangan intelektual) mengembangkan konsep yang dikenal sebagai pasar tanah (land market), yang secara gencar dipromosikan oleh Bank dunia pada tahun-tahun 2000-an awal dis eluruh dunia. Di Indonesia, proyek Bank dunia ini dikenal sebagai Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) atau Land Administration Project (LAP).

Bank dunia memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam bantuan kebijakan pertanhan Negara-negaara berkembang. Dua desain utama yang pernah dianut oleh Bank Dunia adalah Land reform dan Land Market, walalupun motif dari bank Dunia adalah sama-sama melanggengkan pengaruh Amerika. Namun terdapat perbedaan-perbedaan penting antara keduanya, yang terletak pada dataran agenda ekonomi-politik, sector yang menjadi tumpuan dan periode waktu penerapan kebijakan tersebut.

Pada decade sekarang, Bank Dunia tidak lagi menggunakan desain utama land Reform, karena argumentasi ekonomi politiknya menurut Bank Dunia sudah tidak lagi tepat. Dalam upaya menerapkan pasar tanah tersebut, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan deregulasi semua perundang-undangan yang dapat membatasi ruang gerak investasi, termasuk di dalamnya deregulasi pertanahan. Dari tinjauan ini, proses pengadaan tanah untuk investasi modal besar selama ini mengalami sejumlah hambatan yang mengganggu. Hambatan tersebut didasarkan atas tipe ideal prinsip pasar bebas. Arah baru strategi, kebijakan program, dan proyek pertanahan tersebut adalah membentuk pasar tanah yang efisien.

Salah satu proyek deregulasi pertanahn dalam kerangka land market (pasar tanah) yang disarankan oleh Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia adalah apa yang disebut sebagai Proyek administrasi Pertanahan (land Administration Project). Ada suatu titik masuk untuk melihat asal-usul PAP (Proyek Administrasi pertanahan) sebagai bagian dari strategi global Bank Dunia, yakni uraian Bab II dalam dokumen Bank Dunia berjudul Staff Appraisal Report-Land Administration Project (SAR) dengan judul Bank Experience, Strategy and Rationale for bank involvement. Pada bagian awal Bab II SAR tersebut, diuraikan pengalaman keberhasilan proyek sejenis di Thailand, yang juga bekerja sama dengan AusAid. Namun, tidak diuraikan pengalaman kegagalan serius dari proyek di Papua nugini. Kecenderungan untuk mempopulerkan pengalaman yang berhasil (menurut ukuran Bank Dunia), dan menyembunyikan pengalaman kegagalan tentunya menimbulkan pertanyaan. Satu pertanyaan penting adalah apa latar dari perluasan proyek-proyek sejenis ?

Saat ini paling tidak ada beberapa Negara, di mana Bank dunia bersama-sama dengan AusAid (badan kerja sama pembangunan Australia) membiayai dan memberi hutang untuk proyek sejenis di berbagai Negara yang berkembang, diantaranya Thailand, papua Nugini, Laos, dan el savador. Bank Dunia sendiri telah berpengalaman lebih dari 35 tahun menghutangi proyek semacam ini, untuk Negara-negara di dua wilayah : Central America dan South-and Southeast asia.

Desakan Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan deregulasi pertanahan berada dalam kerangka neo-liberal. Asal-usul deregulasi ini dapat ditelusuri dari Program Penyesuaian structural (SAP) dari Bank Dunia terhadap ekonomi politik Negara-negara penghutang, termasuk Indonesia. Karena itu, deregulasi ini hanya dapat dimengerti dari siasat bank Dunia terhadap Negara-negara penghutang termasuk Indonesia, latar belakangnya sangat jelas, yakni agar Negara-negara penghutang mampu melunasi hutang-hutangnya atau bank Dunia harus menyelamatkan kekayaan dirinya dan mitra-mitra Negara pemodalnya.

Ditetapkan bahwa tujuan proyek administrasi Pertanahan(PAP) adalah proyek yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan utama : meningkatkan pasar tanah (land market) yang wajar dan efisien dan mengentaskan konflik masyarakat atas tanah, melalui percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai fase permulaan dari program pendaftaran tanah jangka panjang pemerintah Indonesia (Bagian A), dan perbaikan system kelembagaan administrasi pertanahan yang diperlukan untuk menunjang program pendaftaran tanah tersebut (bagian B). tujuan utama kedua proyek tersebut (Bagian C) adalah untuk menunjang upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kebijaksanaan pengelolaan pertanahan. Tujuan-tujuan yang berkaitan percepatan pendaftaran tanah ini adalah untuk menunjang pengentasan kemiskinan melalui jaminan hak pemakaian tanah yang ditingkatkan dan kesempatan agunan kepada pemilik tanah, serta untuk menyediakan insentif bagi investasi dan tata guna tanah yang berkelanjutan.

