Thursday, December 30, 2010

Pengantar Kumpulan Poster untuk Solidaritas Papua


Posted on December 23, 2010 by solidaritastanpabatas.wordpress.com

Selama ini informasi dan berita yang beredar tentang Papua sangatlah minim. Meskipun apa yang terjadi disana sangatlah genting, media massa tidak banyak memberi perhatian. Akibatnya masalah-masalah Papua dan segala yang terjadi diabaikan. Pendeknya, Papua tidak perlu diperhatikan, karena bukankah masalah juga ada dimana-mana? Dan kemudian apa yang kita lihat di Papua terus berlangsung, seperti kekerasan dan kejahatan kemanusiaan ala Orde Baru; pembunuhan dan pembantaian; bisnis militer; pembubaran paksa aksi-aksi unjuk rasa; dan eksploitasi sumberdaya alam. Mereka yang berani melawan akan diancam dengan hukuman berat, seperti 15 tahun jika mengibarkan bendera.

Akan tetapi gerakan sosial di Papua juga menunjukkan gejala positif. Di desa, kota, kampus, hutan hingga penjara, gerakan perjuangan tumbuh semakin dinamis, kreatif dan beragam. Semangat yang muncul juga semakin tinggi. Sebagai contoh, demonstrasi yang berlangsung pada Juli 2010 lalu adalah aksi demonstrasi terbesar paska kejatuhan Soeharto, Mei 98. Belum lagi model pengorganisiran yang dikembangkan juga luar biasa hebat. Ada ratusan blog di internet yang sama-sama terus menyuarakan tentang kabar dan perjuangan di Papua. Oleh karenanya, situasi ini haruslah didukung. Kita tidak bisa membiarkan gerakan-gerakan Papua terisolasi dan tertindas! Karena perjuangan di Papua bukanlah perjuangan untuk isu Papua. Apa yang berlangsung di Papua adalah tentang kejahatan korporasi, kekerasan militer, perusakan alam, genosida, pemusnahan adat dan budaya setempat. Penindasan terhadap gerakan di Papua adalah penindasan terhadap gerakan di tempat lain. Karenanya solidaritas haruslah terbangun lintas daerah agar Papua tidak lagi terasing dan terisolasi, dan pewajaran akan kejahatan dan penindasan yang terjadi dapat dihentikan.

Solidaritas dimulai dengan sebuah pemahaman. Dalam tujuan inilah kami menyediakan beberapa informasi tentang apa yang berlangsung di Papua dan isu-isu terpenting dan terkini. Disini kami mengemasnya dalam bentuk kumpulan poster tentang MIFEE, yakni sebuah proyek pertanian skala besar di Merauke yang merupakan ancaman besar terhadap suku-suku dan masyarakat adat dan alam lingkungan Papua. Untuk lebih memberikan gambaran tentang kejadian di Papua, kami menyusun sebuah kronologi kasus dan peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2010. Kami juga menyusun catatan yang membahas tentang rasisme, salah satu unsur permasalahan di Papua yang sering diabaikan.

Kami sengaja menyusun informasi ini dalam bentuk poster agar bisa lebih sering dilihat dan dibaca oleh orang banyak. Solidaritas dapat dimulai dengan menempel poster-poster ini di tempat umum, di warung, kantor, kampus, kantin, halte, tempat keramaian atau dimanapun yang bisa dilihat dan dibaca. Dengan harapan bahwa informasi ini akan menjadi katalisator solidaritas.

Unduh PDF kumpulan poster Solidaritas Papua disini:
http://solidaritastanpabatas.files.wordpress.com/2010/12/kumpulan_poster_papua_web.pdf

PERJUANGAN MASIH BERKOBAR DI POLONGBANGKENG


DI BUKIT KECIL di bawah pohon besar, belasan warga telah menunggu sejak pagi. Mereka nampak serius mengamati dari jauh dan menunggu kemungkinan yang akan terjadi.

Perhatian warga itu tertuju ke Blok D areal perkebunan tebu PT. Perkebunan Nusantara PTPN IV, berjarak lebih 200 meter dari bukit tersebut. Tanah itu dirampas dari warga 28 tahun yang lalu. dan sampai sekarang masih berusaha untuk direbut kembali oleh pemiliknya para warga Polongbangkeng, Takalar.

“Akan ada pengolahan, kami akan menghadangnya”, kata seorang petani yang ikut berjaga-jaga pada Sabtu (13/11) lalu.

Menggunakan parang, ia menunjuk beberapa titik di sebelah barat, tenggara, dan selatan. Pada titik-titik yang ditunjuknya, terdapat masing-masing regu warga yang juga ikut mengawasi dari tempat yang berbeda. Sebuah gerilya sedang dipraktekkan.

Belakangan ini, perlawanan kembali intens. Hampir tiap hari warga Polongbangkeng, Takalar melakukan aksi penghadangan pengolahan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Warga bersikukuh bahwa perjanjian terdahulu tidak ditepati oleh perusahaan. Dalam mediasi akhir tahun lalu, disepakati kedua pihak untuk tidak mengolah lahan yang termasuk dalam wilayah konflik sebelum permasalahan ini diselesaikan. Namun, pihak PTPN XIV justru bebas melakukan pengolahan padahal kesepakatan tersebut juga mengikat pihak perusahaan. Pengolahan bahkan dilakukan di bawah pengawalan aparat bersenjata dari Brimob Polda Sulsel.

Aksi-aksi langsung warga dengan mendatangi lokasi dan menggagalkan pengolahan menunjukkan bahwa perjuangan memenangkan hidup masih terus berkobar di Polongbangkeng. Warga berbondong-bondong dari berbagai desa datang ke titik dimana pihak perusahaan akan menggarap tanah mereka. Solidaritas berdatangan dari berbagai desa menuju lokasi lahan yang hendak digarap. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok kecil, dan saling berkoordinasi secara informal melalui alat telekomunikasi untuk merencanakan aksi bersama.

Ardi, seorang warga yang mengontak kami, menceritakan bahwa aksi-aksi tersebut menyusul makin agresifnya pihak PTPN XIV. Ini lantas memicu reaksi keras dari petani.

Seminggu sebelumnya, kondisi sempat memanas. “Seorang petani bernama Dg. Tamma, menghadang aparat dan karyawan dengan cara memasukkan kepalanya ke bawah mobil traktor. Dia membiarkan dirinya tergilas mobil”, ujar Ardi. Tetapi aparat tidak berani ambil resiko, Dg Tamma diangkat dari bawah mobil traktor dan dibawa menjauh dari lokasi.

Dg. Tamma memang tidak punya pilihan lain, ubi yang ditanamnya diobrak-abrik oleh pihak PTPN untuk diganti dengan tebu. “Padahal, ubi itu siap panen dua bulan depan,” terang Arif. Kemarahannya bertransformsi menjadi aksi radikal, dengan menjadikan badannya sebagai blokade hidup. Mobil traktor perusahaan pun dipaksa berhenti.

“Beberapa hari lalu, Brimob juga sempat menembaki warga. Sayangnya tidak ada wartawan yang menyiarkan,” jelas kembali kawan petani itu. Sesaat kemudian, ia justru bertanya, ”Atau apakah karena tidak ada orang luar jadi mereka berani menembak?”

Hari itu, setelah hampir dua jam menunggu, warga memastikan tidak ada pengolahan. Kami memutuskan bergegas kembali ke rumah salah seorang warga, tempat awal berkumpul. Di tengah perjalanan kembali, kami melewati sebuah bukit dimana sebuah mobil polisi terparkir. Ternyata di sekitarnya terlihat pasukan Brimob nampak duduk bersiaga. Tapi entah kenapa mereka tidak melakukan penjagaan kepada karyawan dan mobil traktor perusahaan.



BEBERAPA WAKTU LALU, dalam pemberitaan media massa, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menegaskan akan mengambil alih pengelolaan beberapa pabrik gula di Sulsel. Pengambilalihan tersebut sebagai respon atas kekurangan stok gula di Sulsel dan pencanangan program ambisius untuk menjadikan Sulsel sebagai sentra industri gula.

Dalam ulasan dan analisa yang kami publikasikan jauh sebelumnya, semakin membuktikan bahwa kompetisi dan ekspansi industrialisasi membutuhkan tumbal –dalam hal ini warga Polongbangkeng, demi melanggengkan akumulasi. Untuk itu, agenda borjuasi domestik hanyalah memastikan agar industri gula tetap relevan dengan logika kapital.

Syahrul mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan industri gula di daerah ini, ia akan menyelesaikan konflik-konflik yang berhubungan dengan tata produksinya. Salah satu yang menjadi target adalah Pabrik Gula Takalar yang di bawah kendali operasi PTPN XIV. Namun ini juga menjadi sinyal untuk seluruh petani di daerah dimana PTPN XIV beroperasi.

Penegasan ini dalam rangka untuk memenuhi suplai gula lokal dan pasar regional. Targetnya akan memproduksi 120 ribu ton gula per tahun yang dikatakan sebagai jumlah kebutuhan gula di Sulsel, sebuah target besar dari jumlah yang baru bisa dihasilkan sebesar 25 ribu ton gula.

Untuk itu, borjuasi dan birokrat lebih memilih untuk menanam komoditi yang mencerminkan kepentingan bisnis mereka, ketimbang kebutuhan pokok warga terkait. Dengan kondisi hujan seperti ini, petani Polongbangkeng harus berburu waktu dengan musim tanam. Taruhannya adalah penghidupan dan kehidupan keluarga mereka.



MINGGU SIANG (18/11) keesokan harinya, hujan tidak menghalangi rencana warga meneruskan aksi penghadangan pengolahan dan sabotase produksi.

Dari rumah salah seorang warga kami menuju ke sebuah lokasi berbeda dari kemarin. Disini, sebuah aksi sabotase sedang berlangsung. Sekelompok warga menggali dan menimbun bongkahan tanah dengan menggunakan cangkul dan peralatan sederhana. Mereka mengisi karung-karung plastik dengan tanah untuk dijadikan tanggul. Mereka mensabotase parit yang dibuat PTPN XIV di tengah-tengah tanah warga. Aksi ini dimaksudkan untuk membalas tindakan PTPN yang menimbuni sawah warga yang baru saja ditanami beberapa waktu yang lalu.

Sabotase dilakukan untuk menghalangi aliran air yang mengalir melalui parit. Parit tersebut berfungsi untuk mengatur suplai air dalam genangan ladang tebu. Jika parit tidak berfungsi, air tidak bisa mengalir keluar dan akan tinggal di dalam yang bisa menyebabkan tanaman tebu membusuk. Menurut informasi warga, parit tersebut sudah dibuat bulan Februari 2010 lalu, mengelilingi beberapa lahan warga berbentuk huruf V dan U.

Petani yang menolak lahan mereka dilalui selokan ladang tebu, telah berkali-kali memprotes ke aparat kepolisian dan perusahaan. Ia menolak pembuatan parit melewati tanah warga. Tetapi jawaban yang muncul tidak memuaskan hatinya. Ia pun melancarkan bentuk protes lain sebagai perlawanan yakni dengan menutup parit.

Lewat tengah hari, kami mendapat kabar bahwa di Blok D, pengolahan akan segera dimulai. Beberapa warga lantas sibuk mengontak yang lainnya untuk segera menuju ke titik yang dimaksud. Kami pun beranjak bersama beberapa warga yang datang menjemput.

Setelah melewati sungai kecil dan pematang yang sungguh becek karena hujan, kami bertemu dengan beberapa warga lainnya yang juga bermaksud sama.

Dari kejauhan nampak sebuah mobil traktor perusahaan baru saja selesai mengolah sebidang tanah. Meski begitu, tak ada penjagaan ketat seperti beberapa hari lalu. Ketika rombongan warga sudah mendekat, pengemudi traktor nampak sedikit tegang. Beberapa warga mempercepat langkahnya. Entah karena ketakutan melihat kedatangan beberapa warga atau memang karena waktu telah menunjukkan jam pulang, pengemudi memutar mobil traktornya dan berjalan menjauh.

Beberapa orang warga yang mendapati lahan tersebut baru saja diolah tidak bisa menyembunyikan kegeramannya. Perusahaan memanfaatkan waktu kala hujan saat warga tidak berada di sekitar lokasi.

Di beberapa titik, regu-regu kecil juga telah bersiap. Serupa dengan hari kemarin, mereka mengawasi dari berbagai arah dan tempat berjauhan dan berkomunikasi melalui telepon seluler. Jika ada tanda-tanda pengolahan dan penjagaan, mereka akan segera mengepung lokasi.

Namun, setelah lebih dari satu jam menunggu, nampaknya tidak akan ada pengolahan lagi hari ini. Akhirnya, melalui komunikasi ponsel, diputuskan untuk berkumpul di Blok D. dalam beberapa menit, sudah nampak kelompok-kelompok warga berdatangan dari berbagai arah mata angin tempat mereka berkumpul dan bersiaga.

Satu hal yang perlu dicatat disini adalah batalnya pengolahan tidak membuat warga senang, namun sebaliknya mereka kecewa dan marah. Ini dikarenakan, perusahaan tidak akan melakukan pengolahan jika ada blokade warga dan pengawasan pihak seperti wartawan. Sementara warga sendiri justru ingin berhadapan dengan traktor dan Brimob penjaga. Sebab, yang lebih mengkhawatirkan adalah pengolahan di malam hari yang selama ini sering dilakukan PTPN XIV.

Akhirnya setelah seluruh regu berkumpul, warga kemudian membahas tentang situasi yang dihadapi. Mereka saling melempar argumen tentang apa yang mesti dilakukan. Warga terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan strategi yang diusulkan.

Pertama, ada yang menginginkan untuk melakukan aksi besar-besaran ke kantor Bupati atau Komisi I DPRD Takalar. Alasannya, para pemegang kekuasaan ini lebih bisa didesak untuk melakukan sesuatu yang berpihak pada warga.