Selintas, tujuan Proyek Administrasi pertanahan (PAP) ini tampak akan menguntungkan rakyat Indonesia. Namun, dalam hal ini kita mesti membongkar secara sungguh-sungguh tujuan jangka panjang dari kepentingan Bank Dunia dalam mempromosikan pasar tanah ini. Apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Bank Dunia ? Bank Dunia menginginkan peran pemerintah sebagai penyedia tanah dikurangi otoritasnya. Bank dunia juga hendak menghapus seoptimal mungkin para calo pertanahan. Tentunya hal ini bagus selama ia memang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Sayangnya tidak demikian, Bank Dunia lebih berpikir bagaimana membuat iklim investasi di Indonesia lebih nyaman bagi beroperasinya modal-modal besar, khususnya perusahaan-perusahaan multi/trans-nasional, dengan cara terciptanya mekanisme penyediaan tanah yang lebih efisien bagi kepentingan mereka.

Gerakan Tani Persil IV-Deli Serdang ( Ojudista )

Event Report Part.1

2009-05-17T02:57:00.001-07:00

Solidaritas Aksi Korban Kejahatan Korporasi, Bersatu dalam Solidaritas…

Pencemaran dan eksploitasi lingkungan, gangguan kesehatan, penggusuran, penghilangan tempat tinggal, pemutusan kerja sepihak, penghilangan mata pencarian, dan pelanggaran HAM lainnya atas nama profit/keuntungan semakin banyak terjadi di sekitar kita. Terutama sekali terkait dengan aktivitas pertambangan, migas, dan industri yang dilakukan oleh korporasi. Warga yang menjadi korbanpun tak luput dari tindak represif oleh aparat kepolisian, militer, maupun satpol PP. Kasus Lumpur Lapindo (Bakrie Brothers), rencana pembangunan PT. Semen Gresik, rencana penambangan biji besi PT. Jogya Magasa Iron (JMI), dan penggusuran warga Taman BMW Jakarta Utara adalah segelintir dari setumpuk kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi dengan dukungan negara.

Atas rentetan kejadian itulah, SAKSI (Solidaritas Anti Kejahatan Korporasi) bekerjasama dengan Viaduct (pers mahasiswa fakultas hukum Atma Jaya) memfasilitasi kegiatan bertema “In Solidarity We Fight” pada Sabtu, 2 Mei 2009 lalu bertempat di kampus Atma Jaya, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk melebur keterpisahan antara ‘korban’ dan ‘bukan korban’ yang selama ini kerap terjadi. Bahwa dalam kondisi dan situasi kapitalisme global seperti saat ini, bisa dikatakan bahwa kita semua adalah korban. Kegiatan ini sekaligus untuk mensosialisasikan beberapa kasus pelanggaran HAM di beberapa tempat seperti Porong, Kulon Progo, Pati, dan Jakarta dengan menghadiri warga yang mengalami langsung kejadian karena selama ini akses dan informasi mengenai hal ini sangat sulit terakses oleh kita yang berada di luar wilayah kasus. Pun mendapat informasi, informasi yang kita dapat hanya bagian permukaan saja, tidak menyeluruh, dan cenderung tidak berperspektif korban, tak heran warga yang menghadapi kasus seperti terisolir sendiri dalam permasalahan yang dihadapai tanpa adanya dukungan dari masyarakat lain.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun semangat solidaritas diantara sesama, terutama dikalangan pelajar/mahasiswa dengan membuka ruang-ruang atau peran-peran dukungan melalui berbagai media. Karena siapapun dan apapun latar belakang kita, kita tetap dapat berperan dalam mendukung dan bersolidaritas. Bagi yang gemar bermusik dapat mengkampanyekan kasus dan menyemangati melalui karya musiknya. Bagi yang gemar menggambar dapat mengkampanyekan kasus melalui karya gambarnya. Bagi yang gemar fotografi dapat mengkampanyekan kasus melalui hasil jepretannya, dan masih banyak sekali ruang dukungan lain yang dapat kita lakukan dengan cara yang menyenangkan dan kreatif.

Kegiatan ini diisi oleh beberapa aktivitas seperti pemutaran film dan diskusi kasus Lumpur Lapindo oleh para pemuda Porong, kasus PT. Semen Gresik oleh warga Sedulur Sikep Pati, kasus PT. JMI oleh petani pesisir lahan pantai Selatan Kulon Progo, dan pembuat film dokumenter penggusuran taman BMW Jakarta Utara. Kemudian Workshop sablon donasi oleh SAKSI, workshop poster dari cukil kayu oleh Media Legal & Atap Alis , workshop komik oleh Rahman, workshop craft dari bahan bekas oleh BikinBarang, workshop ukir kayu oleh perupa Imam Bucah, talkshow musik solidaritas oleh Efek Rumah Kaca, tabling dari Institut-A-, JATAM, AgenKultur, Viaduct, makan gratis oleh Food Not Bombs. Selain itu ada penampilan art & theaterical performance mengenai kejahatan korporasi dan pendidikan.

Acara yang mengedepankan konsep bersolidaritas ini juga mengadakan kegiatan donasi buku dan uang, pengunjung menyumbangkan buku-buku untuk komunitas di Porong, Pati dan Kulon Progo yang sedang membangun wadah pemberdayaan komunitasnya. Sementara donasi uang diperoleh dari hasil penjualan partisipan yang membuka meja (tabling) seperti sablon donasi, buku, poster, dan lain sebagainya. Adapun pengunjung dan partisipan kegiatan ini berasal dari individu, pelajar/mahasiswa dan komunitas dari Jakarta, Bandung, Pati, Kulon Progo, Porong, Blora, Randublatung, Semarang. Acara yang dimulai sejak pagi hari ini berakhir pada pukul 21.00 WIB. [Neng Dedet]

“Mereka hidup dari pasir, menanak nasi dari pasir, rumah-rumah mereka terbuat dari pasir, anak-anak mereka dibesarkan dari pasir, karena susu-susu ibu mereka adalah pasir…”

~Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo~

-Ini adalah laporan kegiatan untuk majalah Folder, laporan selanjutnya yang lebih detail akan menyusul yahhh...-

Kami ucapakan terimakasih banyak untuk semua teman2 yang telah mendukung kegiatan ini baik secara langsung atau tidak langsung, juga terimakasih pada teman2 yang tidak peduli...