Kelompok kedua, yang mendorong agar aksi-aksi penghadangan dapat terus dilangsungkan. Mereka mengusulkan agar penghadangan tidak hanya dilakukan di siang hari, tetapi juga malam hari. Ini dikarenakan pola pengolahan yang dilakukan PTPN cenderung di malam hari, jika siangnya dilakukan penghadangan.

Sementara yang ketiga mengusulkan taktik berbeda. Yakni pendudukan lahan, dengan cara membuat perkampungan sementara untuk menghalau perusahaan melakukan pengolahan dalam bentuk apapun. Dengan membangun perkampungan, warga akan tinggal sementara disitu dan akan mengawasi serta mempertahankan tanahnya.

Tanpa disadari, seluruh yang ada saat itu telah terlibat dalam diskusi yang berlangsung dalam suasana yang khas itu. Hampir 50 orang terlibat di dalamnya. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, dimana para petani yang bersahaja tersebut mendiskusikan strategi dan taktik yang diinginkannya masing-masing. Mereka mendiskusikannya tanpa representasi dan moderasi pemimpinnya. Gambaran tentang partisipasi yang relatif setara yang sangat jelas dalam dialog-dialog mereka, para warga biasa yang jauh dari hiruk pikuk ketokohan. Atmosfer khas sebagaimana yang tercermin dalam aksi-aksi spontan petani tahun 2009 yang lalu, muncul dalam sekilas dinamika ini. Ekspresi yang eksis sebelum warga dimediasi oleh kekuatan-kekuatan eksternal.

Dan menjelang satu jam saling berjibaku dengan argumen dan pandangan, diskusi belum juga menghasilkan keputusan yang bisa diambil. Warga juga menyadari bahwa mereka harus melibatkan yang tidak hadir saat itu, jika ingin merencanakan sebuah aksi bersama yang mengatasnamakan seluruh petani Polongbangkeng.

Akhirnya, seorang warga pun menawarkan agar pembicaraan dilanjutkan malam harinya di posko utama. Entah apakah suasana pertemuan sebentar malam yang formal itu dapat menjadi sama egaliternya dengan yang terjadi barusan. Entah juga apakah setiap orang dapat melontarkan pandangan dan keinginannya secara lebih bebas dan rileks, seperti diskusi tadi. Apakah pembicaraannya akan relatif bebas dari dominasi orang per orang.

Hari beranjak senja. Kami diberitahu agar sesegera mungkin meninggalkan lokasi karena arus sungai akan membesar. Semua orang pun akhirnya kembali ke tempat masing-masing, meninggalkan lokasi itu dengan semangat yang masih berkobar. ]iy+bml[

BY KONTINUM – NOVEMBER 16, 2010
www.kontinum.org

Friday, December 24, 2010

Reportase Fund Raising & Kampanye Solidaritas Anti Kejahatan Korporasi


Pada 13-17 Desember 2010 kami di Jakarta telah mengadakan kegiatan Fund Raising & Kampanye Anti Kejahatan Korporasi yang mengangkat isu Penggusuran di Jakarta, penolakan pembangunan pabrik biji besi, Kulon Progo, dan proyek lumbung pangan dunia atau MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke, Papua.

Target kegiatan kami seperti yang telah kami umumkan sebelumnya adalah:
- Menggalang dana untuk kebutuhan komputer di radio komunitas Gerbong Revolusi, Kulon Progo
- Kampanye kasus (Penggusuran di Jakarta, penolakan pembangunan pabrik biji besi, Kulon Progo, dan proyek lumbung pangan dunia atau MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke, Papua)

Tahapan persiapan yang kami lakukan adalah dengan mengundang teman-teman dalam pertemuan untuk mengelaborasi bersama usulan acara, survey lokasi, sosialisasi hasil pertemuan melalui dunia maya, undangan acara melalui dunia maya (milis, internet, dan FB) dan sms. Kegiatan yang disepakati pada saat itu adalah;
- Penggalangan dana melalui penjualan merchandise (tas, baju, notes, emblem, poster) dimana hasil penjualan dibagi antara modal produksi dan selebihnya untuk penggalangan dana
- Kampanye (dengan medium poster, baliho, booklet, flyer, dan dialog langsung)
- Teater
- Sablon di tempat

Kemudian masuk ke tahap produksi media kampanye dan penggalangan dana (cetak poster, sablon, baliho kecil, booklet, flyer, emblem, kaos). Dan pelaksanaan acara pada 13,15, dan 17 Desember di 3 titik stasiun (UI, Pondok Cina & Depok Baru) dan fakultas Sastra, UI.

Namun pada perjalanannya setelah kami mengevaluasi, bisa kami simpulkan bahwa acara ini gagal. Meski ada capaian-capaian yang kami dapat, namun lebih banyak kegagalannya. Untuk melihat lebih objektif atas capaian dan kegagalan, berikut penjelasannya:

Capaian:
- Media kampanye cukup tersampaikan dengan parameter booklet dan flyer yang tersebar terus habis, terbangunnya dialog dan komunikasi lanjutan dengan individu-individu
- Terjualnya beberapa merchandise dengan tema kampanye dan umum (poster, kaos, tas, emblem, dll)
- Total pemasukan Rp. 286.000 (dengan pembagian modal produksi Rp. 180.000, dan penggalangan dana Rp. 106.000)

Kegagalan:
- Tidak terlaksananya fund raising di stasiun Pondok Cina dan Depok Baru, dan pindah ke Fakultas Sastra, UI dimana disana sedang diadakan acara Pekan Seni Rupa Sastra 15-17 Des. Alasan pemindahan lokasi karena lalu lintas Pondok Cina ternyata tidak ramai dan kurang strategis (kami kurang maksimal dalam survey di lokasi ini). Kemudian rencana di statsiun Depok Baru juga dibatalkan karena melanjutkan di Fakultas Sastra, UI
- Kurang banyaknya penggadaan media kampanye berupa booklet dan flyer, kami tidak memiliki lagi sumber financial untuk menutupi ini
- Luputnya mencantumkan kontak email atau website terkait dengan kampanye kasus
- Dihentikannya kegiatan sablon on the spot pada hari ke-2 karena tidak cukup orang untuk menjalankannya
- Minimnya partisipasi aktif, akhirnya kegiatan ini hanya dilakukan secara maksimal oleh 4 orang yang intens dan selebihnya datang pergi membantu sebisanya di lokasi.

Secara garis besar ‘gagalnya’ acara ini karena partisipasi aktif dan komitmen beberapa orang yang tadinya telah menyanggupi, tidak berjalan. Sehingga dari segelintir orang yang tersisa harus melakukan begitu banyak hal, ini menyebabkan keletihan fisik dan psikologis luar biasa, serta beberapa kegiatan harus dihentikan (misalnya sablon on the spot hanya hari pertama saja) dan dialakukan secara fleksibel.

Hal lain yang juga kami lihat menyebabkan kegiatan ini tidak berjalan sesuai rencana adalah begitu minimnya keterlibatan teman-teman, khususnya yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Ternyata besarnya jumlah anggota dalam group facebook tidak menjamin apapun hehehe…
Kami sudah berusaha sebisa kami dalam menginformasikan rencana ini, namun inilah kondisi dan fakta yang terjadi 

Kami masih memiliki beberapa rencana lanjutan, dan tidak lagi mengundang teman-teman dengan cara kemarin, karena hal ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti. Kami hanya akan menginformasikan saja, mau partisipasi cukur, ga mau ya gondrong…

Kami percaya kesadaran dan tindakan nyata hanya perlu distimulus, tidak dipaksakan
Dan semoga teman-teman semua bisa mengambil perannya masing-masing dengan apapun cara dan kondisi yang dimiliki, tidak perlu melakukan hal yang sama ataupun bersama kami. Kami percaya perlawanan itu harus berhamburan dimana-mana, seperti panu yang tidak diundang kedatangannya :P

In solidarity & rage,

MIFEE DI MERAUKE ADALAH GENOSIDA



Kamis, 08 Juli 2010 10:32 | Ditulis oleh Komunitas Papua

Komunitas Papua News Merauke - Pencanangan MIFEE Merauke Integrated Food Energy Estate bukan solusi mengatasi kerentanan pangan di Papua. Program ini justru semakin membatasi warga untuk mengelola lahan pertanian lokal berbasis komunitas.
Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) telah dicanangkan secara resmi oleh Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010. MIFEE atau pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan di Merauke.

Proyek MIFEE melibatkan 32 Investor yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat, peternakan, konstruksi, dan industri pengolahan kayu. Proyek ini akan beroperasi di hampir semua distrik di Merauke. Lahan yang disiapkan seluas 1.616.234,56 Hektar
Lokasi tersebut merupakan tempat tumbuhnya kayu alam, binatang dan sumber makanan pokok satu-satunya bagi kaum pribumi setempat. Kabupaten Merauke memiliki luas 4,7 juta hektare dan 95,3% adalah kawasan hutan. Namun pemerintah justru memberikan hak guna usaha (HGU) lahan hutan dan perkebunan kepada investor, bukan kepada warga Papua.
Program MIfee merupakan perkebunan kelapa sawit, kedelai, jagung, industri kayu, perikanan darat dan peternakan kini menuai protes dari orang asli pemilik hak ulayat, LSM, Gereja dan generasi muda Papua. Misalnya Diana Gebze dari Solidaritas Rakya Papua Tolak Mifee ( Sorpatom).
“Kami sangat menolak program Mifee yang di perjuangkan oleh Jhon Gluba Gebze” tegas Diana Gebze.

Sedikitnya masih menurut Diana 4 juta orang akan didatangkan dari luar Papua untuk bekerja sebagai buruh-tani dalam proyek MIFEE. Ini artinya akan ada pertambahan penduduk sekitar 4 juta buruh-tani + 4 juta (suami/istri buruh-tani) + 8 juta (2 orang anak mereka sesuai standar KB) + 8 juta (2 orang kerabat buruh-tani) = 24 juta orang. Dengan jumlah populasi penduduk pribumi Merauke yang hanya sekitar 52.413 orang atau sekitar 30% dari 174.710 total penduduk Kabupaten Merauke (Papua dan Non Papua) maka dapat dipastikan bahwa genosida atau pemusnahan komunitas pribumi akan terjadi secara spontan” uangkap Diana di Jayapura 25 Juni lalu.
Dampak negatif dari proyek MIFEE saat ini mulai dirasakan masyarakat setempat. Di Kampung Boepe, Distrik Kaptel kabupaten Merauke, masyarakat pribumi sudah mulai kesulitan mendapatkan kayu bakar, binatang buruan, air bersih dan makanan pokok mereka yaitu Sagu. Hal ini karena PT Medco Papua Industri Lestari, salah satu Anak Perusahaan Medco Group ini sudah membabat habis hutan dan sumber-sumber makanan bagi masyarakat setempat. Selain itu limbah hasil Pengolahan Kayu Serpih dibuang di sungai sehingga mencemari sumber air satu-satunya di Kampung Boepe.
PT Medcopapua Industri Lestari telah menerima ijin dari Kementeri kehutananuntuk masuk ke Merauke, Papua, untuk "Wood Chips", kapasitas 2 juta meter kubik senilai Rp409,5 miliar. Selanjutnya perusahaan yang di nakodai oleh Arifin Panigoro ini masuk ke Merauke dalam Program Mifee ini.

PT Medcopapua Industri Lestari, anak usaha Medco Group menargetkan nilai investasi di provinsi Papua hingga akhir tahun diperkirakan mencapai US$80 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan biomassa dan hutan tanaman industri (HTI).
Namun target dari perusahaan yang berpusat di Jakarta ini tidak dengan mulus masuk ke Merauke karena sejumlah kalangan menolak Program Mifee ini.
Salah satu kejahatan adalah penipuan dari Perusahaan dan Pemerintah terhadap pemilik hak ulayat. Mereka membayar ganti rugi hanya Rp. 8,- /M2 , sebuah nilai yang lebih murah dari harga 1 buah pisang goreng.

Dalam perencanaannya, lahan potensial MIFEE selanjutnya akan dilakukan pengalihan lahan menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 1.428.000 ha. Dan Lahan Alokasi penggunaan lainnya (APL) seluas 202.869 ha. Total potensi ini mencapai 1.630.869 ha. Seterusnya terdapat juga rencana untuk pengembangan lahan tersebut. Yakni untuk lahan tanaman pangan, 1 juta ha, peternakan, perikanan dan perkebunan masing-masing 100.000 ha serta lahan untuk penggunaan lainnya mencapai 330.869 ha.

Kementerian Kehutanan telah menandatangani kesepakatan rekomendasi pemanfaatan hutan yang berada di dalam 10 klaster MIFEE untuk kemudian dilepaskan menjadi areal sentra pangan dan energi tersebut.
Menurutnya, dari 1,28 juta hektar areal MIFEE tersebut, seluas 125.485,5 hektar di antaranya adalah bukan kawasan hutan, sisanya seluas 1.157.347,5 hektar adalah kawasan hutan."Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), yang secara tata ruang memang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan,seperti pertanian. Namun, dari total luas 1,45 juta hektar kawasan HPK di Merauke, hanya 366.612,4 hektar yang dalam kondisi tak ber-hutan. Sisanya seluas 1,06 juta hektar masih berupa tegakan hutan alam dengan kondisi baik.

Dari data-data yang dikumpulkan, diketahui bahwa dana ganti rugi memang berjumlah Milyaran Rupiah, tetapi setelah dibagi kepada semua anggota Komunitas setiap orang hanya mendapat Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000. Angka ini jelas tidak sebanding dengan kerugian kehilangan Tanah Ulayat yang sangat luas.