Perjalanan masih panjang, mari berdansa diatas api kawan...

Film dan Diskusi Sesi II - Tragedi Lumpur Lapindo

2009-04-22T23:54:00.000-07:00

SAKSIKAN-FILM TRAGEDI LUMPUR LAPINDO!!!

Dalam Diskusi dan Film sesi II - 14.00 - 15.00 WIB beserta testimoni warga/korban dan diskusi.

Judul : TERUSIR DARI DESA SENDIRI
Durasi: 08:57

Alat-alat berat berderap memasuki pintu desa, truk-truk pengangkut
material sirtu siap sedia menumpahkan isi muatan, desa itu akan
ditenggelamkan. Oktober 2008 merupakan bulan bersejarah bagi warga
desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Bulan itu, adalah saat
terakhir mereka masih bisa melihat desanya, karena sesudahnya mereka
harus merelakan sedikit demi sedikit air bercampur Lumpur panas
menggenangi dan menenggelamkan desanya.

Memasuki bulan-bulan terakhir tahun 2008, kondisi tanggul disekitar
area semburan Lumpur panas Lapindo semakin kritis, musim hujan akan
segera datang, sementara pembuangan Lumpur melalui Kali Porong
mengalami ketersendatan. Keputusan untuk membuang Lumpur ke Kali
Porong akhirnya menunjukkan kutukannya. Tumpukan Lumpur yang cepat
mengering dengan segera menutup hampir semua bagian sungai dan hanya
menyisakan sedikit bagian yang bisa mengalirkan air. Membuang lumpur
terus menerus ke sungai akhirnya sampai ketahap maksimalnya, sungai
itu tidak bisa lagi menampung Lumpur. Debit air yang kecil tidak mampu
mendorong Lumpur ke laut, akibatnya, semua Lumpur itu mengendap dan
mengering menjadikan Kali Porong tak ubahnya lapangan baru. Sementara
semburan masih terus meluap, Lumpur harus dicarikan jalan agar tanggul
tidak jebol didaerah yang tidak mereka inginkan. Dan kesialan karena
kesalahan operasi itu ditimpakan kepada warga desa Renokenongo.

Desa Renokenongo adalah salah satu desa yang sudah masuk kedalam peta
area terdampak berdasar Peraturan Presiden 14/2007. Sebagian wilayah
desa ini sudah tenggelam pasca ledakan pipa gas pada 22 November 2006,
namun sebagian lagi masih ditinggali oleh warganya. Dan hingga bulan
Oktober 2008 itu, mereka sama sekali belum mendapatkan kompensasi
apapun dari pihak Lapindo Brantas. Mereka menolak melepas lahan mereka
untuk dijadikan tanggul baru, karena Lapindo selalu menggunakan dalih
keselamatan bersama untuk mengusir warga dan menenggelamkan desa,
namun pembayaran atas tanah warga yang tenggelam tidak pernah
diselesaikan. Warga desa Renokenongo meminta pembayaran terlebih
dahulu sebelum tanah mereka dijadikan kolam penampungan Lumpur (pond).

Tapi usaha mereka akhirnya kandas, 11 Oktober 2008 ribuan polisi
diturunkan untuk mengusir warga keluar dari desanya, 2 orang ditahan
karena mempertahankan tanahnya dan yang lainnya harus menerima
tindakan represif. Dengan tanpa kejelasan nasib akan status tanah
mereka, mereka dusir dari rumahnya sendiri, dari tanahnya sendiri,
dari desanya sendiri. Mendung bergayut diatas langit Renokenongo, saat
warga bergegas, berpacu dengan didirikannya tanggul dan luberan Lumpur
yang memasuki desa, mereka menyelamatkan apapun yang masih tersisa
untuk diselamatkan. Sedikit yang masih ada untuk bisa bertahan hidup,
setelah mereka kehilangan tanah, rumah dan kehidupan yang dirampas
begitu saja dari mereka.

Dengan dalih bahwa pembayaran akan segera diselesaikan, BPLS (Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan Lapindo bersikeras bahwa warga
harus pergi dari desanya dan bahwa desa itu harus segera
ditenggelamkan. Tapi kembali lagi, janji Lapindo adalah buih kosong
yang selalu digunakan untuk membenarkan tindakannya. Hingga memasuki
November 2008, janji itu belum juga dilaksanakan, warga yang kecewa,
akhirnya melakukan pemblokiran akses masuk ke desa dan memaksa alat
berat berhenti bekerja, keinginan mereka untuk mendapat kejelasan
pembayaran atas tanah mereka yang ditenggelamkan sama sekali tidak
berbuah manis. Kembali mereka hanya menemukan kebohongan yang dipilin
bersama antara korporasi dan alat Negara. Dengan bermodalkan janji
bahwa urusan tanah warga sedang diproses dan bahwa warga harus sabar,
BPLS meminta warga tidak mengganggu kerja penanggulan. Bahkan
sesudahnya, warga Renokenongo harus diperhadapkan dengan warga desa
tetangga yang juga tidak ingin desanya tenggelam. Memilih untuk tidak
terjadi konflik, warga akhirnya merelakan desanya hilang,
ditenggelamkan Lumpur panas, tanpa kejelasan akan nasib mereka.