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE); Sejarah dan Perkiraan Konsekwensi


Sejak akhir 2007, distrik Merauke merencanakan membangun sebuah projek untuk produksi pangan dan energi yang disebut dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Ini adalah projek mega pengembangan agro untuk produksi pangan dan energi yang dilakukan di 3 distrik Papua (Merauke, Mappi, dan Boven Digul) dan ini merupakan bagian rencana pemerintah pusat dalam mengembangkan kawasan agrikultural di kawasan pinggir. Targetnya adalah agar Indonesia mampu menjadi negara yang berkecukupan dalam hal produksi pangan dan energi, bahkan menjadi eksportir seperti yang disampaikan oleh Presiden RI “Memberi makan Indonesia, kemudian memberi makan dunia” . Projek ini akan meliputi sekitar 1.28 juta hektar, dan 90% diantaranya (1.13 juta hektar) adalah hutan alami/primer-- yang belum pernah pernah di tebang sebelumnya. MIFEE menjadi bagian dari agenda 100 hari cabinet nasional dan menjadi wilayah kekuasaan kementrian agrikultur berkokordinasi dengan pemerintah local (level distrik Merauke). Projek ini diharapkan akan dimulai pada 2010, awalnya 500.000 hektar dengan panen pertama diharapkan pada 2012. Projek ini juga akan terhubung dengan konstruksi jalan sepanjang 700 kilometer di distrik, 1.500 kilometer jalan penghubung ke provinsi Papua Barat, tiga pelabuhan dan sistem irigasi yang melibatkan investasi pemerintah dalam infrastruktur sekitar US $ 3 juta dan dan diperkirakan masih akan mengundang investor swasta (lokal dan asing) lebih dari US $ 60 juta.

Adalah Texmaco—sebuah perusahaan konglomerasi—yang pertama kali mengeksplorasi ‘potensi’ Merauke dengan mengelola pertanian besar (lebih dari 3.000 ha) sejak tahun 1980’an, dan mengelola kelapa sawit, tebu, dan perkebunan alam lainnya untuk pengembangan bubur kertas oleh perusahaan AS, Scott Paper . Setelah tumbangnya Texmaco pada tahun 2000, grup Medco melanjutkan kerja dan riset Texmaco termasuk potensi produksi padi dan tebu Merauke.
Grup Medco, sebuah perusahaan minyak dan gas Indonesia, awalnya pada 2007 dengan menggunakan subsidi dari perusahaan (Medco Papua Lestari) mulai membangun konstruksi pabrik kayu-chip di Merauke dan berencana untuk memulai produksinya pada pertengahan 2008 untuk mencapai puncak target produksinya sebanyak 500.000 metrik ton bubur kertas dan kertas pertahun pada 2012 . Perkebunan ini akan menjadi pabrik baru terbesar di Indonesia sejak tahun 1997-18998 (krisis finansial Asia), dan pertamakalinya di Papua. Tampaknya Medco yang memiliki rencana terbesar untuk Merauke. Perusahaan ini telah meyakinkan pemerintah lokal dan Kementrian Kehutanan menyediakan area seluas 600.000 hektar dekat sungai Bian.
Di waktu yang bersamaan, PT Medco Papua (anak perusahaan Medco grup lainnya), memulai proyek pilot bisnis agrikultur seluas 200 hektar di Merauke; singkong, jagung, kedelai, tebu dan padi system SRI (yang juga dikenalkan oleh yayasan Medco di Jawa Barat, Aceh, Bali, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara). Bersamaan dengan kesuskesannya, terutama dalam memulai projek pilot 20 hektar dengan padi sistem SRI di Tanah Miring, Merauke (dan wilayah lainnya di Indonesia). Grup Medco mendapat dukungan terbesar dari Bupati Merauke (Johanes Gluba Gebze) dalam memperluas bisnin padi system SRI dalam skala industri sejak Bupati melihat padi system SRI memiliki prodktivitas tinggi dan cocok dengan karakteristik area, topografi, dan iklim di Merauke . Konsep industri padi terpadu yang meliputi 1.9 juta hektar di Merauke diajukan pada pemerintah (Kementrian Pertanian)—karena ini adalah proyek besar, investasi besar-besaran dan dukungan pemerintah dalam hal infrastruktur juga diperlukan—proyek ini disebut Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) . MIRE membangun kerjasama dengan petani lokal dan bank menggunakan sistem pertanian terpadu: system organik, pengelolaan sampah dan produksi pupuk organik.


Kementerian Pertanian melihat konsep MIRE dapat menjadi solusi bagi krisis pangan Indonesia (dan dunia) – lobi kuat dari Medco juga merupakan faktor lain yang menguatkan karena pemilik Medco juga adalah actor politik senior. Pada bulan Agustus 2008, Mentri Pertaian mengundang beberapa investor dari Saudi (Grup Bin Laden), yang dikenal sebagai Konsosrsium Pangan Timur Tengah, untuk membahas kemungkinan keterlibatan konsorsium dalam mengembangkan industri beras di Indonesia, khususnya di Merauke (Sulawesi Tenggara juga mengajukan). Grup Bin Laden menandatangani kesepakatan menanam modal sekitar US $ 4.3 miliar mewakili konsorsium 15 investor dari Saudi untuk mengembangkan 500.000 hektar lahan padi di Merauke . Tujuannya adalah memproduksi beras basmati (beras primer yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat di Timur Tengah) untuk di ekspor ke Arab Saudi . Konsorsium juga akan mempertimbangkan menyimpan sebagian beras untuk pasar lokal .

Ada juga beberapa perusahaan lokal yang tertarik bergabung dengan program MIRE, selain Medco E & P sebagai pelopornya, perusahaan lainnya adalah PT. Bangun Cipta Sarana (konstruksi), PT. Wolo Agro Lestari (perkebunan), PT. Comexindo (perkebunan dan perdagangan jagung, sawit, karet, dan teh), dan Sumber Alam Sutera (benih beras hybrid) . Kebanyakan perusahaan-perusahaan ini memiliki hubungan dekat dengan partai politik, juga memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, grup Medco dimiliki oleh Arifin Panigoro, aktor politik senior, sementara grup Comexindo dimiliki oleh Hashim Djoyohadikoesomo, saudara dari Prabowo Subianto (menantu mantan presiden Soeharto, mantan kepala Kopassus dan Pasukan Khusus Kostrad, dan juga kandidat Presiden yang gagal). PT. Bangun Cipta Sarana memiliki Siswono Yudo Husodo sebagai komisioner, menjadi direktur sejak 1968-1988. Selama periode ini Husodo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (1988 – 1993), Menteri Transmigrasi (1993 – 1998), dan kandidat deputi presidensil (2004). Sumber Alam Sutra/Grup Artha Graha dikontrol oleh Tomy Winata (Oe Suat Hong). Kedekatan Winata dengan militer terbangun ketika ia berhasil memenangkan kontrak pembangunan fasilitas militer di Papua dan Papua Barat, Ambon, dan Makasar, dan ketika ia dikabarkan menjalankan Yayasan Kartika Eka Paksi, sebuah yayasan dana pensiun bagi militer. Winata telah terlibat dalam perdagangan kayu sejak pembangunan grup Artha Graha .

Pemerintah pusat pada 27 November 2008 mengadakan pertemuan dan membahas bagaimana mendukung ‘perkebunan rakyat’ bagi ketahanan pangan Indonesia dengan menyediakan peraturan sebagai pijakan dasarnya . Beberapa peraturan kuci telah dipersiapkan dan dikordinasikan dengan kementerian Ekonomi karena proyek ‘perkebunan rakyat’ juga akan melibatkan banyak kementrian di Indonesia. Ketika draf peraturan sedang dinegoisasikan dengan parlemen, kabar buruk datang dari Forum Ekonomi Islam se-Dunia pada bulan Maret 2009. Menteri Pertanian mengumumkan bahwa kerajaan Bin Ladin di Saudi menghentikan rencana investasi sebesar US $ 4.3 milyar dalam pengembangan beras di Merauke. Para investor memutuskan untuk menghentikan rencana mereka terkait dengan krisis financial global (jatuhnya harga pangan dan menipisnya pendapatan minyak di Timur Tengah . Situasi ini memaksa pemerintah Indonesia untuk fokus pada rekan investor domestik yang potensial dalam mengembangkan ‘perkebunan rakyat’ dan mendorong investor lokal untuk mengundang investor asing dengan modal mereka sendiri.

Di sisi lain, grup Medco telah mempersiapkan rencana lain untuk pabrik bubur kertas dan kertas di Merauke terkait dengan membesarnya perhatian global akan dampak pembalakan hutan terhadap perubahan iklim. Medco menghentikan rencana pabrik bubur kertas dan kertas dan berfokus pada fasilitas skala kecil US $ 70 juta untuk memproduksi pellet kayu, bahan bakar ‘hijau’ potensial. Terdapat pasar potensial akibat tingginya permintaan pellet kayu dari perusahaan-perusahaan di Eropa dan Asia yang berada dibawah tekanan untuk mengurangi emisi karbon mereka. Pelet kayu mengalami peningkatan popularitas sebagai sumber bahan bakar untuk menggantikan karbon dioksida – pembangkit listrik tenaga batubara dan untuk pemanasan. Medco sudah bekerjasama dengan LG Corp, Korea Selatan , yang telah memiliki 32% saham di unit Medco Papua dan akan memasarkan pellet kayunya ke seluruh dunia. Mereka berencana memproduksi 100.000 metrik ton pellet kayu pada 2010 dan 300.000 ton pada dua tahun berikutnya. Perusahaan ini juga melihat tebu sebagai masa depan yang prospektif dalam pengembangan makanan (gula) dan (bahan bakar (etanol), mereka berencana untuk memperluas areanya dari proyek pilot menjadi proyek berlevel industri, dan mencoba melibatkan rekan strategis mereka dari Jepang dengan total investasi sekitar US $ 25-30 juta untuk memproduksi 60 ton bio-ethanol perhari . Medco melihat dua inisiatif ini sebagai alternatif bahan bakar dapat menjadi hal yang strategis dalam mempromosikan industri ‘perkebunan rakyat’ yang sudah direncanakan di Merauke. Lantas pemerintah mendukung gagasan ini, konsep energi dikembangkan menjadi ‘perkebunan rakyat’. Itulah kenapa alasan MIRE (Merauke Integrated Rice Estated) diubah menjadi MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estated).

Sementara ada upaya serius dalam merekrut para investor dalam proyek MIFEE, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi yang akan membuka jalan lebih luas bagi implementasi proyek ini. Pertama adalah peraturan 14 Oktober 2009, Undang-Undang no. 41/2009 tentang Perlindungan Wilayah bagi Keberlanjutan Agrikultur Pangan. Undang-undang ini bertujuan untuk mendukung kesuksesan Indonesia dalam kemakmuran pangan dengan melindungi lahan pertanian yang telah ada dan menciptakan lahan pertanian yang perenial bagi sumber makanan. Undang-undang ini juga memberikan ruang bagi pertanian korporasi dalam berbagi investasi dengan pembagian 51% bagi pemerintah local dan 49% bagi investor asing. Kemudian pada 29 November 2009 dalam Peraturan Pemerintah no. 39/2009 mengenai Zona Ekonomi Khusus yang dimandatkan di bawah Undang-undang investasi tahun 2007, seperti Merauke (melalui proyek MIFEE) juga diusulkan menjadi salah satu Zona Ekonomi Khusus di Indonesia untuk tujuan pertanian (terdapat 22 usulan untuk Zone Ekonomi Khusus). Dengan menggunakan hukum ini, wilayah-wilayah ini akan menyediakan intensif fiskal bagi perusahaan-perusahan, seperti pengurangan pajak pemasukan dan tanah bagi perusahaan, dan akan membebaskan mereka dari pajak penambahan nilai dan barang berharga. Perusahaan juga akan menikmati intensif non-fiskal, seperti prosedur imigrasi yang lancar dan akses yang lebih mudah atas izin tanah dan bisnis. Tidak seperti dalam area pasar bebas sebelumnya – yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan internasional—impor bahan mentah dan ekspor produk jadi tidak akan mendapatkan bebas pajak, tapi barang-barang yang diproduksi di kluster akan diperbolehkan dijual dalam pasar domestik. Para investor dapat memperoleh izin bisnis mereka kurang dari 14 hari, dibandingkan sebelumnya yang memakan waktu 30 hingga 60 hari, dan melewati seluruh hukum perizinan oleh administrasi lokal.

Pada 2010 terdapat 3 regulasi terkait dengan proyek MIFEE yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah lahan baru – menggunakan Peraturan Pemerintah No. 10/2010 (22 Januari 2010) mengenai Prosedur atas Konversi Fungsi dan Alokasi Hutan. Harus dicatat disini bahwa regulasi ini memperbolehkan area hutan digunakan dalam pengembangan aktivitas non-hutan yang dikategorikan dalam peraturan tersebut sebagai “aktivitas pasti yang terkait dengan tujuan strategis.” Aktivitas-aktivitas ini termasuk pertambangan, teknologi energi terbarukan, pengembangan telekomunikasi, instalasi generator, jalan publik, jalan tol, rel kereta, industri yang terkait dengan kehutanan, keamanan dan pertahanan, dan shelter sementara terhadap bencana alam. Kemudian di hari yang sama, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan No. 11/2010 tentang Ketahanan dan Pemberdayaan Lahan Terlantar (termasuk zona hutan) yang memperbolehkan akuisisi lahan bagi aktivitas publik privat selama itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat . Kemudian pada 28 Januari 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 18/2010 mengenai Perkebunan Bisnis yang diadaptasi dari Undang-undang no. 41/2009. Peraturan ini menyatakan bahwa untuk area Papua setiap investor perkebunan pangan hanya diperbolehkan mengelola maksimum sebesar 20.000 hektar (sementara area lainnya hanya 10.000 hektar), kemudian izin diperlukan bagi petani yang memiliki lahan lebih dari 25 hektar, atau yang memperkerjakan lebih dari 10 orang tenaga kerja.
Pemerintah daerah pada 2010 juga menyiapkan peraturan daerah terkait dengan proyek MIFEE. Akan ada 3 regulasi yang akan segera dikeluarkan. Hingga saat ini peraturan tersebut masih didiskusikan dengan para stakeholder terkait di Merauke . Peraturannya adalah (i) MIFEE; (ii) pemberdayaan komunitas (iii) hak masyarakat adat. Keterlibatan stakeholder lain termasuk LSM lokal— juga dipertanyakan, karena sejak awal konsep MIFEE dirancang top-down. Ada kekhawatiran dari kalangan aktivis LSM bahwa keterlibatan mereka dalam pembahasan regulasi MIFEE dijadikan pembenaran bagi pemerintah daerah bahwa MIFEE telah melibatkan stakeholder lain dalam perencanaannya . Sejak awal, gagasan MIFEE selalu disampaikan sebagai konsep Bupati dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden No. 01/2010 (Februari 2010) dalam Akselerasi Pembangunan Nasional 2010, MIFEE telah dimulai dengan memenuhi Rancangan Utama Pengembangan Perkebunan Rakyat Beras dan Energi. Dalam Rancangan Utama, terdapat 8 cluster (3 zona) dimana setiap cluster terdiri atas 30 sub-cluster zona produksi yang telah dirancang, dimana setiap sub-cluster akan meliputi sekitar 5.000 hektar . Direncanakan area tersebut akan ditanami sebesar 50% untuk stok pangan (padi, jagung, keledai, dan husbandary), 30% tebu, dan 25% sawit untuk mencapai tujuan proyek seperti yang tertera secara eksplisit dalam dokumen. Tujuan kuantitatif MIFEE adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan stok pangan utama Indonesia (beras 1.95 juta ton, terigu 2.02 juta ton, dan CPO 937.000 ton)
- Ekspor surplus stok pangan
- Mengembangkan zona agro-bisnis dan agro-industri di area potensial yang meliputi 1.28 juta hektar yang terdiri dari 154.790 hektar APL (lahan untuk penggunaan lain) dan 1.128 juta hektar HPK (Konversi Hutan Produksi)
- Menyediakan kesempatan kerja dalam sektor agrikultur bagi 44.900 orang – tenaga lokal maupun asing
- Meningkatkan pendapatan populasi local setidaknya US $ 3.500 per rumah tangga dalam setahun
- Simpanan devisa nasional melalui peningkatan impor pangan sebesar Rp. 51.41 milyar
Bagaimanapun juga, harus diingat bahwa pengembangan bio-fuel tidak dapat dikendalikan oleh pasar sendiri. Kemajuan atas seluruh prasyarat dalam rangka mencapai kompetisi produk harus dilakukan melalui kontribusi besar dari pusat seperti pemerintah daerah. Terkait dengan fakta proyek MIFEE, adanya potensi dalam mengembangkan stok produk pangan dan bio-fuel secara paralel tinggi.