Hingga sekarang, kebohongan dan janji kosong Lapindo untuk
menyelesaikan pembayaran tanah warga yang telah tenggelam sama sekali
tidak terealisasi. Hampir ribuan hektar tanah warga telah terkubur
dibawah pekat Lumpur, ratusan ribu keluarga terusir, dan terserak.
Kehidupan damai dulu itu telah dihancurkan.

Pemutaran Film sesi II - Penggusuran Warga Taman BMW

2009-04-22T23:31:00.000-07:00

SAKSIKAN-FILM PENGGUSURAN WARGA TAMAN BMW!!!!

Judul : Tanah Air bukan untuk Rakyat Miskin
Durasi : 10.00''

Dalam diskusi dan Film sesi II - 15.00 - 16.00 - Pemutaran film Penggusuran di Jakarta, beserta testimoni warga/korban dan diskusi

Sinopsis :

Malam yang sangat singkat dan menengangkan.
Seluruh orang terlihat bergerak kesana sini dan berjaga jaga.
Di tengah jalan, ban ban bekas di bakar.
Orang orang berdiri, dengan tombak dan batu di tangan.
Obrolan dan kecemasan ada dimana mana.
Dan mata mata itu, jarang ada yang berkedip.
Sebab ada kabar kampung mereka bakal di gusur.

Seperti rumor tapi juga bisa bukan. Orang orang berbicara tentang
kemungkinan jadi tidaknya rumah mereka akan digusur.
"Tidak ada pemberitahuan dari pemerintah", kata salah seorang.
Semua mulai cemas dan bingung, berkumpul dan saling "sikep" merapat.

Video ini menunjukkan bagaimana kekerasan negara terhadap rakyat miskin. Perisitiwa penggusuran terbesar sepanjang sejarah ibukota, jakarta.

Pagi itu, kira kira pukul 5.30, 24 Agustus 2008, Taman BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Sekitar 6000 pasukan gabungan (satpol PP, polisi, dan tentara) bersenjata lengkap, berbaris dan berjalan sambil berteriak teriak mendatangi kampung kumuh. Sedang di dalam kampung, orang orang mulai resah, dan berteriak teriak, sebagian pasrah dan benar benar duduk terdiam diantara barang barang miliknya.

Konon, penggusuran ini merupakan yang terbesar di jakarta. Sedikitnya ada 1126 rumah yang di huni lebih dari 4000 keluarga miskin, di gusur secara paksa oleh para petugas bersenjata.
Pemerintah berasalan akan menjadikan Taman BMW, seluas 65,5 hektar ini, sebagai
kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) serta areal Stadion olah raga bertaraf internasional.

Akibat dari penggusuran ini, ribuan orang tiba tiba kehilangan tempat tinggal mereka dan tidak kurang dari 300 anak tidak bisa melanjutkan kembali sekolah. Pemerintah bekeras hati tidak memberi solusi alternatif apapun atas tindakan penggusuran ini.

Pada tanggal 8 Oktober 2008, penggusuran terjadi kembali, sedkitnya ada 400 keluarga yang masih bertahan di Taman BMW dengan gubug seadanya, di usir oleh para petugas Satpol PP. Kali ini, tidak saja dirobohkan dan di hancurkan melainkan seluruh yang ada di taman BMW di bakar oleh petugas.

Kini, tidak ada lagi sisa sisa yang bisa dibuat menjadi tempat berteduh.
Tahun 2009, para korban Taman BMW mecoba bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pihak PJKA. Namun sayangnya, usaha ini pun gagal.

Tanah Air, seperti nya bukan untuk rakyat miskin. Semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, menjadi lelucon paling mengerikan. Sebab di atas reruntuhan rumah yang digusur akan selalu ada tanya : Saya kah rakyat itu ?

Tolak Penggusuran !!

Update 24 april 2009

2009-04-22T23:24:00.000-07:00

II. List Partisipan

Pentas Seni

Tenggorok
Angklungan KGB
Tika
The Gags
Saos Tomat
Agitator
Modus Operandi (Hiphop conscious, Jakarta)
Manifestone (Jazz Hiphop, Jakarta)
Stiff Rebel
Burial Chamber

Performance

Santo ‘Klingon’ (Teaterikal performance)
Dj Pop vs Exi (Theaterikal , Blora)

Workshop

Efek Rumah Kaca*; Musik Solidaritas
Rahman; Workshop Komik Golput
BikinBarang; Workshop barang re-use
Imajinasi Merdeka; Workshop lukis seprai
Atap Alis; Workshop Cukil
Gonjes; Workshop Patung

Tabling

Agen Kultur (selebaran, postcard)
Institut-A- (lapak literatur)
Kontinum, Makasar
Food Not Bombs (Lebak Bulus & Pondok Jati)
Anak Muda Production (lapak zine, kaos, dll)
JATAM (poster, leaflet, dll)
Sablon Porong (lapak sablon)
Sablon donasi SAKSI (lapak sablon)
Viaduct

Keterangan:

Charvaka (Hardcore Punk, Bandung) dan Capital is Carnage (Grindcore cybertech, Bandung) batal tampil di acara.

update SAKSI 20 April 2009

2009-04-20T04:50:00.000-07:00

Berikut kami sampaikan beberapa hal terkait dengan partisipasi teman-teman semua dalam acara Solidaritas Aksi Korban Kejahatan Korporasi tanggal 2 Mei 2009 di Jakarta.

I. Umum

Karena kegiatan ini adalah kegiatan kolektif dan partisipatoris, maka mekanisme yang kami jalankan berdasarkan partisipasi langsung dan aktif dari para partisipan, dan perlu dipahami bahwa dana kegiatan ini juga atas donasi. Maka setiap orang yang berpartisipasi mengambil peran dan memenuhi kebutuhannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya.
Panitia menyediakan tempat menginap bagi partisipan di sekretariat KONTRAS atau WALHI.
Run Down Acara

Waktu	Acara	Keterangan
10.00 - 11.00	- Pembukaan Tabling - Workshop umum - Pentas Seni I (3 performer, @ 20 menit)
11.00 - 13.00	Pemutaran Film dan Diskusi sesi I Pemutaran film kasus PT. Semen Gresik, Pati Testimoni warga/korban Pemutaran film kasus rencana pertambangan biji besi, Kulonprogo Testimoni warga/korban Diskusi
13.00 - 14.00	Pentas Seni II (3 performer, @ 20 menit)
14.00 - 15.00	Diskusi dan Film sesi II a. Pemutaran film kasus Lapindo Brantas.inc, Porong b. Testimoni warga/korban c. Diskusi d. Pemutaran film Penggusuran Jakarta e. Testimoni warga/korban f. Diskusi
15.00 - 16.00
16.00 – 17.00	Workshop berjadwal - Bikin barang
	Workshop berjadwal - Bikin barang
17.00 – 18.00	Pentas Seni III (3 performer, @ 20 menit)
18.00 – 19.30	Diskusi sesi III: Koprorasi & Negara sebagai wujud Kapitalisme, serta ruang-ruang pemberdayaan/perlawanan komunitas*
19.30 - 20.30	Workshop berjadwal : Klinik musik solidaritas (Efek Rumah Kaca)*
20.30 – 22.30	Pentas Seni IV & Penutupan (6 performer, @ 20 menit)

* masih dalam konfirmasi

II. List Partisipan

Pentas Seni

Dj Pop vs Exi (Theaterikal performance, Blora)
Tenggorok
Angklungan KGB
Tika
The Gags
Saos Tomat
Agitator
Santo ‘Klingon’ (Teaterikal performance)
Charvaka (Hardcore Punk, Bandung)
Capital is Carnage (Grindcore cybertech, Bandung)
Modus Operandi (Hiphop conscious, Jakarta)
Manifestone (Jazz Hiphop, Jakarta)
Stiff Rebel
Burial Chamber

Workshop

Efek Rumah Kaca*; Musik Solidaritas
Rahman; Workshop Komik Golput
BikinBarang; Workshop barang re-use
Imajinasi Merdeka; Workshop lukis seprai
Atap Alis; Workshop Cukil
Gonjes; Workshop Patung

Tabling

Agen Kultur (selebaran, postcard)
Institut-A- (lapak literatur)
Kontinum, Makasar
Food Not Bombs (Lebak Bulus & Pondok Jati)
Anak Muda Production (lapak zine, kaos, dll)
JATAM (poster, leaflet, dll)
Sablon Porong (lapak sablon)
Sablon donasi SAKSI (lapak sablon)
Viaduct

Film Screening + Diskusi

Partisipan diminta membawa materi film dokumenter dan review kasus.
Materi Film dikirim ke panitia untuk keperluan di perbanyak dan nantinya akan dijual pada hari H. Hasil penjualan akan di bagi untuk biaya produksi dan selebihnya untuk komunitas yang bersangkutan.
Review kasus dan profil komunitas dikirim sebelum acara ke panitia untuk dilampirkan dalam zine/booklet. Isi review kasus dan komunitas terdiri atas; Gambaran umum kasus, fakta & data, profil komunitas-komunitas yang memperjuangkan, kontak (alamat, telepon, e-mail, website, dll).
Partisipan dipersilahkan membawa materi apapun yang terkait dengan tema kegiatan ini, untuk pameran, workshop, dijual, dibagikan, dll…
Jika partisipan membutuhkan bantuan atau tambahan biaya transportasi, panitia akan membantu mengusahakannya semampunya. Maka dari itu bagi partisipan yang membutuhkan bantuan dana transportasi untuk segera menginformasikan dan memberikan rincian biayanya kepada panitia.
Partisipan diminta untuk memberi data berapa orang dan siapa saja yang akan hadir dalam kegiatan ini.
Seluruh materi dan data yang disebutkan diatas harap dikirim via e-mail maksimal pada hari Jumat, 24 April 2009 ke saksi.2009@gmail.com
Hal-hal diluar tersebut diatas dapat dibicarakan kembali dengan panitia.