Terdapat 37 investor (hanya 1 investor asing dari Korea – investor dari Cina dan Singapur akan segera menyusul) yang telah menunjukan minat mereka pada proyek MIFEE, dan 6 diantaranya telah memiliki izin. Mereka adalah Bangun Tjipta, Grup Medco, Comexindo, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama dan Wolo Agro Makmur, Korindo Group, Artha Graha. Izin ini memberikan perusahaan hak penggunaan lahan selama 60 tahun dan bisa diperpanjang hingga 90 tahun.

Opini kritis melihat potensi atas pengalokasian lahan hutan bagi proyek MIFEE yang akan melibatkan pembalakan hutan besar-besaran dan pendapatan kayu milyaran dollar bagi perusahaan-perusahaan yang mendapat konsensi. Greenomics (2010) memperkirakan dari 1.06 juta hektar area hutan untuk proyek ini mengandung sekitar 410.9 juta kubik kayu yang bernilai sekitar Rp. 120.87 triliun dalam pasar domestik. Dan bisa melambung hingga Rp. 375.5 triliun di pasar gelap.
Selain itu juga dilihat dampak negative proyek MIFEE dalam memarjinalkan masyarakat local. Karena masyarakat Papua masih tergantung dengan alam bagi penghidupan mereka, pembalakan hutan besar-besaran berarti masyarakat Papua akan kehilangan sumber penghidupan mereka, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan pertanian dalam menyaingi para pekerja agrikultur dari luar . Hilangnya hutan bagi suku-suku di Merauke juga akan menciptakan konflik horizontal diantara mereka karena mereka harus bersaing dalam mencari sumber kehidupan lainnya. Hukum adat meperbolehkan seseorang membunuh orang dari suku lain yang memasuki hutan mereka, bahkan untuk makanan . Rasio yang tidak seimbang antara area proyek dan ketersediaan tenaga manusia dapat menghadirkan masalah lain, memaksa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek ini untuk mengambil pekerja dari luar Papua. Jika satu hektar lahan membutuhkan 4 pekerja, maka proyek ini akan membutuhkan 6.4 juta pekerja sementara total populasi masyarakat Papua hanya 4.6 juta jiwa, dimana 2.2 juta jiwa dari populasi ini adalah masyarakat adat dan 70% hidup di wilayah pinggir. Dengan populasi hanya sekitar 174.710 jiwa di Merauke, rencana ini akan mengancam eksistensi masyarakat Papua di area-area tersebut, membuat mereka menjadi minoritas, bahkan mengiring mereka pada kepunahan. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengatakan bahwa proyek MIFEE juga merupakan bagian dari pembantaian manusia secara sistematis dan struktural . MIFEE juga dicurigai dapat mengiring para petani dalam perbudakan terkait dengan besarnya kapital dan luasnya jangkauan korporasi. Sudah ada kisah panjang dugaan monopoli bisnis yang akan mengontrol harga penjualan.

Solidaritas yang terus dirajut; Radio Komunitas Gerbong Revolusi 88,9 FM


Saya menuliskan ini sebagai sebuah penghargaan atas rajutan solidaritas dan persekawanan yang terjalin dengan indah dan melengkapi…
Sebuah pengalaman dan perjalanan hidup, dalam api semangat yang sama, melawan…

Gerbong Revolusi, Rumah Baca Masyarakat & Warung Kejujuran adalah sebuah rumah bersama di desa Garongan yang terletak di pesisir pantai Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Rumah ini awalnya adalah milik salah seorang petani yang ‘dititipkan’nya pada warga untuk mendukung kegiatan warga.
Di depan rumah terapat sebuah meja ping-pong tempat warga biasa bersantai selepas bertani atau sekedar mengisi waktu kosongnya. Ketika memasuki rumah yang berukuran cukup besar ini kamu akan melihat poster-poster dari kardus yang dipotong berbentuk dengan tulisan seperti “Tolak Tambang Pasir Besi”, “Pertanian Lebih Menghidupi Daripada Tambang Pasir Besi”, “Lawan Modal Asing Perusak Alam”, “Tanah Adalah Hidup Kami” dan poster-poster bertemakan perlawanan lainnya. Di sudut kanan sebuah rak buku yang berisi tak seberapa, kebanyakan bertemakan lingkungan, sosial dan sastra. Dan kini di sebuah sudut ruangan terdapat meja sederhana dengan perangkat radio yang barus saja beroperasi berkapasitas siar sejauh 2 km.

Gerbong Revolusi pada awalnya merupakan inisiatif beberapa pemuda yang memiliki sebuah wadah kumpul dan pusat informasi, baik informasi umum seperti harga-harga komoditas pertanian, ‘gosip pasar’ hingga perkembangan perjuangan warga melawan usaha perampasan tanah mereka yang dilakukan oleh negara dan korporasi. Rumah ini menjadi tempat kumpul warga dalam melakukan berbagai aktifitas seperti bermain, rapat, diskusi, belajar dan lain sebagainya. Pada perjalannya rumah ini juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi warga pesisir pantai Kulon Progo dan bagi ‘orang luar’ yang datang ke pesisir pantai Kulon Progo. Bisa dipastikan ketika kita datang kerumah ini, semua warga yang berada disana mengetahui segala informasi mengenai apa yang terjadi di tanah mereka.

Melihat gerakan warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam membangun dan mengelola perlawanannya dengan mekanisme dan strategi yang sungguh-sungguh, tak heran perjuangan mereka membuahkan banyak hasil yang baik. Melihat bagaimana warga mengelola sendiri perjuangannya secara otonom, tidak melibatkan pihak luar selain warga sendiri, membangun rumah bersama Gerbong Revolusi sebagai pusat kegiatan dan informasi, mengelola jaringan solidaritas dan terakhir membangun radio komunitas sebagai saran sosialisasi informasi dan pendidikan, sungguhlah sebuah hal yang sangat menginspirasi.

Jaringan yang terbangunpun telah menghasilkan banyak solidaritas yang mutualis. Para petani tidak segan datang mengunjungi wilayah lain dan berbagi pengalaman dan semangat dengan para pejuang hidup lainnya seperti warga Pati, Jawa Tengah yang melawan pabrik semen PT. Semen Gresik, dengan nelayan Pantai Labuh, Sumatra Utara yang berjuang melawan perusahaan perikanan bermodal besar dan kapal moderen serta ancaman penggusuran tanah akibat rencana pembangunan Bandara Udara Internasional Polonia, dengan warga persil 4, Deli Serdang, Sumut yang berjuang melawan perampasan tanah oleh PT. Perkebunan Nasional. Mereka juga tak segan dan tak letih selalu mengulang kisah yang sama pada kawan-kawan yang ingin mengetahui dan bersolidaritas. Di rumah inipun banyak terjadi proses diskusi dan belajar bersama, kawan-kawan dari luar membagi informasi dan pengetahuan yang mereka ketahui terkait dengan permasalahan yang dihadapi warga, sungguh proses saling mengisi dan melengkapi yang terjadi begitu alami…

Banyak hal di dalam Rumah Baca Masyarakat Gerbong Revolusi inipun merupakan hasil dari solidaritas langsung yang telah dan terus dirajut bersama.

Kirim dukungan langsung kamu ke radio Gerbong Revolusi melalui nomor: 081904111929

http://www.petanimerdeka.tk/
=====================================================================================

Berikut adalah hasil wawancara dengan petani di pesisir pantai Kulon Progo tentang perjuangan warga serta Radio dan rumah baca masyarakat 'Gerbong Revolusi' pada awal November lalu.

Semoga menginspirasi dan terus merajut tali solidaritas perlawanan kawan!

Transkrip wawancara Gerbong Revolusi

T: Bisa cerita sedikit tentang situasi petani di pesisir KP dan sedikit latar blakang tentag situasi dsini?

J: Terimakasih. Latar belakang dari petani Kulon Progo bahwa awalnya pesisir Kulon Progo adalah sebuah tempat yang bisa dikatakan gersang dan tidak produktif. Tapi dengan kearifan lokal yang terjadi di Pesisr Kulon Progo lahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian sehingga mampu mengangkat harkat hidup orang banyak di seluruh pesisir Kulon Progo dengan bertani macam-macam sayuran dan buah-buahan, seperti itu. Dan ini merupakan hasil karya masyarakat pesisir Kulon Progo sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah. Seperti itulah latar belakangnya. Tetapi pada hari ini tiba-tiba saja ketika kita sudah menemukan sebuah kesejahteraan hidup, kehidupan kami diganggu oleh ulah pemerintah yang bekerjasama dengan korporasi untuk menggusur kami dan menjadikan tempat hidup kami, lahan hidup kami, lahan pertanian kami, akan dijadikan oleh mereka sebagai tambang pasir besi, tambang biji besi. Sehingga hari ini kita masyarakat secara otonom membentuk sebuah paguyuban yang bernama Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo yang disingkat PPLP KP. Itu terbentuk dari masyarakat sendiri, dari elemen-elemen kelompok petani yang berkumpul dan membentuk sebuah paguyuban tersebut untuk melawan, dalam hal ini pemerintah yang akan menggusur kehidupan kami. Dan paguyuban petani itu berdiri atas nama dan atas dasar masyarakat pesisir Kulon Progo tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, artinya kita tidak mau menerima yang namanya dewan, LSM, ormas, dan lainnya. Bahwa kami petani tetap bertani dan akan mempertahankan hidup kami sebagai petani dan akan terus menghidupi keluarga kami dengan bertani apapun yang terjadi. Ketika orang menggangu kehidupan kami maka akan kita lawan biarpun itu (dalam hal ini) pemerintah dan negara. Seperti itulah sedikit gambarannya, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan bertanya lagi.

T: Ok, kita lanjut ngobrol tentang Gerbong Revolusi, Rumah Baca Masyarakat. Dari mana munculnya ide untuk membuat tempat seperti ini dan apa tujuan dari project ini?

J: Oke, ini memang dulunya hanya apa ya, berawal dari hanya sekedar omong-omong dari pemuda-pemuda khususnya di Garongan …. 2, mereka itu dulunya nongkrong dimana-mana, nggak ada tempatnya, hanya yah seperti begitu sajalah dipinggir jalan, sambil ngapa-ngapain bikin ribut. Kemudian ada inisiatif kita beberapa orang bagaimana mencoba membuat semacam rumah umum, rumah semua orang, rumah pusat kegiatan yang sebetulnya itu adalah milik smua orang tapi yang menjalankan dari unsur pemuda. Sehingga muncul ide bagaimana kita mengumpulkan orang-orang, tapi itu hanya ide kecil-kecilan saja awalnya, kita mencoba untuk mengadakan buku dari bantuan kawan-kawan. Yang kedua idenya adalah membuat tempat main seperti meja pingpong, karambol, kartu-kartu gitu tapi itu hanya sekedar media agar orang-orang ngumpul dan tenyata usaha kita itu berhasil. Artinya bahwa pemuda disini bisa berkumpul, bisa saling bertukar pengalaman bahkan dari beberapa daerah datang kesini untuk bertukar pengalaman. Sampai hari ini kita tetap menjalankan rumah bersama ini. Dan disitu tertulis Gerbong Revolusi, Rumah Baca Masyarakat dan Warung Kejujuran, karena waktu pertama kali kita berdiri untuk menghimpun dana, kita itu mulainya kecil-kecilan, pemuda membuat warung yang disitu ada dijual beberapa makanan siap saji seperti kue-kue, minuman, dan lain-lain. Disitu pembelinya ambil sendiri, makan sendiri, hitung sendiri, melayani sendiri, kita hanya menyediakan tempat uang dan pada penutupan hari dihitung apakah kawan-kawan itu jujur apa nggak. Dan terbukti karena setiap malam penutupan sepertinya nggak pernah ada ‘geseh’, kalau bahasa Indonesianya ‘tercecer’, nggak ada itu, berarti pada dasarnya warga di pesisir ini sangat jujur sekali dan ini berlanjut terus untuk beberapa waktu. Tapi sekarang warung kejujuran malah ditinggalkan karena pemuda-pemudanya lebih banyak bergerak di bidang-bidang sosial dan lebih urgent di masyarakat. Itu latar belakang dari Gerbong Revolusi, dan sampai hari ini adalah sebuah keberuntungan juga bagi kami bahwa kawan-kawan dari luar daerah bahkan dari tingkatan global bisa mendukung disini misalnya dengan dibangunnya radio komunitas. Pemuda disini sekarang semakin senang dan semakin kompak untuk membicarakan tentang gerakan penolakan tambang dan penolakan ketidakadilan serta mendiskusikan tentang hak asasi khususnya di pesisir Kulon Progo ini.

T: Ok, rumah ini hebat sekali, mantap sekali dan juga besar. Mungkin kita bisa bicara sedikit teknis, bagaimana mendapatkan rumah sebesar ini? Bagaimana mendapatkan semua buku-buku dan peralatan lainnya yang ada disini?

J: Rumah ini adalah rumah warga yang kebetulan tidak ditempati dan yang punya rumah itu menawarkan sebagai rumah bersama. Ini sebenarnya bukan cuma satu rumah ini saja, karena kita kemarin ada semacam beberapa pilihan rumah juga, karena disini ada 5 rumah besar yang tidak ditempati dan itu semua rumah petani. Semua menawari pada gerakan pemuda disini untuk menempati rumah tersebut, tapi kita memilih untuk menempati rumah ini karena ini kayanya yang agak pantas. Yang lain juga besar dan pantas, tapi dalam hal ini pantas yg kita maksud karena kita mempertimbangkan juga tentang MCK, karena rumah yang lainnya belum ada MCK dan rumah ini kebetulan sudah ada, kita hanya nempatin saja. Kalau persoalan tentang isinya sudah cukup banyak, ya seperti yang tadi saya sudah bilang, ini solidaritas dari teman-teman diluar. Artinya mereka ingin membangun jaringan bersama kita, ingin belajar bersama, sehingga apa yang mereka punya didonasikan untuk rumah baca Gerbong Revolusi ini.

T: Selain tempat kumpul, tempat main, dan tempat nongkrong, kegiatan apa lagi yang sudah dilakukan di Gerbong Revolusi?

J: Sudah ada banyak sekali kegiatan yang kita lakukan disini. Misalnya ketika kita lagi jenuh kita akan mengadakan perlombaan-perlombaan dengan senang-senangnya kita. Kita juga memberikan pembelajaran pada anak-anak kecil bagaimana kita bersosialisasi, kita juga memberikan informasi kepada masyarakat. Disini juga sering mengadakan pemutaran film tentang perjuangan, film-film cerita rakyat agar masyarakat itu tau bahwa sebenarnya dunia ini luas. Banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan seperti misalnya saat ini ada bencana Merapi, di Gerbong Revolusi membangun posko peduli Merapi dengan kegiatan seperti yang tadi sudah kita salurkan kesana (lokasi-lokasi pengungsi –Red.) bareng-bareng kerjasama dengan PPLP. Karena disini mau tidak mau Gerbong Revolusi juga merupakan salah satu gerakan pemuda yang tergabung dalam bagian PPLP. Masih banyak lagi kegiatan sosial yang masih dibutuhkan oleh masyarakat seperti misalnya kerja-kerja sosial, kerja-kerja bakti, apapunlah, misalnya juga ada masyarakat yang butuh bantuan apa, maka kita akan selalu memberi support dan bergabung dengan masyarakat, gitulah.

T: Bagaimana hubungannya dengan perjuangan anti tambang dsini? Apakah keadaan di tempat ini turut memperkuat solidaritas masyarakat, atau apa dampaknya? Atau bagaimana menggunakan strategi ini dalam rangka perjuangan?

J: Wah itu dampaknya besar sekali dan sepertinya komunitas PPLP itu sendiri sangat membutuhkan sekali gerakan seperti Gerbong Revolusi ini karena selain tempatnya bisa digunakan untuk acara apapun, PPLP juga gerakannya sangat nampak sekali. Kita juga sangat membutuhkan Gerbong Revolusi, artinya kita ini satu kesatuan, dan ini efeknya sangat baik sekali jadi misalnya ketika kawan-kawan dari luar daerah ingn tau mengenai PPLP, ingin tau perjuangan PPLP, ingin bersolidaritas dengan PPLP, ya pasti larinya ke Gerbong Revolusi. Karena disini menurut saya perannya sudah terbagi secara alami. Kepengurusan PPLP seakan-akan sudah terjadi dengan sendirinya, dengan masyarakat itu sudah klop sekali gitu. Gerbong Revolusi sangat dibutuhkan oleh PPLP, dan sebaliknya kita juga sangat membutuhkan PPLP, karena Gerbong Revolusi merupakan bagian perjuangan PPLP juga.

T: Jika perjuangan PPLP termasuk beberapa kampung di lahan pantai, kira-kira sepanjang 20 km ya, bagaimana dengan kampung lainnya? Bagaimana dengan warga disana? Apa mereka juga memanfaatkan Gerbong Revolusi atau tidak?

J: Ya, kadang-kadang masyarakat diluar juga ingin tau tentang bagaimana PPLP, apa yang dilakukan oleh PPLP. Kadang-kadang dimanfaatkan juga tapi biasanya sebatas untuk mendapatkan informasi, tapi pada fokusnya tetap Gerbong Revolusi untuk PPLP dan oleh PPLP. Jd intinya pusat informasi itu banyak tersedia di Gerbong Revolusi, bahkan sekretariat PPLP sendiri kadang-kadang malah tidak ada informasi, justru informasi perjuangan kita berada di Gerbong Revolusi. Informasi solidaritas kita juga masuknya ke Gerbong Revolusi karena memang ruang yang disediakan untuk kawan-kawan dari luar daerah memang di Gerbong Revolusi, tapi kalau untuk kepengurusan PPLP sendiri, untuk internalnya itu tetap di sekre tapi sekarang yang terjadi sekretariat ya sebatas tempat saja, tapi tetap ketika kita rembukan masalah perjuangan itu off the record, semua orang nggak boleh tau, yang boleh tau hanya warga PPLP.

T: Saya mau tanya tentang buku, karena saya pernah terlibat dalam proyek perpustakaan. Ada banyak buku yang sangat bagus dan saya sering kecewa karena orang tidak mau membaca, bagaimana dengan dsini? Apa orang disini sering pinjam buku atau lebih sebagai tempat sosial?

J: Sebetulnya buku itu penting, tapi disini yang namanya karakter masyarakat, karakter orang itu beda-beda. Disini sebetulnya ada yang sering pinjam buku atau membaca, tapi kayanya kalau dari yang saya liat itu disini lebih senangnya melihat yang secara visual, melihat secara langsung. Kalau presentase pembaca itu disini bisa dikatakan rendah tapi masih ada. Tapi untuk buku-buku masih kurang juga karena anak-anak disini itu senang melihat-lihat komik, lihat-lihat apa saja mereka senang.

T: Apa ada kegiatan pendidikan anak-anak atau kegiatan kreatif? atau belum ada?

J: Kalau untuk kegiatan kreatif anak-anak belum, tapi untuk pembelajaran tentang agama ada tapi jarang karena kalau pembelajaran tentang agama kita fokuskan di tempat-tempat ibadah.

T: Baru pasang radio komunitas disini, bagaimana kamu lihat ini? Setelah 1 minggu dipasang. Bagaimana bisa masuk project ini? Atau apa dampak positif dari radio komunitas?

J: Kita melihat ini positif sekali, baru sekitar 1 minggu siaran saja penggemar kita sudah banyak sekali. Ada request lagu, info pertanian, harga-harga komoditas pertanian, perjuangan dan lain-lain. Ternyata masyarakat sangat responsif sekali, masyarakat sangat senang sekali karena mereka bisa mengakses informasi langsung tanpa harus datang ke Gerbong Revolusi. Dan juga bagi kawan-kawan pemuda sepertinya sangat penting sekali untuk pembelajaran, mereka jadi harus belajar tentang jurnalistik, nipu-nipu orang ketika mencari info atau data. Dari sini kan mereka jadi belajar karena pemuda disini itu juga sangat mencintai pertanian sehingga mereka tidak akan meninggalkan pertanian. Karena sudah terbukti misalnya di Garongan ini sangat anti sekali dengan yang namanya organisasi, mereka lebih senang bertani, sehingga dengan adanya radio komunitas di Gerbong Revolusi ini pemuda semakin kompak dan semakin ramai dan kita bisa lebih banyak menginformasikan dan banyak memeberi tau bagaimana perjalanan perjuangan PPLP secara langsung melaui radio.

T: Tentang masa depan, apa masih ada ide-ide untuk mengembangkan ruang ini? Atau apa ada ide baru untuk kegiatan dsini? Project lanjutan?

J: Kalau kedepan itu kita tetap akan melakukan inovasi-inovasi yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat perjuangan petani, dengan menghadirkan opini-opini yang bisa dipercaya, betul-betul dari sumber-sumber yang benar dan dari sebuah kenyataan yang terjadi di seputaran daerah kita. Kedepan kita tetap akan mempertahankan ini dan akan mengembangkan lebih jauh dan juga sangat mengharapkan solidaritas dari kawan-kawan dari manapun, apapun bentuknya selama itu tidak mengganggu perjuangan petani Kulon Progo. Dan akan kita bangun terus agar Gerbong Revolusi ini jadi pusat pergerakan di Kulon Progo khususnya, dan siapa tau kedepannya akan jadi agen gerakan di semua lini.

T: Ada hal lain yang ingin disampaikan atau saran bagi kawan-kawan lain yang ingin membangun ruang yang otonom di tempat mereka?

J: Keyakinan kita, semakin banyak kita berkawan maka semakin kuat kita. Dan kita selalu membuka diri untuk berjejaring. Kita juga masih banyak sekali kekurangan dsini. Dan saya sendiri sebagai warga yang berada disini tidak bisa melihat diri sendiri, artinya kita juga perlu kritikan dan masukan dari kawan-kawan diluar tentang bagaimana kita kedepannya, tapi tetap pada intinya selama hal tersebut tidak akan mengganggu perjuangan petani lahan pantai. Dan kalau bisa, dan sebenarnya ini harus. Bagi kawan-kawan yang sudah tau tentang keadaan dan kondisi petani disini, keadaan rumah bersama disini, mereka juga bertanggung jawab untuk mengkampanyekan kemanapun mereka pergi dan kemanapun mereka bicara dengan siapapun, mereka harus menyampaikan bahwa petani pesisir akan terus dan selalu berjuang melawan ketidakadilan di sepanjang pesisir pantai KP, dan kalau perlu di semua tempat. Kitapun juga siap bersolidaritas dimanapun.

Monday, March 15, 2010

Situasi di Persil V semakin memanas


Update 11/3/2010
Situasi di Persil V semakin memanas, dua kubu yang saling bertarung untuk merebut
sawit di atas lahan konflik saling menyerang, antara kubu PTPN II yang di backup
Brimob dan preman2 bertopeng bertarung dengan kubu MAfia Persil V (sekelompok kecil
warga persil V)yang dibackup Tentara.

Buntut dari bentrokan tgl 9 kemarin yang mengakibatkan 2 korban di pihak kubu Persil
V yaitu 2 tentara babak belur dihajar Preman PTPN II mengakibatkan bentrokan susulan
tadi pagi, tepat pukul 09. 00 wib seperti biasa pihak PTPN II melakukan operasi
rutin di lahan konflik, operasi rutin yang dilakukan tadi pagi menyebabkan 3 warga
biasa menjadi korban salah sasaran, Preman PTPN II mengira 3 warga tersebut sedang
melakukan pencurian sawit yg diklaim milik PTPN II padahal 3 warga tersebut sedang
mencari rumput untuk hewan ternaknya, seperti biasa kebiadaban preman2 PTPN II yang
kalau melakukan operasi rutin pasti tidak tidak pernah menginterogasi alias langsung
pukul jika mereka melihat ada orang di lahan konflik.

3 warga yang sudah berumur diatas 50 tahun tersebut babak belur, salah satunya pak
Selamet umur 60 tahun mengalami luka tembak di tangan, dan 2 lainnya mengalami luka
bacok di kepala. Akibat kejadian ini pihak Persil V melakukan penculikan terhadap
preman PTPN II, 2 preman PTPN II mengalami patah tangan dan kuping nyaris putus.

Di kubu Persil V sebenarnya terdiri dari 2 kekuatan yang berbeda kepentingan yaitu
warga yang beroientasi perjuangan perebuatan tanah dan sekelompok warga yang
berorientasi hanya pada buah sawit(sering disebut sebagai mafia karena hanya untuk
kepentingan pribadi), dan mayoritas warga tidak terlalu respon dengan sekelompok
itu, tetapi mereka sama2 benci dengan PTPN II.

~the real fight is out there...~

Pasukan Bertopeng dalam Bisnis dan Konflik Tanah di Deli Serdang


Persil V adalah sebuah daerah yang terletak di kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, yang akhir-akhir ini sering diberitakan di berbagai media karena seringnya terjadi bentrokan antara warga dengan pihak PTPN II dalam kasus sengketa kasus perampasan tanah rakyat setempat.

Luas lahan sengketa adalah 400an Ha, yang jika dirunut konflik ini mulai terjadi sekitar tahun 1972, dimana rakyat telah mengusahai tanah mereka turun temurun dan pada masa kepemimpinan Soekarno, negara memberi tanah itu kepada rakyat atan nama tanah Suguhan Persil V, dan diperkuat dengan legalitas kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik.

Namun pada tahun 1972 pada masa rezim Orde baru tanah tersebut dirampas oleh negara dan diperuntukkan menjadi Hak Guna Usaha oleh PTPN II untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, rakyat kehilangan alat produksinya dan harus beralih profesi hanya sekedar untuk menyambung hidup.