Kontak person pemutaran film & diskusi:

Dina: 0817-0029210

Anto: 0813-84969676

Pentas Seni

Partisipan diminta untuk membawa dan memenuhi keperluannya/perlengkapannya sendiri, panitia hanya menyediakan tempat dan peralatan berupa:

- Sound bass 1 buah

- Sound gitar 2 buah

- Mikropon 3 buah

- Gitar bas 1 buah

- Gitar 2 buah

- Adaptor

- Sound vocal

2. Panitia menyediakan waktu tampil untuk setiap partisipan performer (band, teater,

puisi, dll) selama 20 menit termasuk check sound/setting.

3. Partisipan diminta untuk memberikan informasi jika ada kebutuhan yang dapat

diupayakan oleh panitia.

3. Bagi partisipan musik/band, diminta untuk membawa copy lagu berupa CD atau file

untuk di putar pada saat acara berlangsung.

4. Partisipan yang belum menyertakan kontak person harap segera mengabarkan ke

Panitia.

5. Rundown dan jadwal main akan diberikan menyusul

6. Seluruh informasi dan materi berkaitan hal diatas harap di tindaklanjuti dan

dikabarkan melaui e-mail di: saksi.2009@gmail.com atau kontak person panitia

maksimal pada hari Jumat, 24 April 2009.

7. Hal-hal diluar tersebut diatas dapat dibicarakan kembali dengan panitia.

Kontak person Pentas Seni

Bucek: 0856-94534980

Workshop dan Tabling

Panitia menyediakan 1 meja dan 2 kursi untuk partisipan workshop dan tabling
Panitia menyediakan kebutuhan air dan listrik bagi partisipan yang membutuhkan
Partisipan diminta memberikan detail dan rencana kegiatan kepada panitia
Partisipan diharapkan membawa dan memenuhi segala kebutuhannya sendiri
Partisipan diminta untuk mengirimkan profil kelompok atau kegiatannya, manual workshop (semacam “How To”), dan kontak.
Partisipan diminta untuk menuliskan sesuatu (opini, tanggapan, dll) berkaitan dengan apa yang dikerjakan dan korelasinya dengan tema kegiatan Solidaritas Aksi Korban Kejahatan Korporasi untuk di muat dalam zine/booklet kegiatan.
Bagi partisipan yang hendak menjual karyanya, diharapkan untuk mendonasikan sebagian hasilnya bagi komunitas yang sedang sedang berjuang atau membangun sesuatu, dalam hal ini komunitas dari Porong, Kulonprogo, dan Pati.
Untuk donasi penjualan nanti akan difasilitasi oleh panitia dan akan ada catatan tertulis yang dapat diakses oleh seluruh partisipan.
Seluruh materi dan informasi tersebut diatas yang harus dipenuhi oleh partisipan harap dikirim via e-mail ke: saksi.2009@gmail.com maksimal pada hari Jumat, 24 April 2009.
Hal-hal diluar tersebut diatas dapat dibicarakan kembali dengan panitia.

Kontak person Workshop & Tabling

Ambon: 0858-14315153

Demikian informasi dari kita, harap partisipasinya dalam mensukseskan kegiatan kita ini.

Untuk informasi lainnya bisa menghubungi

Mita : 0818-08112418

Yerry : 0815-14072786

E-mail: saksi.2009@gmail.com

update per 14 April

2009-04-12T22:16:00.000-07:00

Solidaritas Aksi Korban Kejahatan Korporasi

Waktu

2Mei 2009 10:00 - selesai

Lokasi :

Hall C Unika Atma Jaya, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan , Jakarta, Indonesia

Deskripsi :

Waktu/Tempat: Sabtu, 2 Mei 2009

Kegiatan :

Pemutaran Film + Diskusi, Donasi, Workshop, Music & Art Perform, Traditional Games

Contact Person:

Suri : 0818-08112418
Andri : 0878-82491025

E-mail: saksi.2009@gmail.com

! Bawa kaos polos kamu untuk sablon donasi

! Bawa buku-buku mendidik untuk donasi

Penyelenggara:

SAKSI (Solidaritas Anti Kejahatan Korporasi) bekerjasama dengan Viaduct dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya.

Partisipan yang sudah konfirmasi untuk ikutan (up date sampai hari Sabtu, 14 April 2009):

Pentas Seni:

1. Musuh Pemerintah
2. Agitator
3. Tika*
4. Saos Tomat
5. The Gags
6. Charvaka (Bandung)
7. Santo ‘Klingon’ (Teaterikal)
8. Angklungan KGB (Komunitas Goa Beruang)
9. Tengkorak (Musikalisasi Puisi)

Workshop/Table:

1. Food Not Bombs (Lebak Bulus)
2. Institut-A- (table)
3. Workshop cukil kayu & pameran oleh Komunitas Atap Alis
4. Workshop crat dari bahan-bahan re-use oleh BikinBarang
5. Workshop Komik oleh Rahman
6. Workshop Patung oleh Bonjes
7. Workshop & Talkshow Musik oleh Efek Rumah Kaca

*masih menunggu konfirmasi

Undangan Partisipasi

2009-03-31T23:03:00.000-07:00

Berikut ini adalah tawaran pastisipasi dan sekaligus pemberitahuan untuk kawan-kawan anti otoritarian mengenai penyelengaraan acara solidaritas kepada korban-korban perusahaan/kapital pertambangan maupun korporasi secara keseluruhan. Mohon dibaca dengan teliti....

I. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, penggusuran, pemutusan kerja, pemiskinan hingga pelanggaran HAM akibat aktivitas pertambangan, migas dan pabrik semakin hari semakin mengemuka diberitakan banyak media. Mulai dari pertambangan skala besar sekaliber PT Lapindo Brantas, PT Semen Gresik, PT Freeport, Newmont, Inco hingga tambang rakyat dan galian C hanyalah sepenggal dari beberapa gambaran kasus yang menimpa warga di Porong, Sidoarjo, Pati, dan Jakarta. Masih ada begitu banyak lagi kasus lainnya yang menimpa sebagian besar teman-teman kita yang notabenenya adalah warga yang bekerja di sektor pertanian, pertambangan, tekstil dan sektor-sektor informal lainnya dengan tingkat penghasilan yang sangat rendah namun mereka adalah salah satu “mata rantai” terpenting dalam kehidupan kita karena merekalah yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan mendasar kita.

Jika kita mencermati kasus-kasus ini maka kita dapat melihat dengan jelas adanya benang merah dari seluruh kasus yang terjadi yaitu;pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dan negara demi profit. Mereka telah mengabaikan, melecehkan dan merendahkan kemanusiaan setiap manusia yang telah bekerja untuk perusahaan mereka

dan juga manusia yang hidup di sekitar lokasi perusahaan.

Kami sudah sadar sekali mengenai bagaimana 'mekanisme dan logika' negara dan korporasi ini berjalan, lengkap dengan segala srtuktur negara yang seharusnya berpihak pada masyarakat. Namun marilah kita jujur dan melihat kenyataan, adakah hal tersebut terjadi? Masyarakat masih terus tergilas oleh situasi yang memilukan dan tetap terus bertahan dan berjuang. Daripada terus menjual harga diri dengan memohon dan mengemis kepada perusahaan dan negara, masyarakat lebih memilih mengupayakan perbaikan kondisi dengan cara mereka sendiri. Baik dengan melakukan penguatan komunitas, melakukan upaya-upaya alternatif, dan lain sebagainya...

Kami melihat apa yang terjadi dengan teman-teman semua sebagai kesatuan masalah yang kompleks dan saling terkait. Kami yang disini bukanlah masyarakat yang tidak terkena dampaknya. Kami juga adalah korban yang sama dari korporasi dan negara. Maka tidak ada alasan untuk menganggap kami berbeda dengan mereka yang disana. Kami sama...

Masyarakat selama ini sangat sedikit sekali mendapat informasi lebih mendalam mengenai permasalahan ini, dan warga yang terkena kasus juga tampaknya terasing dengan masyrakat lainnya. Ini salah satunya karena arus informasi yang diterima oleh masyarakat telah 'dikontrol dan disaring', sementara media-media independen memiliki kendala tersendiri dalam menyentuh kelompok masyarakat yang lebih luas. Ada semacam keterpisahan antara warga yang menghadapi kasus, dengan warga yang juga mendukung pejuangan warga di daerah. Dan juga masih begitu minimnya rasa empati dan solidaritas antar sesama. Ini mungkin dikarenakan adanya semacam pemahaman pada diri bahwa 'kami tidak terkena masalah, berarti ini bukan masalah kami'. Padahal informasi dan jaringan solidaritas sangat penting untuk mendukung satu sama lain. Padahal kita semua dengan disadari atau tidak telah menjadi korban juga...

II. Siapa kami?

SAKSI atau Solidaritas Anti Kejahatan Korporasi adalah komunitas yang terdiri dari individu-individu yang bergiat dalam aktivitas-aktivitas berkaitan dengan permasalahan pengorganisiran masyarakat, lingkungan dan pendidikan alternatif. SAKSI bersifat otonom dan independen dalam artian tidak bekerja dengan lembaga pemerintah, atau lembaga-lembaga lainnya. Kami bergiat secara sporadis dan tidak tersentral. Partisipan-partisipan dari SAKSI selama ini telah bergiat di beberapa daerah seperti Porong, Pati, Kulonprogo, dan Jakarta, dan lain-lain.

Oleh karena itu, kami dari SAKSI mencoba menggagas sebuah kegiatan solidaritas yang bertujuan untuk mensosialisasikan isu-isu, penggalangan solidaritas, dan festival seni.

III. Detil Kegiatan

Tema:

Solidaritas Korban Kejahatan Korporasi

“Kita Semua Adalah Korban Dari Sumber yang Sama, Kapitalisme & Negara!”