Pada tahun 1998 warga Persil V mulai berjuang untuk merebut kembali tanahnya dengan cara mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Deli Serdang atas nama koperasi yang mereka bentuk yaitu Koperasi Juma Tombak dan bergabung dengan perjuangan petani Persil IV (525 ha) yang mengalami kasus sama, di Tingkat Pengadilan Negeri gugatan dimenangkan oleh pihak warga, PTPN II melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi namun gugatan tetap dimenangkan oleh pihak rakyat, dan berlanjut hinggah kemenangan rakyat di tingkat MA yang menolak kasasi PTPN II, namun kenyataan pahit akhirnya menimpa rakyat karena PTPN II melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas kasus tersebut dengan bukti-bukti baru yang diajukan PTPN II dan MA mengabulkan PK PTPN II.

Dalam putusan pengadilan dinyatakan bahwa tanah adalah milik rakyat dan tanaman milik PTPN II diperkuat dengan keputusan BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) yang menyatakan bahwa areal sengketa tersebut diluar HGU (Hak Guna Usaha), dan dalam catatan jajak pendapat diantara beberapa lembaga pemerintah tersebut PTPN II juga mengakui bahwa tanah tersebut milik masyarakat tetapi tanaman milik PTPN II, hal ini yang selalu menimbulkan konflik di lahan, akhirnya menjadi tanah tak bertuan, asset tanaman diatas lahan sengketa tersebut perbulannya bisa menghasilkan 1 milyar rupiah bahkan bisa lebih. Tentu ini menjadi sebuah proyek terselubung dan bisnis kotor diantara pejabat-pejabat di tubuh PTPN II dan TNI/POLRI, karena dalam logikanya jika tanah diluar HGU maka tidak akan disetor ke kas negara.

Jika disederhanakan sumber masalahnya adalah tanaman diatas lahan tersebut, maka tanaman (sawit dan karet) yang diklaim milik PTPN II tersebut harus dimusnahkan, tetapi rakyat akan dihadapkan dengan kriminalisasi tindak pidana pengrusakan tanaman, maka jika ingin memusnahkan tanaman tersebut rakyat harus melakukannya dengan cara diam-diam dan rahasia.

Pada tahun 2002 Koperasi Juma Tombak yang merupakan wadah perjuangan petani Persil V dan IV mengalami konflik internal, berhembus isu konflik perpecahan di internal koperasi Juma Tombak dipicu oleh beberapa anggota pengurus koperasi yang telah membelot dan menjadi agen kepentingan PTPN II karena setelah ditinjau ulang ternyata wadah mereka terbangun secara sentralistik yang memberikan wewenang penuh terhadap ketua Koperasi, di sisi lain selama tahun 2000-2002 rakyat sempat menguasai lahan secara penuh dan memanen buah sawit di atas lahan sengketa tersebut untuk menjadi logistik perjuangan yang di simpan menjadi kas Koperasi Juma Tombak, dengan keadaan organisasi yang tidak sehat maka terjadilah praktik korupsi di tubuh koperasi tersebut, kelemahan yang lain terletak pada metode perjuangan yang hanya mengandalkan pada putusan pengadilan bukan pada gerakan pemusnahan tanaman yang akhirnya menyebabkan beberapa oknum pengurus koperasi memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi dari hasil pemanenan tersebut ditambah dengan lemahnya control dari organisasi maka perpecahan semakin tak terelakkan dan Persil IV menyatakan sikap keluar dari koperasi Juma Tombak.

Pasca bubarnya Koperasi Juma Tombak kondisi perjuangan di Persil V menjadi berantakan, lahirlah dua blok kekuatan yang saling bersaing untuk merebut sawit di atas lahan sengketa tersebut, yaitu blok PTPN II yang beranggotakan ratusan preman-preman bayaran dan puluhan brimob ( BKO ), blok lain adalah mantan-mantan pengurus koperasi Juma Tombak Persil V yang beranggotakan puluhan preman bayaran yang di backup oleh Tentara dalam bentuk KSO : Kerja Sama Operasional. Oknum-oknum mantan pengurus koperasi ini memiliki beberapa sertifikat tanah dari warga yang mereka jadikan sebagai alat untuk melakukan kerja sama dengan pihak tentara sebagai jaminan mereka untuk melakukan KSO.

Dua blok ini adalah musuh perjuangan petani Persil IV, dan dua blok ini adalah merupakan konflik yang sengaja dipelihara agar memunculkan kondisi yang tidak aman, dan dua blok ini adalah sebuah konspirasi besar dari sebuah scenario persoalan agraria di Sumatera Utara.

Hari ini saya mendapat kabar dari kawan-kawan wartawan media cetak dan elektonik (TV) bahwa akan ada bentrokan dua kubu ini di Persil V, akhirnya saya dan beberapa kawan berniat ikut dengan rekan-rekan wartawan tersebut untuk melihat peristiwa ini, dengan membawa sebuah kamera seolah-olah terlihat seperti wartawan (penyamaran) kami langsung tancap gas, pukul 09. 00 wib kami sudah berada di lokasi yang sangat terisolir tepatnya di tengah perkebunan sawit, karena belum terlihat tanda-tanda akan terjadinya bentrokan kami mencari warung untuk melepas dahaga sekaligus menunggu rekan-rekan wartawan lainnya, tak lama kemudian sekitar pukul 09. 40 wib terlihat kubu PTPN II mulai berkumpul dengan pasukan bertopeng berjumlah puluhan, lengkap dengan senjata panah, golok dan tombak, terlihat seperti akan melakukan perburuan binatang buas di tengah hutan, selang beberapa waktu beberapa personil Brimob bergabung dengan puluhan preman bertopeng tersebut. Beberapa warga setempat yang melintas tampak pucat pasi dan menghindar dari gerombolan preman tersebut.

Sepertinya gerombolan preman bertopeng tersebut mendapat arahan dan instruksi untuk operasi yang akan dilakukan dari seseorang pimpinannya. Beberapa rekan wartawan yang sudah kenal dengan pimpinan preman bertopeng tersebut mencoba untuk melakukan wawancara dan saya memilih untuk bersantai di bawah pohon sawit besar sambil membayangkan kejadian yang akan terjadi, di sisi lain saya tidak ingin terlalu mendekat karena beberapa hal.

Tiba-tiba pimpinan preman bertopeng tersebut melontarkan kata “gerak” dan dalam sekejab semua preman bertopeng tersebut naik ke atas mobil jeep terbuka, terlihat mobil yang paling depan adalah pimpinan preman yang di kawal oleh beberapa personil Brimob, di mobil yang tengah adalah jeep terbuka para preman bertopeng tersebut dan mobil yang paling belakang adalah para staf pegawai PTPN II, diikuti oleh beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh preman-preman lainnya.

Sedangkan kami para pemburu berita berada dalam posisi yang paling terakhir alias dibelakang mereka, di tengah perjalanan saya bertanya kepada salah satu wartawan media cetak apa yang akan terjadi, dan dia jawab kamu lebih ngerti apa yang akan terjadi. Dan akhirnya berujung ketawa lebar ditemani abu yang beterbangan dan asap kenderaan mobil mereka.

11. 35 wib tiba-tiba semua mobil berhenti dan terdengar teriakan dari arah depan, rekan-rekan wartawan dari TV dan media cetak langsung berlari untuk mengambil peristiwa yang terjadi, aku juga tidak mau ketinggalan, terlihat preman bertopeng tersebut lompat dari mobil jeep yang mereka tumpangi, dan mengejar gerombolan di depan, terjadi kejar-kejaran dengan oknum dari kubu yang kusebut diatas, ternyata yang mereka kejar adalah oknum tentara yang mereka anggap memback-up Persil V, baku hantam tak seimbang tak terelakkan, karena dari kubu Persil V hanya berjumlah 6 orang, itupun 4 orang dari mereka berhasil lolos dari sergapan preman bertopeng PTPN II. 2 orang yang diduga oknum tentara yang memback-up persil V menjadi bulan-bulanan preman bertopeng. Sadis atau sandiwara untuk memunculkan isu hanya itu yang ada di benakku saat itu, letusan senjata ke atas terdengar beberapa kali di perkebunan sawit yang tak bertuan itu, jikalau ini hanya sebuah sandiwara yang diskenariokan oleh komandan-komandan TNI/POLRI ataupun pejabat-pejabat PTPN II dengan menumbalkan 2 orang oknum TNI yang berpangkat sersan mayor sampai babak belur berarti ini sebuah konspirasi yang 'cantik'. Ataukah ini mengenai persaingan bisnis antara Petinggi Polri/PTPN II VS Tentara?


Silahkan kawan-kawan sendiri yang menganalisa kondisi yang banyak terjadi di Sumatera Utara ini dalam kasus konflik agraria yang berkepanjangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua agar kita semakin mengerti dan faham tentang situasi dan bagaimana kita mempersiapkan langkah-langkah kedepan.



Tuesday, March 9, 2010

Monster di Kota Perth – Pertambangan Menggusur Petani


Perusahaan yang berpusat di Perth, Indo Mines Ltd dan Kimberley Diamonds tengah terlibat dalam upaya pengusiran yang sadis terhadap petani-petani Indonesia dari tanah tradisional mereka.

Di Kulon Progo, Yogyakarta, sebuah komunitas masyarakat otonom yang terdiri dari ribuan petani tengah menghadapi nasib mereka yang mengerikan—yaitu sebuah keharusan untuk memperjuangkan hidup mereka. Setelah menyempurnakan sendiri teknik pertanian di atas lahan pasir di mana mereka tinggal, dengan seenaknya mereka dikabari bahwa tanah mereka yang subur mengandung cadangan pasir besi yang sangat besar, yang mana Sultan Yogyakarta, pemerintah Indonesia dan perusahaan dari Perth Indo Mines dan Kimberley Diamonds merasa sangat antusias untuk mengeksploitasi tanah tersebut demi profit, dengan atau tanpa ijin para petani.

Perjuangan para petani demi kebebasan tanah mereka telah berlangsung sejak pertama kali komunitas mereka mendengar kabar mengenai rencana penambangan pada 2006. Sejak saat itu, para petani telah membentuk sebuah komunitas yang independen dan organisasi yang dijalankan secara konsensus. PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pasir) telah memobilisasi perlawanan dalam jumlah dan intensitas yang mencengangkan. Para petani telah melakukan berbagai demonstrasi dalam jumlah ribuan orang, menduduki kantor-kantor pemerintah di Kulon Progo dan di provinsi Yogyakarta, dan telah mengalami juga sebuah serangan yang kejam oleh sebuah milisi fasis dan polisi dan telah pula berjuang membebaskan seorang warga dari tahanan polisi. Informasi lebih lanjut mengenai aksi-aksi yang dilakukan sejauh ini dan komunitas petani yang anti hirarkis dan berstruktur komunal dapat dibaca dalam bahasa Inggris di:

http://hidupbiasa.blogspot.com/2009/12/tale-of-sand.html and http://hidupbiasa.blogspot.com/2009/12/thousands-of-kulon-progo-farmers-resist.html and in Bahasa Indonesian at http://kulonprogotolaktambangbesi.wordpress.com.

Dua orang aktifis dari Perth baru-baru ini telah mengunjungi sebuah desa di Kulon progo untuk menyaksikan sendiri perjuangan petani melawan perampasan tanah mereka. Kami melakukan interview kepada beberapa petani mengenai kehidupan mereka dan pandangan mereka tentang kampanye solidaritas untuk membantu mempertahankan tanah mereka sambil bersama-sama menanam benih cabe, minum air kelapa yang segar di ladang dan makan semangka yang baru saja dipanen. Ketika kami mengatakan bahwa dalam website nya, Indo Mines menyatakan bahwa “area dalam lingkup proyek pertambangan tergolong sebagai wilayah yang sangat marjinal untuk pertanian dengan hanya sedikit area yang menyokong pertanian tradisional. Perusahaan kami percaya bahwa proyek pertambangan akan membawa dampak yang positif terhadap aktifitas-aktifitas tersebut”, seorang petani merespon bahwa mereka yang menyatakan hal itu tidak pernah mengunjungi ladang-ladang kami untuk menyaksikan sendiri kesuburannya atau berkonsultasi dengan kami padahal hal itu seharusnya dilakukan. Kenyataanya, Kulon Progo relative makmur dibandingkan dengan desa-desa pertanian lainnya di Jawa mengingat banyaknya varietas tanaman dan jumlah tanaman pangan yang ditanam di lahan yang akan dijadikan area pertambangan. Seorang petani yang kami interview, menyatakan bahwa “seratus ribu orang makan dari tanaman pangan yang kami tanam di tanah ini”. Kulon Progo juga sangat signifikan dalam hal jumlah pemuda yang tinggal dan bertani di daerah tersebut. Tidak seperti wilayah lain di Jawa dan Australia di mana kebanyakan pemuda meninggalkan komunitas desa yang kecil untuk bekerja di kota-kota besar, bertani dipandang sebagai pilihan hidup yang menarik bagi generasi muda.

Tak ada satupun orang di Kulon Progo yang yakin kapan pertambangan akan dimulai, atau tentang seberapa jauh perkembangan rencana tersebut saat ini, karena pemerintah dan korporasi tidak pernah memberikan informasi yang pasti mengenai niatan pertambangan tersebut. Namun ada satu hal yang pasti bahwa: banyak petani Kulon Progo yang bersedia mati mempertahankan tanah mereka. Bagi mereka, bertani adalah hidup mereka. Dengan bekerja di pabrik atau di perusahaan tambang, menjadi pekerja-upahan, meninggalkan tanah mereka dan menjadi pengungsi adalah sebuah pengorbanan otonomi mereka, jalan hidup mereka dan kebebasan mereka, yang tidak akan dapat mereka terima. Pera petani yang kami ajak berbincang menginginkan agar investor dari Perth dan Australia yang terlibat dalam proyek ini agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, agar mengetahui bahwa mereka tengah melancarkan usaha penggusuran secara paksa dan kejam kepada para petani dari tanah mereka sendiri. Apabila para investor mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan bahwa mereka saat ini tidaklah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka akan secara sadar terlibat dalam sebuah tindakan penyerangan terhadap komunitas yang otonom dan mereka telah menjadi musuh kebebasan.