Waktu

Hari/Tanggal : Sabtu, 2 Mei 200

Tempat : Universitas Atma Jaya, Kampus Semanggi, Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930

Jam : Pukul 10.00 – Selesai WIB

Pelaksana

SAKSI (Solidaritas Anti Kejahatan Korporasi) bekerjasama dengan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dan Pers Mahasiswa Viaduct

Target issue

Sosialisasi & kampanye mengenai kejahatan korporasi
Munculnya pemahaman menyangkut aktor-sumber masalah adalah korporasi dan negara
Memberikan pemahaman bahwa semua warga adalah 'korban' juga

Target partisipan

Kolektif-kolektif dan komunitas-komunitas diJakarta dan teman-teman jaringan di luar Jakarta; memperkuat jalinan komunikasi dan solidaritas yang selama ini sudah terbangun
Pelajar dan Umum; pelajar (setingkat SMA & kuliah) dan umum harus kita rangkul juga, melihat kelompok ini dalam beberapa hal memiliki beberapa previlige seperti ekonomi yang lebih baik, waktu yang lebih banyak, akses informasi lebih besar, dan psikologi pelajar yang memiliki semangat untuk bersolidaritas atau berpartisipasi. Ini cukup penting juga dalam memperluas jaringan dan membuka ruang dukungan bagi kelompok lain terhadap isu anti-kapitalisme atau kejahatan korporasi.

Konsep Acara

Tema: Solidaritas Korban Kejahatan Korporasi

“Kita Semua Adalah Korban Dari Sumber yang Sama, Kapitalisme & Negara!”

Kegiatan:

Pemutaran Film & Diskusi

- Pemutaran film-film dokumenter mengenai kejahatan korporasi dan perlawanan terhadap korporasi dari beberapa daerah.

- Diskusi/sharing mengenai kasus oleh partisipan yang berhadapan langsung dengan permaslahan, agar terjadi pemahaman atau analisa bersama mengenai akar kasus, dan juga untuk membangun solidaritas dan dukungan.

Untuk sesi diskusi/sharing diusahakan 3 hal yang menjadi bahasan utama, yaitu;

-Review kasus (siapa, dimana, bagaimana, kapan, dll)

-Perlawanan (baik dari pihak korporat+negara & dari pihak masyrakat, strategi2 perlawanan, dll

-Bentuk donasi/solidaritas yang bisa diupayakan dan mengapa itu menjadi penting

Film dan komunitas yang mengisi:

Lumpur Lapindo, Porong
Semen Gresik, Pati
Pabrik Biji Besi, Kulonprogo
Penggusuran, Jakarta
OCP, Brazil

Workshop & Table

Sablon
Cukil
Literatur
Kolase & Craft
Table merchandising dari partisipan buat donasi
dan lain-lain...

Pentas Seni

Pentas seni yang berisikan musik, teater, puisi, tari, dll yang dapat menginspirasi terhadap perlawanan dan kesadaran ,masih memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat.

Donasi

Mengadakan donasi sebagai bentuk solidaritas terhadap perlawanan teman-teman yang bergiat. Bentuk donasi bisa berupa:

Uang (kotak donasi uang)
Buku (kotak donasi buku)
Penjualan merchandising (karya seni, baju, dll…) dari partisipan
Sablon dan film donasi buatan panitia

Games

Mengadakan permainan-permainan tradisional yang tergerus dengan arus kapital. Rencana permainan-permainan diantaranya: Bekel, Congklak, Karet, Dampu, dll…

Run Down Kasar Solidaritas Aksi Korban Kejahatan Korporasi

10.00 – 11.00 : Persiapan

11.00 – 12.00 : Workshop, Table & Permainan Tradisional mulai di buka

11.00 – 12.00 : Pentas Seni (PS) 1 & PS 2 (@ 30 menit)

12.00 – 13.00 : Pemutaran Film + Diskusi 1

13.00 – 14.00 : PS 3 & PS 4 (@ 30 menit)

14.00 – 15.00 : Pemutaran Film + Diskusi 2

15.00 – 16.00 : PS 5 & PS 6 (@ 30 menit)

16.00 – 17.00 : PS 7 & PS 8 (@ 30 menit)

17.00 – 18.00 : Pemutaran Film + Diskusi 3

18.00 – 19.00 : PS 9 & PS 10 (@ 30 menit)

19.00 – 20.00 : Pemutaran Film & Diskusi 4

20.00 – 21.00 : PS 11 & 12 (@30 menit)

Kepanitiaan

Koord. & tim Acara : Yerry
Koord. & tim Pemutaran Film & Diskusi : Dina, Anto
Koord. & tim Workshop & Table : Ambon
Koord. & tim Pentas Seni : Bucek
Koord. & tim Games : Sakti
Koord. & tim Donasi & Pendanaan : Mita & Sakti
Koord. & tim Sosialisasi : Andri & Cimot
Koord. & tim Logistik Umum : Jaco & Qodir
Koord. & tim Dokumentasi : Emang & Ucok
Koord. & tim Hukum/Legal : Silly

Kebutuhan Utama:

Karena kegiatan kami bersifat kolektif dan tidak didukung secara finansial oleh kelompok atau lembaga tertentu, maka proposal ini juga sebagai undangan bagi teman-teman yang mau memberikan dukungannya baik berupa donasi uang, kebutuhan-kebutuhan, informasi link yang dapat membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan ini tentunya.

Kontak person:

Wilayah Jakarta dan sekitarnya:

Mita : 0818-08112418

Yerry : 0815-14072786

Sakti : 021-9881545

Isrol : 0815-19246044

Wilayah Bandung, Jawa Barat sekitarnya:

Ucok : 0813-22360644

E-mail : saksi.2009@gmail.com