Pak Tukijo—salah satu koordinator PPLP, ketika mencoba mencari informasi mengenai proses pertambangan dan polemik kepemilikan tanah, telah dituduh melakukan penyerangan serupa penghinaan (pencemaran nama baik). Pada persidangan terakhir, seribu petani menunjukkan kekuatan mereka dan solidaritas untuk kawan mereka. Sebelum demonstrasi, (kami) dua orang kulit putih satu-satunya yang tampil ditahan oleh polisi, dan hanya akan dibebaskan setelah demonstrasi berakhir. Polisi menyatakan bahwa mereka takut kalau “media massa akan menyadari bahwa kampanye solidaritas Kulon progo telah mencapai level internasional”. Signifikansi solidaritas internasional juga disampaikan oleh petani Kulon progo yang meminta para aktifis Australia untuk melakukan aksi kampanye perlawanan terhadap investor dan perusahaan Australia tersebut. Hari ini kami mengungkap isu tersebut dan juga tentang partisipasi Indo Mines dan Kimberley Diamonds di dalamnya, kami menuntut agar dua perusahaan tersebut memahami situasi penolakan yanga ada dan kemudian menarik segala upaya mereka untuk proyek pertambangan. Dan apabila mereka tidak dapat mendengar tuntutan kami, maka setiap orang yang membaca pesan ini di Perth yang berniat terlibat dalam even-even yang lebih jauh, tentang informasi dan kampanye solidaritas untuk mencegah kapital Australia berkembang dapat mengirim imel ke KPSolidaritas[at]riseup.net. Melbourne Anarchist Club (MAC) juga telah memulai aksi solidaritas di Melbourne, kontak mereka adalah kpsoli@gmail.com dan website http://kpsolidarity.wordpress.com/

Di samping semuanya, dari kunjungan kami, kami mempelajari bawa para petani Kulon Progo adalah sebuah komunitas yang lugu/baik, yang hanya ingin hidup sendiri tanpa otoritas untuk menanam tanaman mereka dan hidup tanpa campur tangan negara dan kapital. Dan selayaknya harimau yang tersudut, mereka tidak takut untuk secara militan mempertahankan kebebasan mereka dari ancaman semua orang di luar mereka. Kekuatan dari kampanye mereka berasal dari kesadaran politik mereka yang cerdas, penggunaan konsensus dalam proses pembuatan keputusan, ketidakpercayaan mereka terhadap negara dan kapital, penolakan mereka terhadap sistem perwakilan, mediasi dan LSM, penekanan mereka pada solidaritas, mutualisme, aksi langsung dan selebihnya, komitmen absolut mereka pada tanah dan kebebasan.

Foto di bawah ini adalah foto di sebuah ladang di Kulon Progo pada waktu panen semangka dan pada waktu demonstrasi di luar pengadilan selama sidang putusan Pak Tukijo.

Link: http://perth.indymedia.org/?action=newswire&parentview=150334

Perlawanan eksekusi lahan Warga Pandang Raya: Potret resistensi miskin kota melawan ekspansi kapital


Makassar, 23 Februari 2010

Pandang Raya adalah sebuah pemukiman kecil seluas 4900m2. Posisinya yang strategis, berada di tengah kota dan diapit oleh perumahan dan pusat perbelanjaan terbesar di kota ini, tentu adalah incaran bagi mereka yang tergiur akan peluang investasi di lokasi tersebut. Sama halnya yang terjadi di beberapa tempat lainnya, yang hilang dan terpinggirkan oleh pesatnya pembanguan infrastruktur, pandang raya kini menghadapi ancaman yang sama. Lahan kecil yang hanya dihuni oleh sekitar 40 rumah ini merupakan lahan emas yang kini diklaim oleh seorang bernama Goman Wisan, pengusaha kakao yang berdomisili di kota Palu.
Kasus sengketa ini telah berjalan lama dan menjalani proses persidangan yang memenangkan si pengusaha dan menetapkan keputusan eksekusi lahan tersebut. Surat keputusan ekseskusi tanah berapa kali telah dikeluarkan pengadilan tinggi. Eksekusi pertama gagal dijalankan oleh perlawanan warga setempat, begitu pula dengan ekseskusi kedua juga batal oleh serangkaian aksi yang dilakukan warga di beberapa instansi yaitu BPN, Pengadilan Negeri Makassar, dan Polwiltabes. Warga terus melakukan perlawanan dan mempertahankan lahan serta mencari dukungan solidaritas. Selain secara psinsipil bahwa tanah tersebut merupakan tempat hidup dan bernaung mereka selama berpuluh-puluh tahun, tanah tersebut adalah hak milik mereka yang sah, karena jelas bahwa tanah yang diklaim oleh si pengusaha berada di lokasi yang salah berdasarkan surat-surat tanah yang tertera. Tetapi bagaimanapun legalitas hukum yang dimiliki, kepentingan modal tetap mengambil kuasa. 23 Februari 2010 Eksekusi lahan kembali ditetapkan oleh pengadilan tinggi.


Sejak pagi warga setempat telah bersiap menyiapkan strategi, taktik serta amunisi untuk menghadapi eksekusi. Lokasi yang diapit oleh perumahan dan pusat perbelanjaan ini, dihubungkan oleh sebuah jalan diblokade dua arah oleh warga. Berjarak 100 meter dari pemukiman, jalan tersebut ditutup oleh drum panjang dan kawat duri. Batu-batu dari pinggiran jalan dan bambu runcing dikumpulkan warga sebagai amunisi bertahan mereka. Bersama sejumlah mahasiswa dan organ yang bersolidaritas atas ancaman eksekusi ini, menutup jalan sambil berorasi. Sekitar pukul 09:00 pagi satuan kepolisian dari Polsek makasaar timur dikerahkan menuju lokasi lahan. Terdapat 10 mobil PHH atau sekitar 300 satuan aparat diturunkan untuk proses eksekusi ini. Kedatangan aparat serentak membuat situasi mulai memanas, warga mulai bersiap menghadapi aparat yang telah menyusun formasi dengan tameng lengkap.

Saat memulai menyusun formasinya, Sesuatu yang menarik terjadi. Dihadapan aparat kepolisian, warga menyembelih seekor kambing sebagai simbol bahwa apapun yang terjadi mereka akan terus bertahan dan melawan sampai titik darah penghabisan. Ungkapan sakral dari sebuah perlawanan, yang sering mereka utarakan. Hal ini terlihat dari psikologi dan mental yang begitu siap menghalangi eksekusi walau secara kuantitas, jumlah mereka sangat kecil.

Selang beberapa lama aparat mulai mendekati blokade warga. Spontan membuat warga serempak lebih bersiaga. Aparat bergerak maju dan mendekati blokade depan.Warga berteriak memberikan ultimatum agar aparat tidak bergerak maju tetapi tetap saja mereka terus mendekati blockade yang dipasang warga. Keadaan makin memanas, saat polisi mendekat, spontan warga bertahan dengan melemparkan batu ke arah polisi dari sinilah bentrok terjadi. Batu-batu terus dilemparkan, senjata minimal yang bisa digunakan warga untuk menghalangi kemungkinan terburuk terjadinya pembongkaran rumah mereka. Polisi terus bergerak, hingga mampu melewati blokade utama, pertahanan warga mulai terhambur, belum lagi oleh persediaan amunisi yang semakin sedikit. Tapi keadaan kembali berubah, saat beberapa orang melemparkan Molotov. Beberapa orang dari polisi terkena lemparan tersebut, seorang bahkan terkena bakar dan membuat formasi mereka berhamburan dan memecah. Kelabakan oleh lemparan yang terus diarahkan, satuan polisi kemudian mundur. Tetapi keadaan belum mereda, karena formasi atau ring kepolisian pertama diganti oleh Dalmas yang bertameng besi. Dalam cuaca yang cukup panas, satuan ini merengsek maju dan langsung menembakkan gas air mata kearah warga. Dua kali tembakan terus dilemparkan, menyebabkan warga berhamburan karena merasakan perih dan sesak oleh hirupan gas, sambil terus bertahan dengan melempar batu dan Molotov.


Tetapi kembali sesuatu menarik yang terjadi, saat kondisi alam seolah memihak pada pertahanan warga. Oleh arah angin, gas air mata yang dilemparkan justru kembali mengarah ke kerumunan aparat dan membuat mereka juga berhamburan. Lemparan batu yang tersisa, akhirnya melemahkan dan memundurkan dalmas. Saat mereka mundur, warga kembali menyiapkan amunisi batu dan Molotov untuk menghadapi kemungkinan serangan yang kembali datang. Hingga beberapa waktu polisi, masih menahan diri sampai akhirnya seorang dari pimpinan kepolisian meminta perwakilan warga untuk bernegosiasi. Keadaan mereda, saat keputusan eksekusi hari itu kembali dibatalkan. Luapan kegembiraan serentak diekpresikan dengan bersorak dan bernyayi terlebih saat satuan aparat dipulangkan dan meninggalkan lokasi mereka. Bentrokan antara warga dan aparat ini berlangsung kurang dari satu jam, keadaan mereda menjelang pukul 12:00.



Kata ‘anarkis” selalu identik oleh kerusuhan dan bentrok. Dilekatkan dengan pengrusakan, lemparan batu, dan tindakan sejenisnya. Merusak makna sesungguhnya bahwa aksi-aksi demikian justru adalah cara untuk mendapatkan kehidupannya. Luapan amarah dari lemparan batu dan Molotov, lagi-lagi dalam pandangan mainstream terlebih oleh media, tiada hentinya mencekoki kita dengan sesuatu yang sifatnya bar-bar dan rusuh. Tetapi sama sekali tidak pernah memandang bahwa cara inilah yang dipaksakan kepada mereka untuk menghadapi kekerasaan yang sesungguhnya dari Negara dan Kapital. Yang tidak akan pernah sebanding hanya dengan lemparan batu dan Molotov itu. Lucunya, medialah yang semakin mendapatkan nyawa dari situasi seperti ini.

Apa yang terjadi di Pandang Raya hari itu adalah sekian dari potret tersebut. Bentuk resistensi warga miskin kota yang bertahan untuk tetap terselip di ruang-ruang kota, walau mereka terus dipaksa dan diusir untuk kepentingan modal (pengusaha) yang terbelalak oleh investasi di lahan kehidupan mereka.

Apakah mereka akan mendapatkan kemenangan? Tak ada yang bisa menjawab, selain bagaimana warga haru terus bersiap mengantungi batu dan amunisi untuk terus bertahan.

Finally…

24 Februari 2010.



Kronologis :
Jarak 100meter dari pemukiman . PHH 10 mobil, mereka datang jam 9:26. ..warga memasang blockade ke2, terdiri dari bale bambu. warga siap sejak jam 8, menyiapkan amunsi : blockade pertama bagian barat berupa drum besar, dan kawat duri. Begitu jg sebelah timur, amunisi lain batu, bambu runcing. Yang mayoritas digunakan oleh peserta aksi. Parang, polisi tiba lemparan Molotov. Sekitar 300 aparat keamanan dari maktim, jumlah warga bersama mahasiswa sekitar 200..setelah orasi, polisi yang tiba 60 menit kemudian datang masang formasi dan tameng lengkap..5 menit kemudian mulai maju mendekati blockade 1. Warga yang memberi ultimatum agar tidak bergerak maju melempari dengan batu. Setelah itu polisi makin maju dan melewati blockade pertama. Molotov mulai dilepmarakan. 3 orang aparat terkena lemparan Molotov. Formasi mulai berhamburan, ring pertama mundur. Dan digantikan oleh ring kedua yaitu dari dalmas dengan tameng besi. Setelah dalmas menrangsek maju, gas air mata mulai ditembakkan ke arah warga. 2 kali tembakan gas iar mata, yang pertama perlawanan makin memicu perlawanan dari warga. tembakan Molotov kedua yang diarahkan kekerumunan warga membuat warga berhamburan. Dibantu oleh kondisi alam khusunya arah angin yang mengarah ke arah polisi. Membuat aparat juga terkena dampak dari gas air mata. Pasca ini, polisi tetap bertahan dan warga yang kehabisan amunisi menyiapkan amunisi baru. Hal ini menyebabkan polisi menahan diri dan meminta perwakilan untuk tidak menyerang. Polisi menarik pasukannya. Eksekusi ditunda dan warga bersorak atas gagalnya eksekusi hari ini.

Tentang Korporasi, Negara, dan Posisi Korban: Sebuah Wawancara Dengan Mereka yang Masih Melawan

Menurut Cak Ir[1], apakah ada keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dengan hadirnya korporasi di lingkungan Cak Ir?

Pada dasarnya masyarakat tertipu dengan kehadiran korporasi. Tertipu dengan kehidupan yang lebih baik, jaminan kerja, punya uang lebih banyak, lebih modern, lebih enak. Di Besuki[2], pertama kali masyarakat tertipu adalah saat dimulainya pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol tersebut, disosialiasikan kepada masyarakat sebagai pembangunan jalan raya yang akan bisa diakses oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat beranggapan dengan jalan raya tersebut, akan banyak kemudahan yang bisa diperoleh. Jalanan juga akan lebih enak karena diaspal. Ternyata yang dibangun adalah jalan tol yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Semenjak adanya jalan tol tersebut, mobil-mobil mewah berseliweran sementara masyarakat tidak bisa mendapatkan itu dan hanya menjadi penonton saja. Industri pun mulai subur menggeser lahan pertanian. Pabrik pertama yang berdiri adalah Pertamina.

Kerugian utama yang dirasakan masyarakat dengan adanya jalan tol tersebut adalah secara geografis masyarakat menjadi terbelah dua: Besuki timur tol dan Besuki barat tol. Letak desa yang telah terbelah ini juga membawa kerepotan yang lain. Jika ingin mengunjungi rumah saudara yang letaknya satu desa jalannya harus muter-muter. Padahal sebelumnya mengunjungi saudara atau teman begitu lancar karena desa belum terbelah oleh jalan tol itu.


Tanpa kehadiran korporasi, sebenernya warga tetep bisa hidup dan malah akan membuat kondisi lebih nyaman. Sebelum ada pabrik, masyarakat hidup dengan bertani dan kondisinya lebih baik dari sekarang ini.

Cak Ir menyebutkan bahwa dengan pertanian kondisi lebih baik. Tapi apakah hal itu memadai karena tidak semua orang memiliki lahan?

Pertanian yang ada selama ini sebenarnya mendukung kehidupan masyarakat. Di desa terdapat lumbung padi di mana masyarakat bisa meminjam padi di sana jika sedang kekurangan. Padi yang dipinjam tersebut dibayar oleh sang peminjam pada saat panen. Dengan adanya pembangunan, hal-hal seperti itu semakin terkikis. Gotongroyong pun semakin hilang, selain tinggal acara gotongmayat saat ada yang meninggal.

Intinya, tak ada satu pun keuntungan yang diperoleh masyarakat dari hadirnya korporasi, baik itu Lapindo Brantas maupun pabrik lainnya. Masyarakat hanya tertipu. Tertipu dengan taraf hidup yang lebih baik, dapat pekerjaan, modernisasi. Padahal apakah orang kerja di pabrik itu bisa selamanya? Paling lama orang kerja di pabrik hanya dua atau tiga tahun. Setelah itu, usianya akan menua dan akan digantikan dengan orang lain yang lebih muda dan kreatif. Padahal saat dia bekerja di pabrik, dia sudah menggantungkan hidupnya hanya ke pekerjaannya di pabrik. Ketika dia sudah tidak terpakai, dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa.

Sewaktu zaman saya masih kecil, hasil panen yang diperoleh tidak semuanya dijual tapi juga disimpan. Tapi sekarang kondisi tidak lagi seperti itu. Saat mendapat hasil panen, para petani tidak lagi membawa beras tapi uang. Akhirnya dia jadi konsumtif, beli barang ini dan barang itu. Pada saat menjelang musim tanam, uangnya sudah tidak ada lagi.

Jika masyarakat tertipu oleh korporasi dan pembangunan, apakah hal itu mempengaruhi hubungan sosial?

Yang jelas-jelas hilang adalah alat produksi pertanian (sawah). Tanpa adanya alat produksi, bagaimana seorang petani dapat berproduksi? Bagaimana petani dapat menghidupi kehidupannya? Dengan pembangunan dan hadirnya korporasi, sawah-sawah para petani digusur dan dihilangkan. Memang sih, sawah para petani dibeli dengan harga mahal untuk proyek pembangunan dan pendirian pabrik. Tapi uang untuk membeli sawah lagi di tempat lain juga tidak murah. Di lain pihak, dengan kondisi mereka yang kemudian punya uang banyak, kebanyakan masyarakat tidak menggunakan uangnya untuk membeli tanah di tempat lain. Ketika uangnya sudah habis, mereka memilih untuk mencari kerja di pabrik yang telah menggusur sawah mereka. Hal ini sebenarnya adalah penghancuran kebebasan. Sawah yang tadinya adalah penghidupan petani dikuasai oleh orang lain. Secara tidak sadar, kita sedang dibeli oleh orang lain. Setelah sawah sudah tidak ada lagi, kita terus-terusan menghamba pada mereka, orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal. Kita jadi tidak bebas lagi.

Dalam kehidupan sehari-hari pun mulai terjadi kompetisi. Dalam hal kerja, misalnya. Untuk masuk kerja pun pihak pabrik lebih memilih orang yang sebelumnya sudah punya uang untuk nyogok. Dari sini jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Termasuk kompetisi di bidang konsumerisme. Misalnya, sekarang aku sudah punya televisi loh, aku sudah punya motor baru... Orang-orang jadi lebih senang mengumpulkan barang-barang yang sebenernya tidak mereka butuhkan. Orang-orang jadi tidak kreatif dan menjadi individualistik.

Kerugian apakah yang paling menonjol dari perubahan tersebut?

Hubungan sosial hanya dinilai dengan uang. Dengan dominasi uang, orang-orang semakin menghalalkan segala cara untuk menguasai. Gotongroyong juga semakin terkikis. Misalnya, dalam kerjabakti atau ronda. Seseorang bisa membayar orang lain untuk menggantikan dirinya untuk kerjabakti atau ronda. Uang juga memisah-misahkan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, dan mulai membangun status-status sosial yang memisahkan. Misalnya orang kaya males berhubungan dengan orang miskin, dan sebaliknya, orang miskin merasa minder dengan orang kaya.

Bukankah uang telah lebih dulu ada bahkan sebelum industrialisasi tumbuh subur?

Sebelum industrialisasi seperti sekarang, uang memang sudah ada, tapi tidak terlalu signifikan dan tidak semenggila seperti sekarang. Orang-orang masih terbiasa untuk saling mengunjungi dan suasana kekeluargaan benar-benar hidup. Misalnya ada orang sakit, dengan kesadarannya sendiri orang-orang saling membantu orang lainnya. Lalu pada hari raya misalnya, orang-orang bisa saling mengunjungi hampir ke semua rumah. Suasana ramai bisa berlangsung sampai seminggu penuh. Sekarang suasana tidak lagi seramai dulu. Di hari ketiga lebaran saja, orang-orang sudah memikirkan pekerjaannya. Hal lainnya karena adanya teknologi juga. Dengan adanya HP, orang merasa sudah cukup bersilaturahmi hanya dengan mengirimkan sms atau menelpon tanpa perlu bertatap muka.

Dengan posisi saat ini, di mana posisi negara?

Justru negara melindungi orang-orang kaya dan para korporat untuk menghisap masyarakat. Bakrie tidak mungkin bisa ada di porong tanpa izin Bupati atau Gubernur. Pemerintahlah, yang bersama korporasi menghancurkan kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak pernah sekali pun melindungi masyarakat. Justru masyarakat ditakut-takuti oleh mereka. Contohnya saat pembebasan tanah dan pembangunan jalan tol. Jika masyarakat tidak mau menjual tanahnya, diancam telah menghambat langkah pembangunan.

Apa sih yang bisa diberikan oleh negara untuk kita? Negara hanya memungut pajak dan sebagainya demi keuntungan diri mereka sendiri. Masyarakat tetap menjadi sampah. Tapi kebanyakan orang tidak sadar bahwa negara itu dibiayai oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat masih banyak yang merasa takut terhadap negara.

Berarti negara adalah institusi yang perlu dilawan juga dong?

Dengan sekuat tenaga dan pikiran negara harus dilawan. Tanpa negara masyarakat tetap bisa hidup ko. Memang masyarakat pada umumnya takut jika tak ada negara maka hidupnya akan dijajah oleh negara lain. Kenyataannya, sebelum dijajah negara lain kita telah dijajah oleh negara kita sendiri. Lagian memangnya jika akan dijajah negara lain apakah kita akan diam saja? Ketika tidak ada negara, kita bisa bikin peraturan kita sendiri, hidup berkelompok, dan mencari solusi sendiri. Negara tidak menjamin apa-apa. Buktinya banyak undang-undang tapi tidak pernah beres. Belum lagi undang-undang itu tidak pernah lebih dahulu ditanyakan ke kita. Saat kita akan melakukan sesuatu, kita tidak tahu apa-apa tiba-tiba dituduh melanggar dan dikenai sangsi.

Jika Cak Ir merasa korporasi hanya mampu merusak dan negara juga menindas, lalu di manakah posisi Cak Ir?

Jika kita hanya terus menerus diam, jelas kita adalah korban karena kita tidak berdaya. Kita jadi tidak bebas lagi dan hanya mengikuti peraturan yang ada. Contohnya dalam kasus lapindo, soal penentuan peta terdampak dan bukan[3]. Seharusnya dalam kasus ini, siapa pun yang merasa hidupnya menjadi rusak karena Lapindo adalah korban—bukan berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Agar tidak terus menerus menjadi korban, kita harus menghancurkan mereka yang telah merusak hidup kita. Tanpa menghancurkan korporasi dan negara, tidak akan pernah ada kehidupan baru yang lebih baik. Kita mungkin bisa pindah ke tempat lain, tapi selama korporasi dan negara tetap ada, mereka juga akan tetap menghancurkan kita di tempat yang lain. Kita tidak hanya sekedar menuntut kehidupan baru yang lebih baik, tapi juga harus menghancurkan korporasi dan negara karena mereka memang perusak dan penindas itu sendiri.

Dalam konteks kasus Lapindo, masyarakat pada umumnya hanya menuntut kompensasi. Dengan posisi seperti itu korporasi dapat dengan mudah meremehkan kita. Mereka akan menganggap kita tidak punya kemampuan melawan dan tidak akan berani menuntut sesuatu di luar skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan korporasi. Masyarakat pada umumnya tidak sadar bahwa korporasi selalu punya cara untuk mengelit sehingga masyarakat akan selalu kalah. Contoh lainnya adalah harga tanah (yang diklaim oleh Lapindo dan pemerintah sebagai harga ganti rugi)[4] yang semula satu juta per meter persegi akan diganti menjadi 900 ribu per meter persegi. Nanti, belum lagi uang itu turun, mereka akan dengan mudah menurunkan harga secara sepihak. Masyarakat harus sadar bahwa masyarakat akan selalu dalam posisi yang lemah jika berada dalam medan perang mereka.

Apa yang telah Cak Ir lakukan untuk melawan perusakan dan penindasan tersebut?

Selama ini saya mencoba untuk membangun kesadaran bersama teman-teman bahwa bagaimanapun jika kita hanya menuntut kompensasi tanpa menuntut si perusak dihukum, maka kita akan selalu dibayangi ketakutan-ketakutan. Hal ini tidak berlaku hanya untuk kasus Lapindo saja. Di manapun korporasi-korporasi dan orang-orang kaya akan berlaku seperti itu. Yang menghancurkan gunung, membuang limbah ke laut, yang membikin hutan gundul itu bukan orang miskin tapi korporasi dan orang-orang kaya itu. Korporasi dan orang-orang kaya harus dihentikan. Untuk saat ini, karena negara masih ada, maka negara yang harus menghukum mereka. Tapi jika negara memang tidak bisa, masyarakat sendirilah yang harus menghukum si perusak ini. Kasus lapindo ini sudah berjalan selama hampir 4 tahun dan negara sama sekali tidak berbuat apa pun. Hukum bisa dibeli dan dibohongi. Karenanya masyarakat sendirilah yg harus menghukum si perusak. Misalnya dengan menduduki kantor dan menghentikan aktifitasnya. Sayangnya, masyarakat pada umumnya masih belum berani dan sadar untuk melakukan hal ini. Mereka masih menginginkan kompensasi saja, hanya sebatas itu.


CATATAN:

[1] Cak Ir adalah panggilan akrab Muhamad Irsyad, seorang pejuang yang tetap teguh melawan Lapindo dan negara semenjak pertama kali kasus luapan Lumpur Lapindo. Lelaki yang dulunya petani ini pernah berkali-kali mendapatkan teror seperti ancaman fisik, rumahnya dibakar, dan yang terakhir rumahnya dilempar batu sebesar kepala bayi. Sampai sekarang lelaki yang tinggal di Besuki Timur ini masih sering dianggap provokator oleh orang-orang konservatif di desanya karena mengadvokasikan perlawanan tanpa henti terhadap Lapindo dan negara. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh ayah dari 3 anak ini di antaranya adalah, kampanye kejahatan Lapindo, demonstrasi melawan Lapindo, pembangunan komunitas Al-Faz (diskusi, perpustakaan komunitas, kegiatan bermain bersama anak-anak), dan lain-lain.

[2] Besuki adalah nama desa di Kelurahan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah ada jalan tol Surabaya – Gempol, desa Besuki terbelah menjadi dua bagian: Besuki Barat dan Besuki Timur.

[3] Sampai saat ini, penentuan peta terdampak luapan Lumpur Lapindo berdasarkan Perpres no 14 tahun 2007, Perpres no 48 tahun 2008, dan Perpres no 40 tahun 2009. “Peta terdampak” adalah istilah di mana suatu wilayah terkena dampak dari luapan Lumpur Lapindo sehingga berhak mendapatkan ganti rugi. Tidak semua desa mendapatkan ganti rugi. Dalam Perpres no 14 tahun 2007, hanya empat desa yang dikategorikan berhak mendapatkan ganti rugi, yaitu Renokenongo, Jatirejo, Siring (ketiganya masuk dalam Kecamatan Porong), dan Kedungbendo (Kecamatan Tanggulangin). Perpres no 48 tahun 2008 hanya memasukkan 3 desa dari Kecamatan Jabon, yaitu Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki Barat. Sementara Perpres no 40 tahun 2009 hanya memasukkan Siring Barat, Jatirejo Barat, dan 3 RT dari desa Mindi (semuanya Kecamatan Porong). Pembagian wilayah yang jelas diskriminatif ini membuat perpecahan horisontal dan kecemburuan sosial. Padahal ada banyak desa-desa lain yang merasakan dampak nyata dari luapan Lumpur Sidoarjo.

[4] Lapindo dan pemerintah konsisten menggunakan frasa yang sama, “ganti rugi”, sebagai kalimat ganti dari “jual beli”. Dalam kasus luapan Lumpur Lapindo, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi, yang terjadi adalah aset masyarakat (yang daerahnya telah ditetapkan masuk ke dalam peta terdampak) dibeli oleh Lapindo dan pemerintah. Desa-desa yang masuk peta terdampak lewat Perpres no 14 tahun 2007, asetnya akan dibeli oleh Lapindo. Untuk desa-desa yang masuk peta terdampak lewat Perpres no 48 tahun 2008, asetnya akan dibeli oleh pemerintah. Sementara desa-desa yang masuk peta terdampak lewat Perpres no 40 tahun 2009 asetnya tidak dibeli. Pemerintah hanya memberi kompensasi uang kontrak selama satu tahun sebesar Rp. 2,5 juta per kepala keluarga dan jatah hidup sebesar Rp. 300 ribu per jiwa selama enam bulan.